V I S I : Menjadi Unit terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Antisipatif
dan Responsif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sejahtera

Panja PNBP Non Migas, Dividen BLU, Pembiayaan dan Defisit RAPBN 2017

Jakarta, (14/7): Dalam rangka perumusan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2017, digelar rapat dengan Badan Anggaran DPR RI dengan agenda pembahasan PNBP Non Migas, dividen BLU, defisit dan pembiayaan.

DPR Mengesahkan UU APBNP 2016 dan UU Tax Amnesty

Jakarta, (28/6): Bertempat di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyelenggarakan sidang paripurna dalam rangka proses pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN Tahun 2016 dan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Rapat kali ini dipimpin oleh pimpinan rapat Ade Komarudin dan dibuka tepat pada pukul 11.00 WIB.Dari sisi pemerintah hadir Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly, dan Menteri Perencanaan Pembangun

Sosialisasi Undang-Undang PPKSK Kepada Industri dan Akademisi

Jakarta, (23/6): Melanjutkan rangkaian sosialisasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PKKSK), pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 diselenggarakan sosialisasi ke-4 di Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan RI. Sosialisasi yang merupakan kerja sama antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan kali ini ditujukan kepada para pelaku industri perbankan dan non-perbankan, asosiasi, advokat, media, serta civitas akademisi.

Forum Analis: Update RAPBN-P 2016 dan Kebijakan Tax Amnesty

Jakarta, (22/6): Bertempat di Hotel Mulia, Senayan, Badan Kebijakan Fiskal menggelar Forum Analis untuk mengupdate perkembangan ekonomi terkini kepada para ekonom. Pada forum tersebut, Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, berkesempatan untuk memberikan sharing tentang progress RAPBN-P 2016 dan kebijakan tax amnesty yang akan diterapkan di Indonesia.

The 3rd Investment And Infrastructure Working Group

Denpasar, (21/6): Pada tanggal 2 Juni 2016 lalu, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Presidensi G20 Tiongkok telah menyelenggarakan The 3rd Investment Infrastructure Working Group (IIWG) yang bertempat di Grand Ballroom Padma Legian Resort.

(tidak ada agenda tersedia)

Kurs Pajak Ditetapkan
19 Juli 2016

Berlaku 20 Juli 2016 sampai dengan 26 Juli 2016

Kode Negara Rupiah
USD Amerika Serikat 13,103.00
AUD Australia 9,966.10
SGD Singapura 9,733.03
JPY Jepang 12,482.23
CNY Renminbi Tiongkok 1,958.96

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KMK Nomor 30/KM.10/2016 Tanggal 19 Juli 2016

Pendapatan Negara1.761,6
> Pen. Perpajakan1.489,3
> Pen. Bukan Pajak269,1
> Hibah3,3
Belanja Negara1.984,1
> Belanja Pem. Pusat1.319,5
> Transfer ke Daerah664,6
Surplus/(Defisit) (222,5)
Pembiayaan222,5
> Dalam negeri237,7
> Luar Negeri(20,0)
Pertumb. Ekonomi (%)5,7
Inflasi (%) y-o-y5,0
Kurs (IDR/USD1)12.500
Tk.Bunga SPN 3 bln (%)6,2
Harga Minyak(USD/brl)60
Lift. Minyak (ribu brl/hari)825
Lift. Gas (ribu brl/hari setara minyak)1.221

Penganggaran Mitigasi Perubahan Iklim di Daerah

Jambi, (1/7): Kerentanan terhadap perubahan iklim menjadi masalah yang dihadapi berbagai daerah di Indonesia. Tidak terkecuali Jambi yang memiliki cakupan hutan yang luas.

Sosialisasi Undang-Undang PPKSK pada Kementerian dan Lembaga Pemerintahan

Jakarta, (17/6): Dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan

Sosialisasi Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Jakarta, (16/6): Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan berkolaborasi dalam menyelenggarakan sosialisasi Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Kri

Rapat Panja Asumsi Terkait Penerimaan Migas dan Subsidi Untuk RAPBN-P 2016

Jakarta, (17/6): Bertempat di ruang rapat Badan Anggaran DPR RI, Kementerian Keuangan beserta Kementerian ESDM dan Pertamina mengadakan rapat panja asumsi terkait penerimaan migas dan subsidi untuk RA

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.010/2016

Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan Bagi Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.010/2016

Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016

Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Menimbang Pajak Penghasilan

Eselon I Kementerian Keuangan


Hak Cipta BKF Kementerian Keuangan | Peta Situs | Email Kemenkeu | FAQ | Prasyarat | Hubungi Kami
© 2015 Terms and Condition | Privacy Policy