V I S I : Menjadi Unit terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Antisipatif
dan Responsif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sejahtera

Sosialisasi Undang-Undang PPKSK Kepada Industri dan Akademisi

Jakarta, (23/6): Melanjutkan rangkaian sosialisasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PKKSK), pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 diselenggarakan sosialisasi ke-4 di Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan RI. Sosialisasi yang merupakan kerja sama antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan kali ini ditujukan kepada para pelaku industri perbankan dan non-perbankan, asosiasi, advokat, media, serta civitas akademisi.

Forum Analis: Update RAPBN-P 2016 dan Kebijakan Tax Amnesty

Jakarta, (22/6): Bertempat di Hotel Mulia, Senayan, Badan Kebijakan Fiskal menggelar Forum Analis untuk mengupdate perkembangan ekonomi terkini kepada para ekonom. Pada forum tersebut, Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, berkesempatan untuk memberikan sharing tentang progress RAPBN-P 2016 dan kebijakan tax amnesty yang akan diterapkan di Indonesia.

The 3rd Investment And Infrastructure Working Group

Denpasar, (21/6): Pada tanggal 2 Juni 2016 lalu, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Presidensi G20 Tiongkok telah menyelenggarakan The 3rd Investment Infrastructure Working Group (IIWG) yang bertempat di Grand Ballroom Padma Legian Resort.

Sosialisasi Undang-Undang PPKSK pada Kementerian dan Lembaga Pemerintahan

Jakarta, (17/6): Dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan mengadakan sosialisasi untuk Kementerian dan Lembaga pemerintahan terkait di aula Mezzanine, Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan. Pada hari sebelumnya sosialisasi telah diberikan kepada pelaku industri perbankan, pengurus bank, dan pemegang saham pengendali bank.

Sosialisasi Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Jakarta, (16/6): Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan berkolaborasi dalam menyelenggarakan sosialisasi Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). Bertempat di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, acara yang dihadiri oleh pelaku industri perbankan, pengurus bank, dan pemegang saham pengendali dari bank buku III dan IV ini bertujuan untuk memberikan informasi dan menyamakan persepsi tentang UU JPSK yang disahkan dan diundangkan dalam Lembaran N

(tidak ada agenda tersedia)

Kurs Pajak Ditetapkan
28 Juni 2016

Berlaku 29 Juni 2016 sampai dengan 12 Juli 2016

Kode Negara Rupiah
USD Amerika Serikat 13,322.00
AUD Australia 9,976.96
SGD Singapura 9,894.24
JPY Jepang 12,813.37
CNY Renminbi Tiongkok 2,020.61

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KMK Nomor 28/KM.10/2016 Tanggal 28 Juni 2016

Pendapatan Negara1.761,6
> Pen. Perpajakan1.489,3
> Pen. Bukan Pajak269,1
> Hibah3,3
Belanja Negara1.984,1
> Belanja Pem. Pusat1.319,5
> Transfer ke Daerah664,6
Surplus/(Defisit) (222,5)
Pembiayaan222,5
> Dalam negeri237,7
> Luar Negeri(20,0)
Pertumb. Ekonomi (%)5,7
Inflasi (%) y-o-y5,0
Kurs (IDR/USD1)12.500
Tk.Bunga SPN 3 bln (%)6,2
Harga Minyak(USD/brl)60
Lift. Minyak (ribu brl/hari)825
Lift. Gas (ribu brl/hari setara minyak)1.221

Rapat Panja Asumsi Terkait Penerimaan Migas dan Subsidi Untuk RAPBN-P 2016

Jakarta, (17/6): Bertempat di ruang rapat Badan Anggaran DPR RI, Kementerian Keuangan beserta Kementerian ESDM dan Pertamina mengadakan rapat panja asumsi terkait penerimaan migas dan subsidi untuk RA

Rapat Panja Asumsi RAPBN-P 2016 tentang ICP, Lifting Minyak dan Gas

Jakarta, (8/6): Rapat Panja asumsi RAPBN-P 2016 kembali digelar. Pada rapat kali ini, Pemerintah bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI membahas tentang asumsi Indonesia Crude Price (ICP), lif

Rapat Panja Penerimaan Negara Bukan Pajak pada RAPBN-P 2016

Jakarta, (9/6): Melanjutkan pembahasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2016 (RAPBN-P 2016), Pemerintah bersama dengan Badan Anggaran DPR RI menggelar rapat

Rapat Panja Asumsi Makro RAPBN-P 2016

Jakarta, (8/6): Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 (RAPBN-P), Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan mengadakan rapat dengan Badan Anggaran

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.010/2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.118/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rang Ka Asean-Korea Free Trade Area (AKFTA)

UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.010/2016

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Polyester Staple Fiber Dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, Dan Taiwan

Eselon I Kementerian Keuangan


Hak Cipta BKF Kementerian Keuangan | Peta Situs | Email Kemenkeu | FAQ | Prasyarat | Hubungi Kami
© 2015 Terms and Condition | Privacy Policy