V I S I : Menjadi Unit terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Antisipatif dan Responsif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sejahtera

Festival Iklim: Green Financing Sebagai Upaya Pemerintah Mewujudkan Ekonomi Hijau

Jakarta, (4/2): Antusiasme pengunjung hingga hari ketiga (3/2) Festival Iklim di JCC, Senayan, terlihat masih cukup besar. Berbagai kalangan masyarakat baik pegawai Pemerintah, karyawan swasta maupun mahasiswa terlihat membanjiri booth, ruang seminar dan talkshow yang ada dalam festival tersebut.

Festival Iklim 2016: Bukti Komitmen Pemerintah dalam Perubahan Iklim

Jakarta, (1/2): Dalam rangka tindak lanjut komitmen Indonesia pada Conference of the Parties (COP) 21 di Paris, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH) sebagai vocal point Pemerintah Indonesia menggelar Festival Iklim dengan tema "Di Bawah 2 derajat Celcius Untuk Kesejahteraan Rakyat dan Generasi Mendatang".

Penandatangan Kontrak Kinerja dan Internalisasi Visi Misi BKF

Jakarta, (28/1): Bertempat di Aula Serbaguna lantai 2, Gedung R.M. Notohamiprodjo, Kompleks Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal menggelar internalisasi visi dan misi BKF kepada seluruh pegawai di lingkungan BKF. Selain internalisasi visi dan misi, dalam kesempatan kali ini juga diselenggarakan penandatanganan kontrak kinerja para pejabat eselon II dan III, serta sosialisasi implementasi ISO 9001:2015 di lingkungan BKF.

Sosialisasi Kebijakan Fiskal pada Kunjungan Mahasiswa Universitas Diponegoro

Jakarta (27/1): Dalam rangka diseminasi informasi terkait kebijakan fiskal, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI, menyelenggarakan kegiatan pertama Sosialisasi Kebijakan Fiskal di awal tahun 2016 dengan menerima kunjungan mahasiswa Universitas Diponegoro, Semarang (UNDIP) yang bertempat di Ruang Rapat Analis Fiskal, Gedung R.M. Notohamiprodjo, Kompleks Kementerian Keuangan.

Ratifikasi Protokol Keenam AFAS: Makassar Ditambahkan Sebagai Lokasi Perwakilan Bank dari ASEAN

Jakarta, (18/1): Bertempat di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan Menteri Perdagangan menggelar rapat kerja membahas rencana ratifikasi protokol keenam ASEAN Framework Agreement on Servives (AFAS) di bidang jasa keuangan.

Kurs Pajak Ditetapkan
02 Februari 2016

Berlaku 03 Februari 2016 sampai dengan 09 Februari 2016

Kode Negara Rupiah
USD Amerika Serikat 13,820.00
AUD Australia 9,745.58
SGD Singapura 9,681.25
JPY Jepang 11,548.86
CNY Renminbi Tiongkok 2,100.89

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KMK Nomor 7/KM.10/2016 Tanggal 02 Februari 2016

Pendapatan Negara1.761,6
> Pen. Perpajakan1.489,3
> Pen. Bukan Pajak269,1
> Hibah3,3
Belanja Negara1.984,1
> Belanja Pem. Pusat1.319,5
> Transfer ke Daerah664,6
Surplus/(Defisit) (222,5)
Pembiayaan222,5
> Dalam negeri237,7
> Luar Negeri(20,0)
Pertumb. Ekonomi (%)5,7
Inflasi (%) y-o-y5,0
Kurs (IDR/USD1)12.500
Tk.Bunga SPN 3 bln (%)6,2
Harga Minyak(USD/brl)60
Lift. Minyak (ribu brl/hari)825
Lift. Gas (ribu brl/hari setara minyak)1.221

Kunjungan Mahasiswa Yayasan Pengembangan Profesi Indonesia (YPPI) Karawang

Jakarta (02/02): Dalam rangka diseminasi informasi terkait kebijakan fiskal, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan RI menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Fiskal dengan menerima

Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal

Jakarta, (20/1): Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM. 1/UP.11/2016 tentang mutasi dalam jabatan eselon III di lingkungan BKF dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 02/KM.10/UP.11/2016 ten

Sosialisasi Aplikasi E-Performance

Jakarta, (18/01): Bertempat di Ruang Rapat Analis Fiskal lantai 3 Gedung RM. Notohamiprodjo, Kompleks Kemenkeu RI, Badan Kebijakan Fiskal bekerjasama dengan Biro Sumber Daya Manusia (Biro SDM) Sekreta

PMK No 165/PMK.010/2015
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Coated Paper dan Paper Board
PMK No 223/PMK.011/2015
Kriteria Jasa Pendidikan Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
PMK No 155/PMK.010/2015
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Steel Wire Rod.
PMK No 132/PMK.010/2015
Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pemebebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor

Eselon I Kementerian Keuangan


Hak Cipta BKF Kementerian Keuangan | Peta Situs | Email Kemenkeu | FAQ | Prasyarat | Hubungi Kami
© 2015 Terms and Condition | Privacy Policy