V I S I : Menjadi Unit terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Antisipatif
dan Responsif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sejahtera

Kunjungan Kementerian Keuangan Tiongkok ke Dinas Pelayanan Pajak Pemprov DKI Jakarta

Jakarta, (26/7): Setelah sebelumnya melakukan study visit ke Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI, delegasi Kementerian Keuangan Tiongkok melanjutkan kunjungannya ke Dinas Pelayanan Pajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kedatangan rombongan delegasi Tiongkok yang didampingi oleh Gandy Setiawan, Kepala Bidang Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Bilateral BKF, disambut dengan hangat oleh Wakil Kepala Dinas (Wakadis) Pelayanan Pajak Pemprov DKI Jakarta, Edi Sumantri. Dalam sambutannya, Edi mennyampaikan ucapan terima kasih dan mengapresias

Study Visit Tiongkok tentang Pajak Properti Indonesia

Jakarta, (25/7): Bertempat di Ruang Fiskal Lantai 3 Gedung R.M. Notohamiprodjo, Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan sharing knowledge dan diskusi dengan delegasi dari Kementerian Keuangan Republik Rakyat Tiongkok dengan tema pajak properti di Indonesia. Acara ini terselenggara atas permintaan dari Kementerian Keuangan Tiongkok yang ingin mempelajari sistem perpajakan khususnya pajak properti yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Turut hadir dalam diskusi perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuanga

Panja PNBP Non Migas, Dividen BLU, Pembiayaan dan Defisit RAPBN 2017

Jakarta, (14/7): Dalam rangka perumusan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2017, digelar rapat dengan Badan Anggaran DPR RI dengan agenda pembahasan PNBP Non Migas, dividen BLU, defisit dan pembiayaan.

Partisipasi BKF dalam Pameran Ministry Goes to Campus 2016

Tangerang, (24/7): Bertempat di Gedung Student Center Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN), Badan Kebijakan Fiskal (BKF) ikut berpartisipasi dalam pameran "Ministry Goes to Campus 2016" yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa PKN STAN. Ministry Goes to Campus 2016 merupakan pameran yang diikuti oleh beberapa instansi di bawah Kementerian Keuangan serta BPK dan BPKP. Melalui acara ini diharapkan para mahasiswa PKN STAN mendapatkan informasi yang memadai mengenai instansi terkait sebagai bahan pertimbangan pilihan karir yang aka

DPR Mengesahkan UU APBNP 2016 dan UU Tax Amnesty

Jakarta, (28/6): Bertempat di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyelenggarakan sidang paripurna dalam rangka proses pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN Tahun 2016 dan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Rapat kali ini dipimpin oleh pimpinan rapat Ade Komarudin dan dibuka tepat pada pukul 11.00 WIB.Dari sisi pemerintah hadir Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly, dan Menteri Perencanaan Pembangun

(tidak ada agenda tersedia)

Kurs Pajak Ditetapkan
25 Juli 2016

Berlaku 27 Juli 2016 sampai dengan 02 Agustus 2016

Kode Negara Rupiah
USD Amerika Serikat 13,108.00
AUD Australia 9,805.27
SGD Singapura 9,656.97
JPY Jepang 12,327.05
CNY Renminbi Tiongkok 1,961.55

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KMK Nomor 31/KM.10/2016 Tanggal 25 Juli 2016

Pendapatan Negara1.761,6
> Pen. Perpajakan1.489,3
> Pen. Bukan Pajak269,1
> Hibah3,3
Belanja Negara1.984,1
> Belanja Pem. Pusat1.319,5
> Transfer ke Daerah664,6
Surplus/(Defisit) (222,5)
Pembiayaan222,5
> Dalam negeri237,7
> Luar Negeri(20,0)
Pertumb. Ekonomi (%)5,7
Inflasi (%) y-o-y5,0
Kurs (IDR/USD1)12.500
Tk.Bunga SPN 3 bln (%)6,2
Harga Minyak(USD/brl)60
Lift. Minyak (ribu brl/hari)825
Lift. Gas (ribu brl/hari setara minyak)1.221

Penganggaran Mitigasi Perubahan Iklim di Daerah

Jambi, (1/7): Kerentanan terhadap perubahan iklim menjadi masalah yang dihadapi berbagai daerah di Indonesia. Tidak terkecuali Jambi yang memiliki cakupan hutan yang luas.

Sosialisasi Undang-Undang PPKSK pada Kementerian dan Lembaga Pemerintahan

Jakarta, (17/6): Dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan

Sosialisasi Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Jakarta, (16/6): Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan berkolaborasi dalam menyelenggarakan sosialisasi Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Kri

Rapat Panja Asumsi Terkait Penerimaan Migas dan Subsidi Untuk RAPBN-P 2016

Jakarta, (17/6): Bertempat di ruang rapat Badan Anggaran DPR RI, Kementerian Keuangan beserta Kementerian ESDM dan Pertamina mengadakan rapat panja asumsi terkait penerimaan migas dan subsidi untuk RA

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.010/2016

Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan Bagi Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.010/2016

Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016

Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Menimbang Pajak Penghasilan

Eselon I Kementerian Keuangan


Hak Cipta BKF Kementerian Keuangan | Peta Situs | Email Kemenkeu | FAQ | Prasyarat | Hubungi Kami
© 2015 Terms and Condition | Privacy Policy