Laporan Tahunan 2015

Sejalan semakin tingginya ekspektasi publik terhadap kinerja pemerintah, Badan Kebijakan Fiskal juga terus berbenah dan menata diri. Di tahun 2015, Badan Kebijakan Fiskal melakukan transformasi kelembagaan berupa persiapan perbaikan sistem manajemen kualitas kinerja melalui standardisasi proses bisnis dalam perumusan kebijakan sesuai International Best Practice yang kita kenal dengan ISO 9001. Harapannya agar tercipta mekanisasi kinerja yang lebih baik dalam setiap proses perumusankebijakan yang akuntabel, antisipatif dan responsif.

|

Laporan Tahunan 2014

BKF sebagai salah satu unit Eselon I di Kementerian Keuangan merupakansebuah institusi yang berperanpenting dalam mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Dari sisi pencapaian kinerja, banyak produk kebijakan maupun hasil studi kajian yang telah dihasilkan BKF di sepanjang 2014. Namun demikian, masih banyak pula pekerjaan rumah dan pending matters yang harus segera kita selesaikan di tahun berikutnya. Dalam konteks pengelolaan ekonomi makro, saya ingin sampaikan bahwa di tengah ketikdakpastian dan menguatnya risiko global dewasa ini, ekonomi nasional mampu tumbuh di di atas 5% pada 2014. Meskipun relatif melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 5,8 persen, namun kinerja tahun 2014 tetap perlu kita syukuri karena masih banyak negara-negara lain yang tumbuh lebih rendah dibanding kita atau bahkan mengalami kontraksi ekonomi.

|

Laporan Tahunan 2013

Di tahun 2013, perekonomian dunia masih belum pulih dari krisis ekonomi yang terjadi di tahun 2007-2008. Indonesia tentunya tidak lepas dari pengaruh tersebut. Tahun 2013 juga ditandai oleh beberapa kejadian penting. Tahun ini merupakan tahun dimana Otoritas Jasa Keuangan mulai beroperasi. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagian fungsi yang dahulu dijalankan oleh Bapepam-LK dijalankan oleh Badan Kebijakan Fiskal di bawah Tim Perumusan Kebijakan Sektor Keuangan. Fungsi yang dijalankan antara lagi adalah perumusan kebijakan dalam rangka mendorong pendalaman sektor keuangan dan keuangan iklusif, serta menjaga stabilitas sektor keuangan. Indonesia juga menjadi tuan rumah dari pelaksanaan kegiatan pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di tahun 2013.

|

Laporan Tahunan 2012

Arah kebijakan pendapatan negara pada tahun 2012 dirumuskan dalam kerangka kebijakan fiskal terkait dengan pemberian insentif dan/atau disinsentif pada bidang perpajakan yang bertujuan untuk : (i) Optimalisasi pendapatan negara. (ii) Melakukan pengendalian harga pangan pokok; (iii) Meningkatkan investasi dan menggerakan sektor riil; (iv) Meningkatkan daya saing produk dalam negeri; (v) Memulihkan injury industri dalam negeri karena adanya unfair trade;

|

ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


KONTAK: Jl. Dr. Wahidin No. 1 Gd. R. M. Notohamiprodjo, Jakarta Pusat 10710
email: ikp@fiskal.depkeu.go.id

Kami akan melakukan perbaikan sistem yang dimulai pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 pukul 16.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 pukul 16.00 WIB, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini (layanan aduan : ikp@fiskal.kemenkeu.go.id).   Kurs Pajak : KMK Nomor 12/KM.10/2017,   USD : 13.354,00    AUD : 10.244,88    GBP : 16.447,90    SGD : 9.511,25    JPY : 11.781,48    EUR : 14.313,72    CNY : 1.941,40