V I S I : Menjadi Unit terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Antisipatif
dan Responsif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sejahtera

Artikel

Tahun 2017

Rating Investasi dan Menjaga Momentum Pertumbuhan

Penulis : Joko Tri Haryanto, Peneliti BKF Kementerian Keuangan

Indonesia akhirnya memperoleh status layak investasi oleh lembaga pemeringkat Standard and Poors (S&P) setelah melalui perjuangan yang sangat panjang. Meski melegakan, perlu diingat bahwa pencapaian ini bukan akhir segalanya, justru awal dari tugas berat selanjutnya. Perlu dicatat, meski peringkat surat utang jangka panjang dinaikkan dari BB+ menjadi BBB-, namun status investasi Indonesia masih berada dikisaran lower medium grade, jauh tertinggal dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya seperti Malaysia (A+), Filipina (BBB), Thailand (BBB+) dan Singapura (AAA).

 

Klik disini...


Tahun 2017

Solusi Kesenjangan dan Kemiskinan via Pertumbuhan Inklusif

Penulis : Joko Tri Haryanto, Peneliti BKF Kementerian Keuangan

Dalam sebuah kesempatan, pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) memaparkan strategi besar mengatasi persoalan kesenjangan dan kemiskinan di Indonesia via pertumbuhan inklusif. Pertumbuhan inklusif dimaknai sebagai paket kebijakan yang berisi peningkatan produktivitas dan daya saing, didukung institusi birokrasi yang bersih dan efektif serta tata kelola pemerintahan yang melayani. Selanjutnya, pendanaan publik (APBN/APBD) akan berfungsi sebagai motor utama, tentu APBN/APBD yang kredibel, efektif dan berdaya tahan.

 

Klik disini...


Tahun 2017

Kerjasama Mengendalikan Inflasi

Penulis : Joko Tri Haryanto, Peneliti BKF Kementerian Keuangan

Dalam upaya menjaga inflasi yang terkendali, Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPI) dan daerah sepakat untuk menyesuaikan harga-harga yang diatur pemerintah saat inflasi rendah. Dengan demikian pemerintah diharapkan dapat mengambil kebijakan misalnya kenaikan elpiji atau BBM sesuai dengan timing yang tepat. Contoh terbaru misalnya awal tahun ini ketika pemerintah menaikkan harga BBM non-subsidi Rp300 per liter serta rencana pencabutan subsidi listrik bagi kelompok pengguna 900 VA per Januari 2017. Ditambah lagi sebelumnya kenaikan tarif pengurusan surat-surat kendaraan bermotor.

 

Klik disini...


Eselon I Kementerian Keuangan


Hak Cipta BKF Kementerian Keuangan | Peta Situs | Email Kemenkeu | FAQ | Prasyarat | Hubungi Kami
© 2015 Terms and Condition | Privacy Policy