Buku

Penerimaan Perpajakan: Merespon Pencapaian dan Tantangan Perubahan Ekonomi

Editor: Singgih Riphat, Mohammad Nasir & Purwoko (Tahun 2017)

Buku ini merangkum beberapa artikel yang berisi gagasan, pemikiran, analisis, dan ide-ide dari para peneliti atas beberpa isu mengenai pencapaian realisasi penerimaan perpajakan Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini, pencapaian realisasi perpajakan Indonesia tidak sesuai yang diharapkan. Berbagai persoalan ditengarai menjadi penyebab ketidaktercapian tersebut, diantaranya adalah tingkat patuhan warga negara Indonesia atau wajib pajak yang masih rendah, dan penurunan harga beberapa komoditas utama seperti batubara, minyak, gas alam, karet, dan lainnya yang merupakan dampak turunan dari menurunnya ekonomi global. Industri dalam negeri pun, khusunya yang berorientasi ekspor, otomatis terkena imbasnya, dan akhirnya kinerja keuangannya pun mengalami penurunan.

Sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak mutlak diperlukan dengan tetap menjaga performa wajib pajak. Wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya harus didorong untuk patuh demi keadilan dan kesinambungan keuangan Pemerintah. Kelembagaan dan petugas pajak pun harus didorong terus untuk meningkatkan kredibilitasnya sehingga tercipta kepercayaan pada masyarakat. Di sisi lain, perubahan teknologi dapat dipastikan akan terjadi, sehingga perlu dicermati agar kebijakan perpajakan dapat seirama serta potensi penerimaan perpajakan nantinya tidak hilang begitu saja.

Para pemerhati kebijakan fiskal dan mahasiswa di bidang ekonomi nampaknya relevan untuk membaca buku ini sebagai bahan referensi tambahan, khususnya dalam kaitannya dengan penerimaan perpajakan di Indonesia. Selain itu, buku ini dapat menjadi media komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kondisi dan kebijakan fiskal di Indonesia.

 

DAFTAR ISI

  1. Reformasi Perpajakan Indonesia 1983-2013: Konsolidasi Untuk Optimalisasi Penerimaan Perpajakan. Singgih Riphat
  2. Potret Kinerja Perpajakan Indonesia: Catatan Tentang Lemahnya Penerimaan Perpajakan. Singgih Riphat
  3. Dukungan Fiskal Bagi Industri Film Indonesia. Sofia Arie Damayanti & Mohammad Nasir
  4. Pembebasan PPN atas Penyerahan Kayu Bulat: Layakkah? Hadi Setiawan, Sofia Arie Damayanti & Mohamad Nasir
  5. Pungutan Atas Emisi Kendaraan Bermotor – Jenis Pungutan Apa Yang Paling Tepat? Eddy Mayor Putra Sitepu
  6. Kajian Beberapa Permasalahan dalam Industri Kakao Nasional. Budhi Setyawan
  7. Hubungan Bilateral Antara Indonesia dan Singapura Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan pengaruhnya Terhadap Investasi. Akhmad Yasin
  8. Kelayakan Keekonomian P3B Indonesia – Bahrain. Mohamad Nasir
  9. Inovasi Pemungutan PPN E-Commerce. Purwoko


Buku

Jasa Keuangan IJEPA: Tinjauan Perlakuan Istimewa & Manfaatnya

Editor: Dr. Irfa Ampri, Gandy Setiawan, Eladirman (Tahun 2016)

Kesepakatan IJEPA diresmikan oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada tanggal 20 Agustus 2017 lalu. Semenjak berlaku efektifnya pada tanggal 1 Juli 2008 lalu hingga pada saat kajian ini disusun, implementasi IJEPA tercatat telah menginjak usia tujuh tahun. Sementara itu, berdasarkan ketentuan dalam pasal 151 perjanjian IJEPA, paska lima tahun implementasi IJEPA pihak Indonesia dan Jepang dapat melakukan general review untuk membahas isu-isu strategis dalam IJEPA yang perlu disesuaikan berdasarkan perspektif kepentingan kedua pihak.

Terkait dengan hal tersebut, pada tahun 2015 Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB) – Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan kemudian menggagas dilaksanakannya suatu kajian evaluasi terhadap pemanfaatan IJEPA jasa keuangan bagi Indonesia. Buku ini dapat menjadi bagian literatur penting bagi berbagai pihak yang berkepentingan untuk memahami dinamika pemanfaatan implementasi jasa keuangan IJEPA, dan berguna bagi perumusan kebijakan kerjasama ekonomi selanjutnya baik dengan Jepang maupun negara mitra Indonesia lainnya.

 

Daftar Isi

  1. Pendahuluan
  2. Struktur Jasa Keuangan dan Komitmen WTO Indonesia dan Jepang
  3. Kepentingan Nasional Indonesia dalam Sektor Jasa Keuangan
  4. Perlakuan Istimewa IJEPA
  5. Pemanfaatan Aktual Terhadap Perlakuan Istimewa IJEPA
  6. Manfaat Terhadap Kepentingan Nasional Indonesia
  7. Strategi Indonesia Mengawal IJEPA Jasa Keuangan


Buku

Mengawal Kebijakan Ekonomi Regional dan Bilateral: Sinergi Dengan Kebijakan Domestik Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan

Penyunting: Irfa Ampri dan Gandy Setiawan (Tahun 2016)

Buku ini mengulas beberapa inisiasi kerja sama yang telah dilakukan oleh Indonesia khususnya di bidang ekonomi dan keuangan, antara lain keanggotaan Indonesia dalam Asian Infrastructure Fund (AIF) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), liberalisasi sektor jasa, serta good governance dalam proyek-proyek infrastruktur Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang terbuka (open country) di bidnag perekonomian membuka diri untuk bekerja sama dengan negara-negara lain, baik pada level bilateral, regional, maupun multilateral, dengan menganut prinsip saling menguntungkan (mutually benefit) dan menghormati kedaulatan masing-masing negara. Kerja sama yang paling kompleks dapat berupa zona perdagangan bebas, economic partnership afreement (EPA), comprehensive economic partnership (CEPA), maupun komunitas ekonomi (economic community).

Penyusunan buku ini menjadi salah satu bentuk perwujudan pembelajaran (lesson learnt) dari isu-isu kerja sama yang digulirkan. Diharapkan kehadiran buah pemikiran dari para penulis dapat memperkaya khazanah pengetahuan Indonesia di bidang kerjasama internasional, serta dapat dijadikan tambahan informasi yang berguna bagi pembuat kebijakan dan para pemangku kepentingan di negeri ini.

DAFTAR ISI

  1. Metode Skeduling Komitmen Liberalisasi Sektor Jasa dan Tinjauannya untuk Kasus Indonesia. Sigit Setiawan
  2. Analisi Yuridis Pendekatan Positive List (Bottom Up) dengan Value Adds Obligations Sektor Jasa di Beberapa Regional Trade Agreements (RTAs) Indonesia. Titis Ayu Widowati P
  3. Pengukuran Dampak Makroekonomi atas Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Jepang. Gerginto & Sausan Afifah Muti
  4. Peran Lembaga Pembiayaan Infrastruktur di Asia dalam Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Indonesia. Yiska Dini Nastiti & Jatu Setyarsi Hartini
  5. Good Governance dalam pengelolaan Proyek-Proyek Infrastruktur di Indonesia. Makmun Syadullah
  6. Dampak Konferensi Inklusi Keuangan ASEAN terhadap Peningkatan Komitmen Inklusi Keuangan antar Negara ASEAN. Yiska Dini Nastiti
  7. Strategi Penguatan Kerjasam Ekonomi dan Perdagangan Indonesia-India. Ragimun
  8. Tinjauan terhadap Kerjasama Pembangunan Bilateral Indonesia dengan Jepang. Sigit Setiawan
  9. Kesiapan Pasar Modal Indonesia Menghadapi Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Suparman Zen Kemu


Buku

Akselerasi Dan Inklusivitas Sektor Keuangan: Jalan Menuju Kesejahteraan Rakyat

Editor: Basuki Purwadi, Syaifullah & Muhammad Afdi Nizar (Tahun 2016)

Buku ini menyajikan berbagai analisis, hasil penelitian, pemikiran, dan rekomendasi mengenai beragam isu di sektor keuangan. Diawali dengan pembahasan mengenai tata kelola (good governance) untuk jaringan pengamanan sistem keuangan. Kemudian dilanjutkan dengan kajian mengenai mekanisme transisi kebijakan moneter ke pasar keuangan dan kredibilitas kebijakan moneter paska perubahan suku bunga acuan baru yang ditetapkan Bank Indonesia.

Bagian selanjutnya membahas isu perbankan, terutama penguatan perbankan syari’ah melalui merger atau konsolidasi, dan dilanjutkan dengan kajian tentang perusahaan penerbit surat berharga syari’ah negara. Isu pasar modal membahas tentang keamanan berinvestasi di bursa efek Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan kajian perlu-tidaknya lembaga penjaminan simpanan pada koperasi simpan pinjam. Empat bagian terakhir buku ini merupakan kajian tentang kredit usaha mikro dan kecil serta kredit usaha rakyat, yang dilanjutkan dengan kajian tentang bantuan sosial dalam rangka keuangan inklusif.

Keragaman informasi yang disampaikan dalam buku ini dapat menjadi sebuah referensi bagi siapapun yang berminat menelaah masalah-masalah di sektor keuangan. 

DAFTAR ISI: 

  1. Good Financial Safety Net Governance: Kajian Kritis Dalam Kerangka RUU JPSK
  2. Kebijakan Moneter dan Volatilitas Pasar Keuangan
  3. Membangun Kredibilitas Kebijakan Moneter Melalui Suku Bunga Acuan Baru
  4. Penguatan Perbankan Syari’ah Melalui Merger dan Konsolidasi
  5. Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara atau Special Purpose Vehicle (SPV) dan Pengaturannya Dalam Hukum Positif Indonesia.
  6. Keamanan Berinvestasi di Bursa Efek Indonesia (BEI)
  7. Kepemilikan Asing (Foreign Ownership) pada Asuransi Indonesia: Mengkaji Opsi Terbaik
  8. Hubungan Antara Asuransi dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
  9. Perlukah Lembaga Penjamin Simpanan Pada Koperasi Simpan Pinjam?
  10. Perkembangan dan Dampak Penyaluran Kredit Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia
  11. Kredit Usaha Rakyat (KUR): “Indonesian Way” untuk Mensejaterahkan Rakyat Indonesia
  12. Peningkatan Keuangan Inklusif Melalui Bantuan Sosial Non-Tunai
  13. Implementasi Penyaluran Dana PSKS Dengan Menggunakan Layanan Keuangan Digital


Buku

Menggali Potensi Penerimaan Negara di Tengah Lesunya Ekonomi Global

Editor: Goro Ekanto, Singgih Riphat & Rubino Sugana (Tahun 2016)

Melemahnya perekonomian global sebagai dampak lanjutan dari krisis keuangan 2008 memaksa semua pihak untuk melakukan adaptasi dan reposisi. Di tengah menurunnya aktivitas ekonomi di sektor swasta, penerimaan negara menjadi andalan untuk menggerakkan perekonomian nasional dan tak luput dari upaya untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang terus berubah. 

Dalam menyikapi hal tersebut, Pemerintah melakukan tiga perubahan besar di dalam kebijakan perekonomian. Perubahan yang pertama adalah mengubah struktur pendapatan negara dari yang sebelumnya mengandalkan sumber daya alam menjadi mengandalkan penerimaan dari sektor pajak. Perubahan kedua adalah mengubah belanja yang kurang produktif seperti subsidi BBM dan subsidi listrik menjadi belanja yang bersifat lebih produktif seperti belanja infrastruktur, belanja perlindungan sosial, maupun belanja untuk penanggulangan kemiskinan. Perubahan terakhir adalah mengubah kebijakan kebijakan Indonesia, dari yang semula hanya mengandalkan pada pinjaman bilateral dan multilateral menjadi kebijakan pembiayaan yang juga mengkombinasikan pinjaman yang berasal dari bilateral atau multilateral dan pinjaman yang berasal dari Surat Berharga Negara yang dijual ke pasar.

Buku ini ditulis sebagai usaha dari para peneliti Badan Kebijakan Fiskal untuk menggali potensi-potensi penerimaan negara. Elemen-elemen penerimaan negara diperiksa dengan teliti untuk mendalami peluang dan tantangan yang dihadapi dari berbagai sudut pandang. Tidak hanya upaya pengumpulan pajak yang menjadi fokus, kebijakan pemberian insentif fiskal serta upaya penegakan hukum untuk peningkatan kepatuhan juga dibedah dengan pisau analisis. Berbagai terobosan kebijakan khususnya terkait pajak atas kegiatan e-commerce serta cukai terhadap BBM dan produk plastik juga ditawarkan sebagai alternatif solusi. Tidak ketinggalan pula analisis tentang kontribusi dari sektor ekstraktif dan pengelolaan lingkungan terhadap penerimaan negara. Dengan respons kebijakan fiskal yang tepat, diharapkan daya saing pada gilirannya akan meningkat.

Daftar Isi:

  1. KEBIJAKAN FISKAL UNTUK PENERIMAAN PERPAJAKAN
    1. Tax Amnesty: Belajar Dari Pengalaman
    2. Review Ketentuan Perpajakan E-Commerce di Indonesia
    3. Mendorong Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Melalui Insentif Fiskal Yang Tepat
    4. PPN dan Daya Saing Industri Tepung Terigu Nasional
    5. Analisis Dampak Pemeriksaan untuk Mengurangi Tingkat Penggelapan Pajak di Sektor Real Estat
  2. KEBIJAKAN FISKAL UNTUK OPTIMALISASI PENERIMAAN CUKAI
    1. Peran Strategis Cukai Bagi Penerimaan Negara
    2. Analisis Potensi Dan Kelayakan Pengenaan Cukai Atas BBM
    3. Kajian Pengenaan Cukai Terhadap Botol Plastik
    4. Kebijakan Fiskal Untuk Mendorong Industri Daur Ulang Sampah Plastik
  3. KEBIJAKAN FISKAL UNTUK PENERIMAAN NEGARA NON PAJAK
    1. Potensi Pendapatan Negara Dari Kegiatan Perdagangan Karbon
    2. Pentingnya Pemanfaatan Tekknologi Baru Dalam Eksplorasi dan Ekstraksi Minyak dan Gas Bumi
    3. Kebijakan Fiskal Dan tantangan Ke Depan Pengelolaan Industri Ekstraktif di Indonesia


ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


KONTAK: Jl. Dr. Wahidin No. 1 Gd. R. M. Notohamiprodjo, Jakarta Pusat 10710
email: ikp@fiskal.depkeu.go.id

  Kurs Pajak : KMK Nomor 17/KM.10/2017,   USD : 13,313.00    AUD : 10,036.79    GBP : 17,037.46    SGD : 9,537.48    JPY : 12,170.03    EUR : 14,348.00    CNY : 1,933.40