Penerimaan Perpajakan: Merespon Pencapaian dan Tantangan Perubahan Ekonomi

Editor: Singgih Riphat, Mohammad Nasir & Purwoko (Tahun 2017)

Buku ini merangkum beberapa artikel yang berisi gagasan, pemikiran, analisis, dan ide-ide dari para peneliti atas beberpa isu mengenai pencapaian realisasi penerimaan perpajakan Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini, pencapaian realisasi perpajakan Indonesia tidak sesuai yang diharapkan. Berbagai persoalan ditengarai menjadi penyebab ketidaktercapian tersebut, diantaranya adalah tingkat patuhan warga negara Indonesia atau wajib pajak yang masih rendah, dan penurunan harga beberapa komoditas utama seperti batubara, minyak, gas alam, karet, dan lainnya yang merupakan dampak turunan dari menurunnya ekonomi global. Industri dalam negeri pun, khusunya yang berorientasi ekspor, otomatis terkena imbasnya, dan akhirnya kinerja keuangannya pun mengalami penurunan.

Sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak mutlak diperlukan dengan tetap menjaga performa wajib pajak. Wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya harus didorong untuk patuh demi keadilan dan kesinambungan keuangan Pemerintah. Kelembagaan dan petugas pajak pun harus didorong terus untuk meningkatkan kredibilitasnya sehingga tercipta kepercayaan pada masyarakat. Di sisi lain, perubahan teknologi dapat dipastikan akan terjadi, sehingga perlu dicermati agar kebijakan perpajakan dapat seirama serta potensi penerimaan perpajakan nantinya tidak hilang begitu saja.

Para pemerhati kebijakan fiskal dan mahasiswa di bidang ekonomi nampaknya relevan untuk membaca buku ini sebagai bahan referensi tambahan, khususnya dalam kaitannya dengan penerimaan perpajakan di Indonesia. Selain itu, buku ini dapat menjadi media komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kondisi dan kebijakan fiskal di Indonesia.

DAFTAR ISI:

1. Reformasi Perpajakan Indonesia 1983-2013: Konsolidasi Untuk Optimalisasi Penerimaan Perpajakan. Singgih Riphat
2. Potret Kinerja Perpajakan Indonesia: Catatan Tentang Lemahnya Penerimaan Perpajakan. Singgih Riphat
3. Dukungan Fiskal Bagi Industri Film Indonesia. Sofia Arie Damayanti & Mohammad Nasir
4. Pembebasan PPN atas Penyerahan Kayu Bulat: Layakkah? Hadi Setiawan, Sofia Arie Damayanti & Mohamad Nasir
5. Pungutan Atas Emisi Kendaraan Bermotor – Jenis Pungutan Apa Yang Paling Tepat? Eddy Mayor Putra Sitepu
6. Kajian Beberapa Permasalahan dalam Industri Kakao Nasional. Budhi Setyawan
7. Hubungan Bilateral Antara Indonesia dan Singapura Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan pengaruhnya Terhadap Investasi. Akhmad Yasin
8. Kelayakan Keekonomian P3B Indonesia – Bahrain. Mohamad Nasir
9. Inovasi Pemungutan PPN E-Commerce. Purwoko

Bunga Rampai Kebijakan Makro-Fiskal Indonesia

Editor: Riyanto & Widiyanto (Tahun 2016)

Kebijakan ekonomi pada dasarnya merupakan interaksi yang dinamis dan sinergis di antara tiga kebijakan ekonomi utama yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan kebijakan sektor riil. Interaksi yang dinamis dan sinergis antara tiga kebijakan tersebut bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif adil dan merata dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif adil dan merata dalam rangka mencapai Visi Pembangunan Nasional 2016-2020 yaitu Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong. Bunga Rampai yang berjudul “Kebijakan Makro-Fiskal Ekonomi Indonesia” ini berusaha menyampaikan berbagai kajian yang mewakili masing-masing kebijakan ekonomi di atas namun dengan penekanan pada kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal.

DAFTAR ISI:

1. Membangun Indeks Koinsiden Untuk Konsumsi Dan Investasi. Riyanto, Anton Hendranata, Usman, Dan Rudi Handoko.
2. Penanaman Modal Asing Dan Investasi. Yoopi Abimanyu
3. Pemulihan Sektor Pariwisata Paska Bencana Melalui Peningkatan Investasi. Yuventus Effendi.
4. Analisis Hubungan Perpajakn Pusat Dan Daerah Dalam Mendukung Kebijakan Investasi Nasional. M. Zainul Abidin.
5. Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Penerimaan Pajak Di Indonesia. Yusuf Munandar
6. Analisis Asuransi Pertanian Terintegrasi Untuk Mendorong Sektor Pertanian. Praptono Djunaedi
7. Efektivitas Diseminasi Kebijakan Fiskal Indonesia Melalui Media Berbasis Handphone. Yusuf Munandar.
8. Korelasi Kebijakan Fiskal Dan Moneter: Uji Empiris Dengan Data Indonesia. Yoopi Abimanyu
9. Optimalisasi Sumber Pembiayaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Noeroso L. Wahyudi
10. Flypaper Effect of Unconditional Grants, Non-Matching Grants and Regional Revenue to Regional Spending In East Java Province. Cornelius Tjahjaprijadi.

Jasa Keuangan IJEPA: Tinjauan Perlakuan Istimewa & Manfaatnya

Editor: Dr. Irfa Ampri, Gandy Setiawan, Eladirman (Tahun 2016)

Kesepakatan IJEPA, semenjak berlaku efektifnya pada tanggal 1 Juli 2008 lalu hingga pada saat kajian ini disusun, tercatat telah menginjak usia tujuh tahun. Sementara itu, berdasarkan ketentuan dalam pasal 151 perjanjian IJEPA, paska lima tahun implementasi IJEPA pihak Indonesia dan Jepang dapat melakukan general review untuk membahas isu-isu strategis dalam IJEPA yang perlu disesuaikan berdasarkan perspektif kepentingan kedua pihak. Terkait dengan hal tersebut, pada tahun 2015 Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB) – Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan kemudian menggagas dilaksanakannya suatu kajian evaluasi terhadap pemanfaatan IJEPA jasa keuangan bagi Indonesia. Buku ini dapat menjadi bagian literatur penting bagi berbagai pihak yang berkepentingan untuk memahami dinamika pemanfaatan implementasi jasa keuangan IJEPA, dan berguna bagi perumusan kebijakan kerjasama ekonomi selanjutnya baik dengan Jepang maupun negara mitra Indonesia lainnya.

DAFTAR ISI:

1. Pendahuluan
2. Struktur Jasa Keuangan dan Komitmen WTO Indonesia dan Jepang
3. Kepentingan Nasional Indonesia dalam Sektor Jasa Keuangan
4. Perlakuan Istimewa IJEPA
5. Pemanfaatan Aktual Terhadap Perlakuan Istimewa IJEPA
6. Manfaat Terhadap Kepentingan Nasional Indonesia
7. Strategi Indonesia Mengawal IJEPA Jasa Keuangan

Mengawal Kebijakan Ekonomi Regional dan Bilateral: Sinergi Dengan Kebijakan Domestik Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan

Penyunting: Irfa Ampri dan Gandy Setiawan (Tahun 2016)

Buku ini mengulas beberapa inisiasi kerja sama yang telah dilakukan oleh Indonesia khususnya di bidang ekonomi dan keuangan, antara lain keanggotaan Indonesia dalam Asian Infrastructure Fund (AIF) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), liberalisasi sektor jasa, serta good governance dalam proyek-proyek infrastruktur Indonesia. Indonesia sebagai negara yang terbuka (open country) di bidang perekonomian membuka diri untuk bekerja sama dengan negara-negara lain, baik pada level bilateral, regional, maupun multilateral, dengan menganut prinsip saling menguntungkan (mutually benefit) dan menghormati kedaulatan masing-masing negara. Penyusunan buku ini menjadi salah satu bentuk perwujudan pembelajaran (lesson learnt) dari isu-isu kerja sama yang digulirkan.

DAFTAR ISI:

1. Metode Skeduling Komitmen Liberalisasi Sektor Jasa dan Tinjauannya untuk Kasus Indonesia. Sigit Setiawan
2. Analisi Yuridis Pendekatan Positive List (Bottom Up) dengan Value Adds Obligations Sektor Jasa di Beberapa Regional Trade Agreements (RTAs) Indonesia. Titis Ayu Widowati P
3. Pengukuran Dampak Makroekonomi atas Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Jepang. Gerginto & Sausan Afifah Muti
4. Peran Lembaga Pembiayaan Infrastruktur di Asia dalam Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Indonesia. Yiska Dini Nastiti & Jatu Setyarsi Hartini
5. Good Governance dalam pengelolaan Proyek-Proyek Infrastruktur di Indonesia. Makmun Syadullah
6. Dampak Konferensi Inklusi Keuangan ASEAN terhadap Peningkatan Komitmen Inklusi Keuangan antar Negara ASEAN. Yiska Dini Nastiti
7. Strategi Penguatan Kerjasam Ekonomi dan Perdagangan Indonesia-India. Ragimun
8. Tinjauan terhadap Kerjasama Pembangunan Bilateral Indonesia dengan Jepang. Sigit Setiawan
9. Kesiapan Pasar Modal Indonesia Menghadapi Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Suparman Zen Kemu

Akselerasi Dan Inklusivitas Sektor Keuangan: Jalan Menuju Kesejahteraan Rakyat

Editor: Basuki Purwadi, Syaifullah & Muhammad Afdi Nizar (Tahun 2016)

Buku ini menyajikan berbagai analisis, hasil penelitian, pemikiran, dan rekomendasi mengenai beragam isu di sektor keuangan. seperti pembahasan mengenai tata kelola (good governance) untuk jaringan pengamanan sistem keuanga, mekanisme transisi kebijakan moneter ke pasar keuangan dan kredibilitas kebijakan moneter paska perubahan suku bunga acuan baru yang ditetapkan Bank Indonesia, berbagai isu perbankan dan kajian tentang pembiayaan usaha mikro.Keragaman informasi yang disampaikan dalam buku ini dapat menjadi sebuah referensi bagi siapapun yang berminat menelaah masalah-masalah di sektor keuangan.  

DAFTAR ISI: 

1. Good Financial Safety Net Governance: Kajian Kritis Dalam Kerangka RUU JPSK
2. Kebijakan Moneter dan Volatilitas Pasar Keuangan
3. Membangun Kredibilitas Kebijakan Moneter Melalui Suku Bunga Acuan Baru
4. Penguatan Perbankan Syari’ah Melalui Merger dan Konsolidasi
5. Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara atau Special Purpose Vehicle (SPV) dan Pengaturannya Dalam Hukum Positif Indonesia.
6. Keamanan Berinvestasi di Bursa Efek Indonesia (BEI)
7. Kepemilikan Asing (Foreign Ownership) pada Asuransi Indonesia: Mengkaji Opsi Terbaik
8. Hubungan Antara Asuransi dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
9. Perlukah Lembaga Penjamin Simpanan Pada Koperasi Simpan Pinjam?
10. Perkembangan dan Dampak Penyaluran Kredit Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia
11. Kredit Usaha Rakyat (KUR): “Indonesian Way” untuk Mensejaterahkan Rakyat Indonesia
12. Peningkatan Keuangan Inklusif Melalui Bantuan Sosial Non-Tunai
13. Implementasi Penyaluran Dana PSKS Dengan Menggunakan Layanan Keuangan Digital