V I S I : Menjadi Unit terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Antisipatif
dan Responsif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sejahtera

Menjaga Kredibilitas APBN: Refleksi APBN 2016 dan Kebijakan Fiskal 2017

Pontianak (22/03); Setelah penyelenggaraan seminar di Mataram beberapa hari yang lalu, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan kembali menyelenggarakan seminar yang bertemakan ?Menjaga Kredibilitas APBN: Refleksi APBN 2016 dan Kebijakan Fiskal 2017? di Pontianak. Bertempat di hotel Mercure Pontianak, seminar yang diselenggarakan bekerja sama dengan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan ini dihadiri oleh beberapa pejabat Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan akademisi di Kalimantan Barat.

Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Perekonomian Terkini 2017 di Mataram

Mataram, (16/3); Badan Kebijakan Fiskal (BKF) bekerjasama dengan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan mengadakan Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Perekonomian Terkini pada hari Kamis, 16 Maret 2017, bertempat di Aula Magister Manajemen Universitas Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Seminar dengan tema ?Menjaga Kredibilitas APBN? ini dihadiri oleh sejumlah kalangan, seperti akademisi, mahasiswa, dan dinas-dinas terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal

Jakarta, (3/3): Bertempat di Ruang Rapat Analis-Fiskal, Kepala Badan Kebijakan Fiskal melantik dua pejabat Eselon III dan dua puluh pejabat Eselon IV. Pelantikan ini adalah amanat dari Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 248.1/KM.1/UP.11/2017 tentang Mutasi dan Pengangkatan Para Pejabat Eselon III di lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor-07/KM.10/UP.11/2017 tentang Mutasi dan Pengangkatan Para Pejabat Eselon IV di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal. Pelantikan ini merupakan upaya untuk mengisi pos-pos jabatan yang masih kosong dan meningkatkan efektivitas organisasi.

Penandatangan Nota Kesepahaman Kementerian Keuangan dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha

Jakarta, (2/3): Bertempat di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I, Kompleks Kementerian Keuangan, diselenggarakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kemenkeu dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Nota kesepahaman ini dibuat sebagai wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

Kunjungan Mahasiswa Universitas 17 Agustus Cirebon ke Badan Kebijakan Fiskal

Jakarta, (1/3): Dalam rangka mendiseminasikan kebijakan fiskal kepada akademisi, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mengadakan sosialisasi kepada mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon. Sosialisasi yang bertempat di Aula Serbaguna, Gedung Notohamiprodjo, Kompleks Kementerian Keuangan, dibuka oleh Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Publik, Sekretariat BKF, Endang Larasati.

BKF Menyelenggarakan Workshop Pengembangan Efisiensi dan Transparansi Daerah Dalam Meningkatkan Investasi di Yogyakarta

Yogyakarta, (21/2); Sebagai rangkaian dari kegiatan Voyage to Indonesia 2018, menuju Sidang Tahunan IMF-WB (International Monetary Funds - World Bank) yang akan berlangsung pada bulan Oktober tahun 2018, Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan Workshop pada hari Selasa (21/2) di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta. Workshop yang bertemakan ?Pengembangan Efisiensi dan Transparansi Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inklusif serta Upaya Menarik Investasi di Daerah? ini dihadiri oleh para stakeholder terkait yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Akademisi, CSO, serta Pemerintah Pusat. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, BKF, Syurkani Ishak Kasim, dalam sambutan pembukanya menyampaikan bahwa tujuan dilakukannya workshop ini adalah merumuskan berbagai informasi dan data kondisi kekinian di Provinsi D.I. Yogyakarta dalam menghadapi tugas dan wewenang meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depannya khususnya dalam mengembangkan inovasi pendanaan pemerintah dan swasta. Informasi serta masukan yang akan diperoleh pada workshop ini akan digunakan untuk merumuskan secara detail bahan pertemuan Sidang Tahunan IMF-WB.

Kick Off Meeting Forum Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2017

Jakarta, (14/02): Untuk memperkuat koordinasi dengan ekonom di seluruh Indonesia, Badan Kebijakan Fiskal kembali menghimpun ekonom daerah ke dalam Forum Ekonom Kementerian Keuangan.

Kunjungan Mahasiswa Kelompok Studi Ekonomi dan Bisnis Purwakarta

Jakarta, (16/2): Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sebagai salah unit perumus kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman tentang kebijakan fiskal kepada khalayak tanpa terkecuali.

Bangun Sinergi, Tingkatkan Kualitas Kinerja: Respect, Trust and Care

Purwakarta, (9/2): Dalam rangka menyinergikan rencana kerja tahun 2017 antar unit eselon II, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mengadakan rapat kerja (raker) yang diselenggarakan pada 9-10 Februari 2017. Raker dihadiri oleh Pejabat eselon I, II, III dan IV serta peneliti di lingkungan BKF. Pada tahun ini, raker BKF mengangkat tema ?Bangun Sinergi, Tingkatkan Kualitas Kerja: Respect, Trust and Care?.

Eselon I Kementerian Keuangan


Hak Cipta BKF Kementerian Keuangan | Peta Situs | Email Kemenkeu | FAQ | Prasyarat | Hubungi Kami
© 2015 Terms and Condition | Privacy Policy