V I S I : Menjadi Unit terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Antisipatif
dan Responsif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sejahtera

Kajian Fiskal

Tahun 2017

Kajian Kesiapan Spin-Off Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Umum Konvensional

Penulis : Pusat Kebijakan Sektor Keuangan

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah disahkan dan dinyatakan berlaku oleh Pemerintah pada tanggal 16 Juli 2008. Dengan diberlakukannya undangundang tersebut, bank syariah yang sudah lama berdiri di Indonesia akhirnya memiliki dasar hukum kelembagaan atas organisasinya. Perkembangan industri perbankan syariah diharapkan dapat tumbuh lebih baik di masa yang akan datang setelah diberlakukannya undang-undang dimaksud

Tahun 2017

Unlocking Public and Private Investmen : Role of Financial Sector

Penulis : Pusat Kebijakan Ekonomi Makro

Fiscal Policy Agency, the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, has supported a series of conferences looking at Indonesia's economic transition and issues related to the middle-income trap. This year's program "Unlocking Public and Private investment" was the sixth conference and focused on the the role of financial sector development in escaping the middle-income trap.

Tahun 2017

Savings and Investment in Indonesia

Penulis : Andriansyah, PhD

The main objective of this paper is to understand domestic savings and investment in Indonesia. The level of savings in Indonesia is relatively high by international standard.

Tahun 2017

Addressing Infrastructure Financing GAP in Indonesia : Role of Financial Sector

Penulis : Dr. Ferry Irawan dan Adelia Surya Pratiwi, MSc.

The Indonesia?s Medium-Term National Development Planning (RPJMN) formulated by the Ministry of National Development Planning (Bappenas) stated that in order to achieve high economic growth in the medium term, Indonesia is expected to increase investment, especially from private sector.

Tahun 2017

Strengthening The Role of Financial Sector To Promote Strong and Sustainable Growth

Penulis : Dr. Ferry Irawan dan Adelia Surya Pratiwi, MSc.

In order to achieve strong and sustainable economic growth through infrastructure development, huge investment financing is needed. However, to reach the target, state financing solely is not enough.

Tahun 2017

Analisis Pemberian Insentif Perpajakan pada Produk Keuangan Syariah: Studi pada Sukuk Korporasi

Penulis : Lokot Zein Nasution

Dalam skala global, konsep keuangan syariah tumbuh sangat pesat. Untuk menangkap peluang perkembangan pasar keuangan syariah di tingkat global, banyak negara melakukan kebijakan insentif pengembangan instrumen syariah.

Tahun 2017

Kesiapan Indonesia Mengimplementasikan Cross Border Offering melalui ASEAN Disclosure Standard Scheme

Penulis : Suparman Zen Kemu dan Tri Achya Ngasuko

Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena pasar modal merupakan salah satu medium yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana, seperti perusahaan (emiten), dengan pihak yang memiliki dana yaitu investor perorangan atau institusi.

Tahun 2017

Kajian SiLPA

Penulis : Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara

Alokasi Transfer ke Daerah mengalami peningkatan dari Rp411,3 triliun (2011) menjadi Rp623,1 triliun (2015). Peningkatan tersebut diikuti dengan peningkatan belanja APBD dari Rp518,7 triliun (2011) menjadi Rp948,9 triliun (2015). Pada tahun 2016 realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN mencapai Rp710,9 triliun dan alokasi tahun 2017 sebesar Rp764,9 triliun.

Tahun 2017

Kajian Pengembangan Model Proyeksi Penerimaan Perpajakan

Penulis : Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara

Berdasarkan asumsi makro yang ditetapkan Pemerintah dan DPR yang meliputi pertumbuhan ekonomi; inflasi; tingkat suku bunga SBI 3 bulan; nilai tukar; harga minyak; dan lifting minyak, disusunlah target penerimaan perpajakan dengan tetap mempertimbangkan realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya dan basis pajak. Target penerimaan perpajakan dalam APBN akan menjadi acuan dan performance pemerintah dalam menghasilkan besaran penerimaan perpajakan selama satu tahun, sehingga ketepatan penetapan angka target merupakan hal yang sangat penting untuk mendorong terwujudnya pengelolaan fiskal yang sehat, berkualitas dan berkelanjutan. Model proyeksi penerimaan perpajakan perlu dikembangkan secara terus menerus agar hasil perhitungan model dapat mencerminkan kondisi terkini, terutama kondisi ekonomi yang terdapat dalam asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam menyusun RAPBN dan RAPBN Perubahan.

Eselon I Kementerian Keuangan


Hak Cipta BKF Kementerian Keuangan | Peta Situs | Email Kemenkeu | FAQ | Prasyarat | Hubungi Kami
© 2015 Terms and Condition | Privacy Policy