V I S I : Menjadi Unit terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Antisipatif
dan Responsif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sejahtera

Kajian Fiskal

Tahun 2000

OBLIGASI SEBAGAI SUMBER DANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN

Penulis : Drs. Hinsa Siahaan, M.B.A

Tulisan ini mengungkapkan bahwa penggunaan obligasi sebagai sumber dana jangka panjang dapat melipatgandakan kemakmuran atau melipatgandakan kekayaan pemilik perusahaan, asalkan digunakan pada kondisi yang tepat. Sebaliknya akan menimbulkan kerugian besar jika digunakan pada kondisi yang tidak tepat. Demikian juga halnya, jika negara menggunakan pinjaman dari luar negeri untuk mendanai pembangunan akan dapat meningkatkan kemakmuran rakyat jika dilakukan pada kondisi yang tepat. Sebaliknya akan mendatangkan kesengsaraan bagi rakyat jika digunakan secara tidak tepat guna. Penggunaan utang luar negeri selama tiga dekade terakhir ini, analog dengan penggunaan obligasi yang dilakukan perusahaan sudah waktunya dievaluasi secara sungguh-sungguh, sehingga pada akhirnya diketahui seberapa besar sumbangannya di dalam melipatgandakan kemakmuran rakyat, atau sebaliknya telah menyengsarakan rakyat.

Tahun 2000

STUDI PENGEMBANGAN PERKOTAAN (URBAN DEVELOPMENT STUDY) DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH, Case Study: Kota Prabumulih

Penulis : Drs. Bachrul Elmi, M.M

Pengembangan perkotaan di Indonesia, telah menjadi perhatian pemerintah sejak Tahun 1980-an yaitu dengan adanya program-program perbaikan kampung (Kampung Improvement Program), program penyediaan air bersih dibeberapa kota (urban water suplay), transportasi kota, persampahan dan lain-lain. Tindakan demikian itu dilakukan untuk mengantisipasi dampak negatif dari pertumbuhan perkotaan. Kota adalah tempat bermukimnya warga kota (citizen), karena itulah yang paling essensial adalah faktor manusianya dimana mereka perlu memperoleh pelayanan secara layak. Menurut Wirth (1979) kota sebagai pusat pemukiman yang relatif besar, padat dan permanen, dihuni oleh orang–orang yang heterogen status sosialnya, oleh sebab keadaannya yang demikian itulah hubungan sosial antar warga menjadi longgar, acuh dan bersifat impersonal (impersonal relations). Permasalahannya adalah bagaimana membangun kota masa depan seperti kota Prabumulih yang sedang tumbuh agar konsentrasi pemukiman di kota ini membawa manfaat bagi masyarakat dan ter

Tahun 2000

OBLIGASI DAERAH SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF SUMBER PENDANAAN DAERAH DALAM ERA DESENTRALISASI

Penulis : Makmun, S.E, M.M

Obligasi daerah merupakan instrumen baru bagi Pemerintah Daerah. Instrumen ini memiliki landasan yang kuat yakni Undang-undang Nomor 25 tahun 1999. Obligasi daerah dapat diartikan sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif bagi pinjman Pemerintah Daerah yang bersumber dari dana masyarakat dan investor. Sebagai konsekuensinya, apabila Pemerintah Daerah menerbitkan obligasi adalah menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas pemerintah yang tinggi. Pemanfaatan dana obligasi daerah harus ditunjang oleh spirit partisipasi, yang mampu menciptakan kontrol masyarakat guna menghindari terjadinya unsur KKN yang menghambat tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan pembangunan dan anggaran daerah.

Tahun 2000

PERSPEKTIF DESENTRALISASI 2001

Penulis : Almizan Ulfa, S.E, M.S

Desentralisasi dapat merupakan instrumen yang ampuh untuk mobilisasi dana, peningkatan pelayanan umum, peningkatan partisipasi masyarakat dan perbaikan akuntabilitas di Indonesia. Tetapi, jika syarat-syarat desentralisasi yang mencakup tersedianya peta desentralisasi, adanya kejelasan tugas-tugas pengeluaran, dan adanya penyerahan tugas-tugas penerimaan (kewenangan perpajakan) yang mencukupi ke daerah, tidak dapat dipenuhi dengan baik, maka resiko munculnya berbagai ancaman termasuk naiknya tekanan defisit APBN serta memburuknya penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah dan daerah sulit untuk dihindari. Artikel ini secara kritis memperlihatkan bahwa tidak satupun dari persyaratan-persyaratan penting yang dibutuhkan agar proses desentralisasi dapat berjalan dengan baik dapat dipenuhi oleh Indonesia.

Eselon I Kementerian Keuangan


Hak Cipta BKF Kementerian Keuangan | Peta Situs | Email Kemenkeu | FAQ | Prasyarat | Hubungi Kami
© 2015 Terms and Condition | Privacy Policy