Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2015


Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau

Malang (19/11): Bertempat di Hotel Savana, Malang, Jawa Timur. pada hari Kamis tanggal 19 November 2015, Badan Kebijakan Fiskal bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyelengarakan “Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau”. Sosialisasi yang dihadiri oleh sekitar enam puluh orang peserta ini dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II, Decy Arifinsjah. Dalam sambutannya Decy Arifinsjah mengapresiasi kerjasama dan peran aktif pengusaha dalam mengawal kebijakan cukai selama ini. Materi PMK Nomor 198/PMK.010/2015 yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum untuk pengusaha dan DJBC sehingga dapat bekerja lebih baik untuk menjaga tercapainya penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau di tahun 2016. Di akhir sambutannya Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II ini menyampaikan bahwa melalui forum sosialisasi ini pengusaha dan asosiasi pengusaha hasil tembakau dapat menyampaikan masukan dan rekomendasi kepada pengambil kebijakan untuk dapat dijadikan masukan perumusan kebijakan ke depan terutama untuk memformulasi kebijakan cukai yang lebih baik.

Dipandu oleh Kepala Bidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Nasruddin Djoko Surjono sebagai moderator, materi utama sosialisasi mengenai kebijakan cukai hasil tembakau Tahun 2016 disampaikan oleh Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Goro Ekanto. Pada presentasinya, Goro Ekanto menyampaikan bahwa tarif cukai hasil tembakau Tahun 2016 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 11,3%. Kenaikan tarif cukai tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan pengendalian konsumsi hasil tembakau dengan tetap memperhatikan potensi penerimaan di bidang cukai hasil tembakau yang berkesinambungan. Kenaikan tarif cukai untuk jenis rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) cenderung lebih moderat dalam rangka perlindungan tenaga kerja. Kebijakan tarif cukai hasil tembakau tersebut juga telah mempertimbangkan masukan dan pendapat dari pengusaha hasil tembakau.

Materi kedua adalah mengenai tata cara penghitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan hasil tembakau yang diatur melalui PMK Nomor 174/PMK.03/2015. Materi disampaikan oleh Kepala Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Industri I Direktorat Jenderal Pajak, Eko Cahyo Wicaksono. Eko menyampaikan bahwa Latar belakang dari ditetapkannya PMK Nomor 174/PMK.03/2015 adalah dalam rangka penyederhanaan administrasi dalam mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan hasil tembakau dan memberikan kepastian hukum atas penyerahan hasil tembakau. Dalam PMK tersebut diatur pemisahan pelaporan PPN dan Cukai dimana PPN mulai tahun 2016 dilaporkan dalam SPT PPN walaupun dalam CK-1 masih dicantumkan nilai PPN-nya. Eko juga menyampaikan perubahan formulasi perhitungan PPN untuk penyerahan hasil tembakau secara cuma-cuma yakni tarif PPN dikalikan dengan Harga Jual Eceran setelah dikurangi laba bruto (HJE - laba bruto). Sosialisasi diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab dengan peserta sosialisasi.

Sosialisasi PMK Nomor 198/PMK.010/2015 juga telah diselenggarakan pada tanggal 16 November 2015 bertempat di Hotel Santika Premiere Yogyakarta Jawa Tengah dengan peserta pengusaha dan asosiasi pabrik hasil tembakau di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. (swp-pkpn)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 40/KM.10/2018,   USD : 14,864.00    AUD : 10,802.71    GBP : 19,532.22    SGD : 10,882.22    JPY : 13,201.00    EUR : 17,445.34    CNY : 2,168.88