Sosialisasi Panduan Pelaksanaan Penandaan Anggaran (Budget Tagging) Mitigasi & Adaptasi Perubahan Iklim


Jakarta, (13/7): Sosialisasi mengenai panduan pelaksanaan penandaan anggaran mitigasi dan adaptasi perubahan iklim diselenggarakan di Aula Gedung Radius Prawiro Kementerian Keuangan dihadiri oleh perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait. Dengan dipimpin oleh Dewa Ekayana sebagai moderator, sosialisasi ini menghadirkan Eka Hendra Permana dari Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM) BKF, Budi Setiawan selaku Konsultan Program Sustainable Development Financing (SDF), dan I Gede Ginarya dari Direktorat Jendral Anggaran (DJA) sebagai Narasumber.

Narasumber pertama, Eka Hendra Permana menyebutkan bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk membantu dunia untuk mengatasi masalah global, dalam hal ini perubahan iklim, melalui ratifikasi Paris Agreement dengan membuat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nation Framework Convention on Climate Change. Komitmen Presiden adalah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2020 sebesar 26% (unconditional) dan/atau 41% (conditional) dengan dukungan dari pihak luar/internasional. Dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia bahkan menargetkan penurunan emisi sebesar 29% (unconditional) dan/atau 41% (conditional) dengan dukungan dari pihak luar/internasional pada tahun 2030. Selain untuk menjalankan komitmen tersebut Indonesia juga memiliki resiko dalam negeri yang tinggi terhadap perubahan iklim yaitu adanya ancaman terhadap ketahanan pangan, ketersediaan air bersih, kerusakan infrastruktur, hingga tenggelamnya pulau-pulau kecil jika perubahan iklim tersebut terus terjadi.

Selanjutnya, Budi Setiawan, menjelaskan bahwa strategi yang diterapkan Indonesia untuk mencapai target dan mengurangi resiko tersebut adalah dengan membuat Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Rencana Aksi Nasional - Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) sebagai panduan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca serta meningkatkan ketahanan nasional terhadap dampak perubahan iklim. Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara berperan untuk membuat kebijakan mengenai pendanaannya. Selama tahun 2016 dan 2017 bisa dilihat dari program penandaan dan pembobotan anggaran dalam sistem Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) yang diluncurkan Kementerian Keuangan untuk melihat dukungan alokasi APBN, serta efektifitas kegiatan.  Kegiatan penandaan ini menjadi penting, karena dapat digunakan sebagai media transparansi dan pertanggungjawaban kegiatan kepada masyarakat.

Narasumber terakhir, I Gede Ginarya, menambahkan bahwa dalam perkembangannya, penandaan dengan sistem ADIK dari Kementerian Keuangan berintegrasi dengan RENJA dari Bappenas membentuk sistem Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) yang wajib di implementasi oleh K/L pada penandaan anggaran mitigasi dan adaptasi perubahan iklim APBN 2018 di tingkat output. Penandaan anggaran tersebut bisa dimanfaatkan sebagai bukti/bahan laporan atas dukungan terhadap aksi mitigasi dan adaptasi ke United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), mendorong K/L mengelola anggaran secara efektif dan efisien, bahan evaluasi dan sinkronisasi antar K/L terhadap kebijakan/kegiatan terkait perubahan iklim, dan referensi dalam penyusunan kebijakan fiskal untuk memanfaatkan fasilitas pendanaan internasional dan investasi. Disampaikan dalam sosialisasi ini adalah harapan Kementerian Keuangan agar K/L lainnya mendukung program penandaan anggaran ini dengan melakukan identifikasi dan penandaan anggaran, serta kepada Kementerian LHK dan Bappenas untuk melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap output yang ditandai. (ST/PG)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 26/KM.10/2018,   USD : 13,923.00    AUD : 10,580.97    GBP : 18,532.57    SGD : 10,405.95    JPY : 12,726.78    EUR : 16,263.79    CNY : 2,173.07