V I S I : Menjadi Unit terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Antisipatif
dan Responsif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sejahtera

Seminar Forum Ekonom Kementerian Keuangan 2017 di Jayapura


Jayapura, (14/9): Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharan Provinsi Papua meyelenggarakan Seminar Forum Ekonom Kementerian Keuangan bertajuk “RAPBN 2018: Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan”.

Acara seminar diselenggarakan di Ballroom Hotel Aston, Kota Jayapura, dan turut hadir dalam seminar ini di antaranya para pejabat pemerintah daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Kota Jayapura, akademisi dari perguruan tinggi, perwakilan Kantor Wilayah dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pusat Statistik, serta perwakilan dari asosiasi seperti Apindo, Hipmi dan Kadin.

Seminar diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan welcome remarks oleh Aloysius Yanis Dhaniarto, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku. Aloysius menyampaikan bahwa acara ini diharapkan dapat akan menjadi wadah yang tepat untuk menyampaikan masukan atau aspirasi terkait kebijakan pemerintah; memberikan informasi kepada daerah seputar kebijakan ekonomi terkini; mengidentifikasi berbagai masalah ekonomi serta menjadi tempat pertukaran informasi antara para ekonom, pelaku usaha, dan akademisi dengan Kementerian Keuangan. Sebagai penutup Aloysius mengatakan bahwa kegiatan ini selain bertujuan untuk menyebarluaskan informasi kebijakan fiskal kepada pemerintah daerah, akademisi serta masyarakat luas juga sebagai sarana mempererat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga tercipta harmonisasi fiskal di pusat dan di daerah.

Kemudian, pembukaan dilanjutkan dengan keynote speech yang dibawakan oleh Simeon Itlay, Staf Ahli Gubernur Bidang politik dan Kesatuan Bangsa mewakili Gubernur Provinsi Papua. Simeon Itlay menyampaikan rasa bangga nya bisa hadir di tengah-tengah para hadirin dengan harapan kegiatan kali ini dapat melahirkan konsep-konsep atau pemikiran untuk kepentingan nasional dan juga untuk rakyat Papua. Beliau menyampaikan, kesenjangan ekonomi yang terdapat di Papua yang dituangkan pada pengukuran gini ratio bulan September 2016 adalah sebesar 0,397, kesenjangan tersebut berupa kesenjangan pendapatan, ketidakmerataan akses terhadap kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan.

Walaupun pendapatan perkapita Indonesia dan standar kehidupan terus meningkat namun kondisi tersebut berbeda jika kita melihat realita kehidupan rakyat miskin, ini adalah suatu bukti bahwa buah dari pertumbuhan ekonomi tidak terbagi secara merata. Untuk mengatasi tantangan pembangunan maka perlu adanya usaha untuk menciptakan pertumbuhan inklusif serta berkesinambungan melalui sinergi kebijakan di semua sektor baik di sektor fiskal mau pun moneter. Di sektor fiskal diperlukan penyusunan anggaran yang produktif dan realistis serta pelaksanaan anggaran yang kredibel; di sektor riil diperlukan adanya kegiatan yang menjaga stabilitas konsumsi dan mendorong investasi serta insentif fiskal yang tergabung dalam paket kebijakan ekonomi, sedangkan di sektor moneter diperlukan adanya manajemen inflasi, pengambilan kebijakan moneter yang mendukung stabilitas serta kebijakan makro yang prudensial. Setelah menyampaikan keynote speech, Simeon Itlay melakukan pemukulan Tifa menandakan dimulainya acara seminar.

Seminar yang dimoderatori oleh Antonius, Kepala Laboratorium Akuntansi Universitas Cendrawasih. menghadirkan tiga orang pembicara yaitu Adinugroho Dwiutomo, Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II, Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Direktorat Jenderal Anggaran; Nafiantoro Agus Setiawan, Kepala Bidang Bidang Lelang, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan Hanz Z. Kaiwai, anggota FEKK Provinsi Papua, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Cendrawasih. Adinugroho, sebagai pembicara pertama dengan tema Perekonomian Terkini dan Arah Kebijakan RAPBN 2018, dalam paparannya menguraikan bahwa RAPBN 2018 terbagi ke dalam tiga fokus yaitu efisiensi dan kualitas belanja prioritas melalui pengurangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, dan penciptaan kesempatan kerja; optimalisai dan reformasi penerimaan negara yang meliputi penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP; dan menjaga momentum ekonomi dan tingkat kepercayaan masyarakat dengan keberlanjutan pembiayaan, utang yang terkendali serta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Sebagai penutup, Adinugroho menyampaikan bahwa momentum perbaikan ekonomi harus dijaga; penerimaan negara harus terus ditingkatkan dengan tetap menjaga iklim usaha, prioritas program harus semakin fokus untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan, penciptaan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi; pelayanan kepada rakyat juga harus semakin baik serta menjaga kepercayaan rakyat melalui birokrasi yang efisien, bersih dan melayani; menjaga defisit, tambahan utang yang terukur untuk hal yang produktif sehingga RAPBN 2018 semakin sehat, ekonomi semakin kuat.

Paparan kedua yang disampaikan oleh Nafiantoro, membahas tentang Penilaian Kembali (Revaluasi) Barang Milik Negara (BMN). Nafiantoro menyampaikan bahwa, pemerintah sudah beberapa kali melakukan Revaluasi BMN, pada tahun 2007 bernilai Rp. 229 T, tahun 2012 nilai BMN naik lima kali lipat sebesar Rp. 1.244 T dan tahun 2016 menjadi Rp. 1.921 T. Perlu diketahui bahwa BMN atau Aset Tetap merupakan salah satu bagian dari kelompok Total Aset Pemerintah selain Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Piutang Jangka Panjang dan Aset lainnya. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat tahun 2016 yang sudah diaudit oleh BPK neraca pemerintah memuat informasi bahwa nilai Total Aset Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp. 5.456 T dengan Kewajiban sebesar Rp. 3.890 T. Nafiantoro juga menjelaskan bahwa Revaluasi BMN yang dilakukan pemerintah baru meliputi penilaian asset tetap seluruh Kementerian/Lembaga tidak termasuk asset tetap pemerintah daerah yang berupa tanah; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan seperti jalan, jembatan dan bangunan air. Penilaian aset dari Pemerintah Daerah menjadi fokus pemerintah pada tahun berikutnya dibawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri dan bekerja sama dengan Seluruh Pemerintah Daerah dan Kementerian Keuangan.

Sebagai pemateri terakhir, Hans Z. Kaiwai, menyampaikan Kondisi Ekonomi dan Keuangan Daerah Provisi Papua. Secara umum Hans mengatakan bahwa perekonomian Papua sudah mengarah ke pertumbuhan yang lebih baik, dengan adanya upaya pemerintah di bidang teknologi dan informasi dengan adanya Palapa ring yang akan memberikan konektivitas dan ketersediaan akses yang tinggi bagi seluruh rakyat Papua untuk melakukan kegiatan ekonomi yang berbasis online atau e-Commerce. Hans berpendapat, salah satu permasalahan dan merupakan permasalahan klasik yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua adalah mengenai property right terhadap tanah yang sudah dimiliki, dan ini sebaiknya dapat menjadi perhatian bagi Pemerintah dan seluruh rakyat Papua demi kemajuan Papua.  Selanjutnya kondisi ekonomi makro dan keuangan daerah Provinsi Papua disajikan dalam bentuk data dan grafik meliputi data PDRB, tingkat konsumsi, investasi, ekspor-impor, tingkat inflasi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, gini rasio, dan APBD Provinsi Papua. Terkait dengan tingkat kemiskinan di Papua, Hans berharap dengan adanya dana desa diharapkan bisa membantu menurunkan angka kemiskinan dengan peningkatan kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan dari berbagai macam kegiatan ekonomi dengan cara penggunaan dana desa yang lebih memanfaatkan local content atau mengurangi penggunaan barang-barang yang didatangkan dari luar. (hnr/ap)

Eselon I Kementerian Keuangan


Hak Cipta BKF Kementerian Keuangan | Peta Situs | Email Kemenkeu | FAQ | Prasyarat | Hubungi Kami
© 2015 Terms and Condition | Privacy Policy