V I S I : Menjadi Unit terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Antisipatif
dan Responsif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sejahtera

BKF Menggelar Jaring Aspirasi Penyempurnaan UU PPN di Lombok


Lombok, (14/9): Menyusul suksesnya penyelenggaraan Diskusi Kelompok Terarah (DKT) yang bertemakan jaring aspirasi penyempurnaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) di Bukittinggi pada tanggal 30 Agustus 2017, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF) kembali menggelar acara serupa pada tanggal 13 s.d. 14 September 2017 yang berlokasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah saat ini sedang menggali persepsi dan masukan dari pemangku kepentingan terkait dengan implementasi UU PPN, khususnya di daerah. Setiap masukan yang diperoleh akan dijadikan dasar dalam penyempurnaan UU PPN ke depan yang akan dituangkan ke dalam naskah akademik dan Rancangan UU PPN. Sebagai informasi, UU PPN diundangkan pertama kali pada tahun 1983 dengan UU Nomor 8 dan telah mengalami tiga kali perubahan, terakhir diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2009.

Dalam sambutan pembukanya, Rustam Effendi, Kepala Bidang Kebijakan Pajak dan PNBP I, BKF, menyampaikan bahwa PPN menjadi andalan penerimaan negara karena setiap lapisan masyarakat melakukan konsumsi, sehingga semua berkontribusi untuk PPN. Ke depan UU PPN bukan saja diharapkan dapat meningkatkan tax ratio Indonesia yang masih rendah dibandingkan negara lain, tetapi di sisi lain juga untuk memberi kemudahan serta rasa keadilan bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Dengan dimoderatori oleh Ami Muslich, Kepala Subbidang PPN Jasa dan PTLL, acara DKT dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Peraturan Perpajakan I, DJP; Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Nusa Tenggara, KADIN, Universitas Mataram, serta pelaku usaha yang tergabung dalam APINDO. Pada kesempatan ini, salah satu peserta diskusi, Manan dari Universitas Mataram menyampaikan bahwa perlu ditekankan apakah pemerintah akan mengubah UU PPN secara total atau hanya memperbaiki yang lemah saja. Menurut Manan, saat ini lebih tepat hanya memperbaiki saja. Ia juga berharap agar nantinya perubahan UU PPN dapat diiringi dengan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat. Sementara itu, Jaman dari APINDO memberi masukan agar dalam menyusun UU PPN diusahakan jangan sampai pajak menjadi tumpang tindih. Jaman juga meminta agar pemerintah dapat lebih mempersingkat atau mempermudah proses/sistem pelaporan pajak.

Pada sesi kedua, acara DKT menghadirkan narasumber Profesor Haula Rosdiana dari Universitas Indonesia yang selama ini dikenal sebagai Guru Besar Pajak perempuan pertama di Indonesia. Pada kesempatan ini, Profesor Haula banyak memberi masukan mengenai penyempurnaan UU PPN, dalam hal ini terkait dengan peletakan dan perumusan pasal-pasal dalam RUU PPN. (atw)

Catatan:

Masyarakat dapat turut berpartisipasi memberikan masukan terhadap penyempurnaan UU PPN melalui pos elektronik resmi BKF di ruuppn@fiskal.kemenkeu.go.id.

Eselon I Kementerian Keuangan


Hak Cipta BKF Kementerian Keuangan | Peta Situs | Email Kemenkeu | FAQ | Prasyarat | Hubungi Kami
© 2015 Terms and Condition | Privacy Policy