Badan Kebijakan Fiskal Menggelar Seminar Managing Urbanization for Sustainable Cities di Jakarta


Jakarta, (18/12): Sebagai salah satu rangkaian kegiatan Voyage to Indonesia dalam rangka Annual Meeting IMF – World Bank 2018 di Bali, Kementerian Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal menggelar seminar bertajuk “Managing Urbanization for Sustainable Cities” di Hotel Shangri-La, Jakarta. Seminar bertujuan untuk berbagi pengalaman dari beberapa daerah di Indonesia mengenai tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh arus urbanisasi yang begitu cepat. Acara yang digelar dari tanggal 18 – 20 Desember 2017, dibuka oleh Rionald Silaban, Staff Ahli Menteri Keuangan Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional.

Rionald menyampaikan bahwa saat ini Indonesia sedang berupaya untuk menciptakan Bali baru melalui 10 daerah pariwisata prioritas seperti Mandalika, Bromo Tengger, Borobudur, Labuan Bajo dll. Untuk mengembangkan 10 destinasi prioritas tersebut, dibutuhakan upaya pengembangan pariwisata yang didukung dengan tata kelola yang baik, termasuk didalamnya pengelolaan lingkungan. Pengembangan pariwisata tersebut tambahnya harus dilakukan dengan efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang produktif, inklusif dan berkelanjutan.

Rionald melanjutkan, tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini dalam upaya pengembangan pariwisata ialah pembiayaan. Oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah untuk memberikan stimulus dan mendorong sinergi pengembangan tersebut. Dengan demikian, cita – cita self financing  untuk sektor pariwisata dapat terwujud.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Rionald Silaban, Hiramsyah Thaib, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas, Kemenpar, mengungkapkan bahwa sektor pariwisata saat ini tidak hanya menjadi tupoksi dari kementerian pariwisata, tetapi juga menjadi tugas semua pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan sektor pariwisata seperti kementerian perhubungan, komunikasi dll. Selain itu ia menambahkan, sinergi semua pihak yang terdiri dari akademisi, pelaku bisnis, pemerintah, komunitas dan media menjadi penting dalam menyukseskan upaya pengembangan destinasi pariwisata baru yang telah menjadi prioritas nasional pemerintah.

Beberapa dukungan yang dapat diberikan oleh pemerintah pusat lanjut Hiramsyah antara lain, sertifikasi pengembangan potensi daerah wisata, insentif fiskal terhadap kawasan ekonomi khusus pariwisata. Selain itu, dari pemerintah daerah, ia berharap agar potensi pariwisata di daerah dikelola oleh pemda secara profesional dengan mengacu pada standard wisata dunia.

Pada hari pertama pelaksanaan seminar, terdapat dua sesi diskusi panel. Panel pertama mendiskusikan mengenai Developing Fiscal Framework to support a sustainable Tourism dan panel kedua membicarakan tentang Waste Management and Utilization, yang masing – masing diisi oleh pembicara – pembicara kompeten yang terkait dengan topik diskusi panel. Beberapa di antaranya seperti Budiarso Teguh Widodo, Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah, Kemenkeu; Tory Damantoro, Asep Kuswanto, Guntur Sitorus, dan Parjiono, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, BKF.(is/pgs/atw)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 43/KM.10/2018,   USD : 15,215.00    AUD : 10,821.68    GBP : 20,048.24    SGD : 11,041.22    JPY : 13,573.74    EUR : 17,600.18    CNY : 2,200.95