V I S I : Menjadi Unit terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Antisipatif
dan Responsif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sejahtera

Strategi Pembiayaan Risiko Bencana Perlu Memperhatikan Karakteristik Risiko Bencana Spesifik Indonesia


Padang, (05/12) : Setelah membahas kondisi pengelolaan risiko bencana pada hari pertama, APEC Seminar on Disaster Risk Financing in The Asia Pacific Region di hari kedua dilanjutkan dengan pemaparan penerapan skema pembiayaan risiko bencana dari organisasi internasional dan anggota APEC lainnya.

Seminar hari kedua dibuka dengan opening remarks dari Nasrul Abit, Wakil Gubernur Sumatera Barat. Dalam sambutannya, Nasrul menegaskan kembali bahwa skema pembiayaan risiko bencana perlu segera dipikirkan agar masyarakat tidak terlalu lama menderita ketika terjadi bencana. Menurut Nasrul, skema tanggap darurat dan siaga bencana yang dikoordinasikan oleh BNPB patut diapresiasi, namun perlu dilakukan penyempurnaan pada pemulihan pasca bencana melalui penguatan masyarakat. Melengkapi pernyataan tersebut, Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, menyampaikan dalam keynote address untuk memperhatikan pula skema pengelolaan risiko bencana ex-ante melalui perencanaan pembiayaan. Kolaborasi pihak-pihak terkait serta pembelajaran dari penerapan skema yang dilakukan oleh negara lain dan organisasi internasional diharapkan dapat menghasilkan manajemen risiko fiskal yang lebih baik secara keseluruhan dan opsi pembiayaan risiko bencana yang lebih efektif bagi Indonesia.

Pemaparan sesi pertama pada seminar hari kedua diberikan oleh Massimo Geloso-Grosso, Kepala Kantor Perwakilan OECD Jakarta dan Bianca Adam, Financial Sector Specialist World Bank. Massimo menyampaikan kerangka OECD dalam melakukan manajemen kewajiban kontinjensi terkait bencana. Kerangka tersebut dimulai dengan identifikasi kewajiban kontinjensi yang mungkin muncul akibat terjadinya bencana untuk kemudian dikuantifikasi. Hasil identifikasi dan kuantifikasi tersebut kemudian perlu diintegrasikan dalam manajemen risiko fiskal pemerintah untuk kemudian dilakukan upaya mitigasi serta komunikasi rencana manajemen kewajiban kontinjensi tersebut. Selain itu, Massimo menyampaikan bahwa OECD saat ini tengah melakukan studi mengenai pengalaman manajemen liabilitas kontinjensi terkait bencana yang dilakukan oleh Austria, Australia, Kanada, Kolombia, Kosta Rika, Perancis, Jepang, Meksiko, Selandia Baru dan Peru. Beberapa temuan awal meliputi kesamaan dalam komitmen eksplisit untuk melakukan asistensi keuangan paska bencana serta pentingnya menjaga asset pemerintah karena dapat mengakibatkan adanya kewajiban kontinjensi yang penting untuk ditindaklanjuti.

Bianca melanjutkan pemaparan dengan pengalaman beberapa Negara yang menjadi partner World Bank dalam pengembangan skema pembiayaan bencana. Bianca menyatakan bahwa kecepatan reaksi ketika terjadi bencana bukanlah satu-satunya hal yang perlu diutamakan. Kesinambungan dan efektifitas penyaluran pendanaan juga perlu mendapat perhatian sehingga penanganan bencana dapat lebih optimal. Berdasarkan pengalaman World Bank, Indonesia dapat memulai pengelolaan risiko bencana dengan pengumpulan data terkait bencana masa lalu untuk dapat mengidentifikasi dan mengkuantifikasi kewajiban kontinjensi akibat bencana serta melakukan pengembangan skema cost sharing antar pemerintah pusat dan daerah. Riznaldi Akbar dari Pusat Kebijakan APBN, BKF yang bertindak sebagai moderator menyimpulkan bahwa tidak ada solusi umum yang dapat diadopsi dalam pengelolaan risiko bencana. Namun demikian, pengembangan strategi pembiayaan risiko dan rencana aksi yang feasible perlu diformulasikan sesuai hasil identifikasi dan pemahaman risiko bencana di Indonesia.

Pembahasan sesi berikutnya dimoderatori oleh Dr. Agus Nugroho, akademisi dari Tsunami and Disaster Mitigation Research Center, Universitas Syiah Kuala, dengan panelis Charlotte Benson, Principal Disaster Risk Management Specialist ADB, Hideaki Hamada, Senior Financial Specialist World Bank, dan Dr. Le Thi Thuy Van, dari Kementerian Keuangan Vietnam. Charlotte menyampaikan pendekatan ADB dalam melakukan pembiayaan risiko bencana di Cook Islands. Pendekatan tersebut dimulai dari pengembangan lingkungan pendukung seperti mengatasi tantangan data bencana dan dilanjutkan dengan pengembangan instrument pembiayaan khusus. Hamada melanjutkan dengan paparan mengenai pengalaman pengelolaan pembiayaan risiko bencana di Australia, Selandia Baru dan Meksiko. Berdasarkan pengalaman tersebut, Hamada merekomendasikan agar Indonesia dapat mengatasi tantangan integrasi antar level pemerintah dan penyusunan strategi penyaluran dana penanggulangan bencana selain melakukan prosedur kuantifikasi risiko, komunikasi karakter risiko, dan pengelolaan data terkait bencana. Selanjutnya Dr. Le Thi Thuy Van menyampaikan kerangka pembiayaan risiko bencana di Vietnam. Pembiayaan risiko bencana di Vietnam dilakukan sebagai bagian dari asuransi properti dengan program percontohan pada sektor agrikultur memanfaatkan instrument perpajakan. Penyempurnaan skema melalui pengembangan koordinasi, penyusunan prioritas, diversifikasi instrument pembiayaan dan optimalisasi kerja sama teknis dengan organisasi internasional.

Diskusi dilanjutkan dengan sesi pembahasan pendekatan kawasan melalui pencadangan risiko dan pendekatan lainnya dengan dimoderatori oleh Parjiono, Kepala Pusat Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, BKF. Pada sesi ini, Benedikt Lukas Signer, Senior Financial Sector Specialist World Bank menyampaikan paparan mengenai kerja sama pencadangan risiko antar negara di kawasan amerika tengah. Dalam paparannya, pencadangan risiko dianggap opsi pembiayaan risiko bencana yang efektif, namun memerlukan komitmen politis yang kuat dan hanya dapat bertahan melalui pendekatan formal dan permanen. Benedikt berpendapat bahwa Indonesia memiliki alternative untuk melakukan pencadangan risiko antar Negara, antar pemerintah daerah, atau dengan dukungan provisi bagi pemilik property. Selanjutnya, Koji Sato dari Kementerian Keuangan Jepang memaparkan pengalaman Jepang dalam pembiayaan risiko bencana dengan pengembangan instrument pembiayaan risiko bencana yang tidak hanya melibatkan kerja sama antar Negara, namun juga dengan organisasi internasional. Diskusi dilanjutkan dengan pemaparan pengalaman kerja sama fasilitas asuransi risiko bencana SEADRIF oleh perwakilan dari Laos dan Kamboja.

Diskusi hari kedua ditutup dengan kesimpulan dari Benedikt L Signer yang menyatakan reformasi pengelolaan risiko bencana di Indonesia memerlukan penyusunan strategi pembiayaan yang menggabungkan pendekatan penanganan bencana secara menyeluruh namun tetap responsif secara tepat waktu. Hal ini memerlukan pertimbangan kebijakan strategi yang dapat dilaksanakan secara teknis dengan melibatkan para pihak terkait melalui pembagian wewenang yang jelas. Strategi pembiayaan risiko bencana ini juga perlu memperhatikan karakteristik risiko bencana spesifik Indonesia. Kendala beragamnya jenis risiko bencana di Indonesia dapat diatasi dengan pelaksanaan proyek percontohan terlebih dahulu untuk kemudian dapat dikembangkan menjadi skema berskala nasional. (lnf/msm)

Eselon I Kementerian Keuangan


Hak Cipta BKF Kementerian Keuangan | Peta Situs | Email Kemenkeu | FAQ | Prasyarat | Hubungi Kami
© 2015 Terms and Condition | Privacy Policy