Seminar Pertama Forum Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2018


Mataram, (11/4):  Dalam rangka diseminasi kebijakan ekonomi makro dan fiskal ke daerah serta sharing masukan terkait kebijakan publik yang dihasilkan oleh Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Mataram menyelenggarakan seminar Forum Ekonom Kementeian Keuangan (FEKK) yang bertempat di Kenanga Ballroom, Hotel Grand Legi Mataram, Nusa Tenggara Barat. Seminar ini merupakan seminar pertama dari rangkaian seminar FEKK yang akan diselenggarakan di beberapa kota di Indonesia.

Mengangkat tema “APBN untuk Peningkatan Layanan Dasar dan Pengurangan Kesenjangan”, seminar ini dibuka secara resmi oleh Asisten Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Daerah NTB, Khairul Mansyur. Khairul menyampaikan bahwa meskipun dari tahun ke tahun pendapatan asli daerah maupun transfer ke daerah terus meningkat, tetapi hingga saat ini fiscal gap di daerah juga masih bisa dikatakan cukup besar, oleh karena itu  pemerintah daerah harus piawai dalam mengelola keuangan daerahnya. Selain itu, setiap daerah harus mampu untuk menentukan komoditi-komoditi apa yang bisa menjadi kekuatan daerah sesuai dengan karakter alam ataupun kebutuhan dalam negeri, NTB sendiri berfokus pada 3 komoditas, yaitu Sapi, Jagung, dan Rumput Laut. Sehingga dengan memanfaatkan aspek tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu untuk meningkatkan layanan dasar dan mengurangi kesenjangan.  

Seminar yang di moderatori oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPB NTB, Budi Darmanto, menghadirkan beberapa narasumber. Hadir sebagai narasumber pertama, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF, Adriyanto. Mengawali paparannya Adriyanto menyampaikan bahwa melalui seminar ini Kementerian Keuangan ingin menyampaikan sosialisasi kebijakan pemerintah pusat kepada para pengambil keputusan di daerah, serta untuk sinkronisasi kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Dalam paparannya, Adriyanto menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah untuk daerah yang digambarkan dalam APBD bersumber dari pertumbuhan ekonomi, setiap 1% pertumbuhan ekonomi secara nasional akan menghasilkan kurang lebih 400.000 lapangan kerja baru untuk masyarakat dan dari sisi penerimaan negara akan menghasilkan tambahan sekitar 16 triliun rupiah. Selain itu Adriyanto juga menyampaikan beberapa tantangan bersama dalam jangka pendek yaitu menjaga dan meningkatkan konsumsi masyarakat, investasi, dan ekspor-impor.

Narasumber kedua, Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Pembiayaan DJPPR, Erwin Ginting, memaparkan tentang utang sebagai instrumen pembiayaan APBN. Erwin menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan pembangunan di berbagai bidang terutama kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Salah satu sumber untuk membiayai kebutuhan tersebut adalah utang pemerintah. Hal- hal mendesak tersebut perlu segera dilakukan agar Indonesia tidak kehilangan momentum pertumbuhan. Selain itu jika utang dikelola secara professional, hati-hati, transparan, dan terukur akan berdampak pada peringkat layak investasi yang kemudian berdampak pada penurunan bunga utang.

Narasumber ketiga, Kepala Kanwil DJPB NTB, Taukhid, memaparkan terkait perkembangan evaluasi penyelenggaraan implementasi kebijakan fiskal di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018. Taukhid juga menyampaikan terdapat beberapa hal yang menjadi highlight prospek ekonomi NTB, diantaranya progress Kajian Ekonomi dan Keuangan (KEK) Mandalika, progress Global Hub Bandar Kayangan yang dicanangkan akan menjadi sebuah kawasan kota baru dengan pelabuhan berkelas internasional, kilang minyak, kawasan berikat, kawasan industri, perumahan, dan fasilitas umum lainnya dengan luas lebih dari 7000 Ha, serta progress proyek SAMOTA yang merupakan proyek pembangunan jalan Teluk Saleh, Pulau Moyo, dan Gunung Tambora. Pemerintah berharap sektor-sektor tersebut dapat memberikan nilai lebih dan mampu menggenjot pendapatan masyarakat yang kemudian berdampak pada perekonomian yang lebih baik.

Narasumber terakhir yaitu Guru Besar Ekonomi Universitas Mataram, Mansur Afifi, memaparkan terkait kinerja pembangunan dan persoalan yang masih harus diselesaikan di NTB. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi yang pernah terjadi di NTB, yaitu mencapai 7,1% tanpa memasukkan sektor pertambangan. Adapun persoalan yang masih harus diselesaikan di NTB diantaranya masih perlunya perbaikan iklim investasi sehingga terjadi kemudahan berbisnis di Indonesia, dan pemerintah perlu untuk memastikan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, efisien, dan bebas korupsi.(cs/lnf)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 40/KM.10/2018,   USD : 14,864.00    AUD : 10,802.71    GBP : 19,532.22    SGD : 10,882.22    JPY : 13,201.00    EUR : 17,445.34    CNY : 2,168.88