BKF Selenggarakan FGD Evaluasi PDRD sebagai sumber Pendapatan Daerah


Surabaya, (04/10): Dalam rangka pelaksanaan evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Evaluasi PDRD sebagai sumber Pendapatan Daerah”. FGD ini merupakan salah satu upaya untuk memperkaya hasil kajian dan memberikan kesempatan konfirmasi hasil temuan dari daerah sampel dengan para pemangku kepentingan.

FGD dibuka secara resmi oleh Dewi Puspita, Kepala Bidang Kebijakan Keuangan Daerah, BKF. Dalam sambutannya Dewi menyampaikan harapan dari terselenggaranya acara ini, antara lain, mendapatkan masukan atas hasil evaluasi PDRD agar informasi yang diperoleh semakin lengkap sebagai dasar pengambilan kebijakan nasional, mendapatkan informasi perkembangan kebijakan PDRD, serta berbagi pengalaman dari daerah lain yang menerapkan strategi kebijakan pemungutan PDRD dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Acara ini dihadiri oleh perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Badan Keuangan Daerah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dari provinsi/kabupaten/kota yang menjadi tujuan survei dalam pelaksanaan evaluasi di wilayah Surabaya, Bali, Kalimantan Barat, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Banten, Tangerang Selatan, Pontianak, serta Gorontalo.

Sebagai moderator diskusi adalah Agung Kurniawan, Kepala Subbidang Transfer ke Daerah, BKF. FGD ini menghadirkan tiga narasumber, Narasumber pertama, Yoga Madya Raharja, Kepala Subbidang Pengelolaan APBD, BKF, menyampaikan hasil evaluasi PDRD yang telah dilakukan BKF, baik berdasarkan analisis data perkembangan rasio PDRD secara nasional terhadap PDRB, total pendapatan APBD, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun analisis pemungutan PDRD di daerah survei. Selain itu Yoga juga menyampaikan bahwa daerah juga telah melakukan inovasi dalam pemungutan PDRD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah, antara lain: pelayanan pajak berbasis online, call center pajak, serta kerja sama dengan bank daerah dan bank BUMN untuk mempermudah layanan pembayaran pajak.

Narasumber kedua, M. Nafi, Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Pendapatan Asli Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dalam paparannya Nafi menyampaikan upaya peningkatan peran PDRD sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perbaikan peraturan pemungutan perpajakan daerah. Nafi juga menjelaskan urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) PDRD karena mempertimbangkan hal-hal berikut: (1) basis pajak daerah masih sangat terbatas, (2) struktur pajak daerah belum optimal & retribusi kurang rasional, (3) administrasi perpajakan masih lemah (4) pengawasan kurang efektif dan tidak fokus, (5) adanya perubahan kondisi dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Narasumber ketiga, Khoirunurrofik, akademisi Universitas Indonesia (UI) memaparkan strategi peningkatan PAD dalam mendukung peningkatan tax ratio dan pendapatan daerah. Rofik mengatakan bahwa kontribusi PAD Kab/Kota terhadap pendapatan APBD pada tahun 2016 hanya sekitar 13,05% dan kontribusi PDRD hanya sekitar 7,16%. Bila dipisahkan antara kabupaten dan kota, kontribusi PDRD terhadap pendapatan APBD di tingkat kota (17,76%) lebih tinggi dibandingkan di tingkat kabupaten (7,16%). Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat urban bias dalam kontribusi PDRD terhadap pendapatan APBD. Selain itu, Rofik juga menyampaikan beberapa rekomendasi strategi pengelolaan PDRD, diantaranya: penyederhanaan regulasi dan mekanisme perpajakan untuk menurunkan compliance cost dan administration cost, perlunya penguatan kelembagaan dan sinergitas dengan lembaga pusat lainnya serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait di masing-masing daerah, perbaikan sistem administrasi dan integritas SDM sistem perpajakan, serta pentingnya memperhatikan perubahan trend perekonomian dan bonus demografi.

FGD diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Antusiasme dari peserta terlihat dari pertanyaan-pertanyaan dari BPKD Bengkulu Utara, Bappenda Kota Tangerang Selatan, Badan Keuangan Kota Pontianak, Bakeuda Provinsi Bangka Belitung, BPPRD Kota Jambi, dan BPKAD Provinsi Bali. (cs/lnf)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 51/KM.10/2018,   USD : 14,447.00    AUD : 10,478.26    GBP : 18,402.33    SGD : 10,556.67    JPY : 12,809.04    EUR : 16,432.37    CNY : 2,100.35