Sektor Bisnis Soroti Reformasi Perpajakan, Suahasil: Kita Tidak Menunda


Jakarta, (26/11) –Harian Bisnis Indonesia kembali menyelenggarakan seminar tahunan Business Challenges 2019 dan menghadirkan Ministerial Session sebagai sesi utama dengan tema besar ‘Pertaruhan Bisnis pada Tahun Politik’. Mewakili Menteri Keuangan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara menyampaikan kondisi ekonomi makro terkini, arah kebijakan fiskal, serta APBN 2019.

Reformasi perpajakan ternyata menjadi sorotan utama di tengah dunia usaha. Menanggapi judul utama pada halaman muka Harian Bisnis Indonesia (26/11) ‘Revisi 3 UU Pajak: Reformasi Perpajakan Ditunda’, Suahasil angkat bicara di awal sesinya.

“Kita tidak menunda reformasi perpajakan. Cara pandang Kemenkeu terkait reformasi perpajakan adalah seluruh rangkaian peraturan perundang-undangan. Kita menggali lebih dalam terkait pajak dan kebijakan untuk lebih melayani masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi kemiskinan dan ketimpangan".

“Karena itu, walaupun dalam berita disebutkan UU PPh dan PPN tidak mengalami kemajuan, namun kami tidak berhenti memikirkan reformasi pajak tersebut", jelas Suahasil.

Terkait reformasi perpajakan, Suahasil menambahkan bahwa Pemerintah saat ini melakukan pembahasan terkait beberapa hal seperti (i) perpajakan untuk properti terkait biaya transaksi; (ii) pengurangan pajak pada sasaran yang tepat; (iii) withholding tax (membayar pajak di akhir); (iv) bagaimana tax holiday lebih kuat, lebih menjangkau, dan dapat memperluas sektor; (v) perlakuan pajak terhadap e-commerce; (vi) PPN sewa alat angkut udara; (vii) pajak dan PNBP batu bara; (viii) penggunaan nilai buku; (ix) PPH atas deposito Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam; dan lainnya yang juga masuk daftar reformasi dan sedang dalam proses perumusan tanpa harus mengubah UU, namun bisa disalurkan melalui PP, PMK, ataupun Perdirjen Pajak.

“Sejak April 2018 hingga saat ini, pemasukan dari tax holiday telah mencapai sekitar Rp162 Triliun dari delapan proyek. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2011-2018, hanya 5 proyek yang mendapat tax holiday. Berarti skema perpajakan yang baru mulai dimengerti dan mulai menarik. Namun tetap kita pantau terus apakah ada sektor lain yang perlu kita berikan juga”.

“Tidak ada jenis pajak baru, hanya ada PPh dan PPN terkait perlakuan pajak terhadap e-commerce. Tapi kita menginginkan adanya compliance (kepatuhan) yang lebih tinggi dan lebih baik supaya berkembangnya e-commerce tidak mematikan conventional commerce. Kita tidak mau yang satu tumbuh yang satu mati”, tambah Suahasil saat menjelaskan pajak e-commerce.

Selanjutnya, terkait kondisi perekonomian terkini, di tengah gejolak ketidakpastian tantangan global, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menguatkan kestabilan untuk mencapai tujuan perekonomian.

Di sisi lain, Suahasil berharap bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat mengawal dinamika pelaksanaan APBN 2019 sehingga anggaran tidak menjadi sumber ketidakpastian di tengah gejolak global dan menghangatnya dunia politik. Pemerintah memastikan pelaksanaan anggaran berjalan mulus, dapat dijalankan dengan baik, angka-angka anggaran kredibel, target penerimaan pajak dapat dicapai, pengeluaran dipastikan tersalur pada belanja negara yang baik, serta pembiayaan utang diupayakan lebih landai dengan menurunkan defisit APBN ke 1.84% dari 2.19% agar dinamika ekonomi bisa terwujud lebih solid.

Pada seminar ini, hadir juga Komisaris Bisnis Indonesia sekaligus Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani sebagai moderator, Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang menjadi pemateri terkait arah kebijakan energi dan infrastruktur transportasi 2019. Turut hadir pula pakar Feng Shui Indonesia Yulius Fang yang mengintip peruntungan dunia bisnis di Indonesia pada tahun Babi Tanah. (fm)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 50/KM.10/2018,   USD : 14,396.00    AUD : 10,522.46    GBP : 18,401.93    SGD : 10,493.19    JPY : 12,674.24    EUR : 16,334.46    CNY : 2,076.72