120 Mahasiswa Palangkaraya Hadiri Sosialisasi APBN di BKF


Jakarta, (4/12); Sebanyak 120 mahasiswa dari jurusan ekonomi pembangunan Universitas Palangkaraya hadir di Badan Kebijakan Fiskal untuk mengikuti Sosialisasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Transfer Ke Daerah & Dana desa (TKDD).

Rofyanto Kurniawan, Kepala Pusat Kebijakan APBN yang membuka acara sosialisasi menyampaikan bahwa APBN saat ini dalam kondisi sangat sehat. “Defisit APBN terkendali, penerimaan pajak dan PNBP juga baik, sehingga pada 2018 tidak ada APBN Perubahan,” ungkap Rofy. Melalui acara ini, Rofy mengharapkan masukan dan pandangan dari mahasiswa untuk memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan sehingga lebih tepat sasaran dan dapat mencapai tujuan.

Sebagai pembicara pertama, Kepala Subbidang Pembiayaan Anggaran, Muhammad Romli memaparkan bahwa tugas utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikatornya antara lain tingkat kemiskinan, pendapatan per kapita, dan lapangan kerja. Dalam konteks fiskal, intrumen yang digunakan untuk mencapai kesejahteraan itu adalah APBN. Romli menjelaskan secara komprehensif kepada mahasiswa mengenai struktur utama APBN, yakni pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Dalam kesempatan ini Romli menyinggung kenapa APBN disusun defisit dan pemerintah butuh pembiayaan. Menurutnya, hal ini karena pemerintah ingin adanya akselerasi atau percepatan pembangunan. Sehingga ada kebijakan ekspansif dalam hal belanja. “Desainnya adalah belanja lebih besar dari pendapatan sehingga APBN menjadi defisit. Jadi belanja sengaja dibesarkan agar pertumbuhan lebih cepat,” ungkap Romli.

Lebih lanjut, Romli juga memaparkan bahwa pada tahun 2019 pemerintah akan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 3 BUMN. Hal ini bertujuan agar BUMN memiliki kemampuan menjalankan tugasnya dengan lebih baik. 3 BUMN tersebut ialah: 1. PLN, senilai 6,5 triliun untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Indonesia sebesar 97%; 2. Hutama Karya, senilai 10,5 triliun untuk melanjutkan proyek trans sumatera; dan 3. Sarana Multigriya Finansial, senilai 800 miliar untuk membantu pembiayaan pembangunan perumahan.

Dewi Puspita, Kepala Bidang Kebijakan Keuangan Daerah sebagai pembicara kedua menjelaskan kepada mahasiswa konsep desentralisasi fiskal. “Desentralisasi fiskal merupakan transfer wewenang dan tanggung jawab pengelolaan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan,” jelas Dewi.

Menurut Dewi, ada 3 tujuan utama desentralisasi fiskal, yakni: 1. memperbaiki pemerataan kemampuan keuangan pendanaan/pembiayaan baik antara pemerintah pusat dan daerah dan antar pemerintah daerah; 2. meningkatkan kuantitas dan kualitas (jumlah dan mutu) pelayanan publik; dan 3. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan ini Dewi juga menjelaskan secara rinci postur TKDD, arah dan tujuan masing-masing jenis TKDD, tantangan dan perkembangan TKDD, serta arah dan kebijakan TKDD pada tahun 2019. (atw/fms)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 8/KM.10/2019,   USD : 13,974.00    AUD : 9,989.76    GBP : 18,112.41    SGD : 10,315.10    JPY : 12,717.75    EUR : 15,897.37    CNY : 2,061.54