Melek Fiskal dan Keuangan Sejak Dini


Jakarta (6/2) – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) hari ini kembali melakukan sosialisasi kebijakan fiskal. Tak hanya menyasar para mahasiswa yang telah duduk di bangku kuliah, BKF juga mengedukasi teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah menengah. BKF menerima kunjungan lebih dari 90 siswa-siswi SMK Karya Bhakti Brebes di Ruang Rapat Fiskal, Gedung RM. Notohamiprodjo, Kementerian Keuangan (6/2).

“Aktivitas riil perekonomian dunia secara umum mengalami perlambatan, hal ini dapat dilihat dari indeks manufaktur yang mengalami tren penurunan sepanjang 2018”, ujar Ahmad Budi, Kepala Subbidang Proyeksi Asumsi Dasar, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro mengawali sesinya terkait perkembangan ekonomi global.

Gejolak ketidakpastian di tengah perekonomian global pun terus bergulir. Prospek ekonomi global masih penuh dengan berbagai tantangan, tercermin dari penurunan proyeksi pertumbuhan menurut IMF dan Bank Dunia.

Sebagian besar perekonomian utama, baik di kelompok negara maju maupun kelompok negara berkembang diprediksi mengalami perlambatan ekonomi. Prospek pertumbuhan yang lebih rendah ini disebabkan oleh peningkatan risiko dalam perekonomian global, seperti kebijakan normalisasi moneter AS dan perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

“Perlambatan ini juga berimbas pada prospek permintaan global, sebagaimana yang tercermin pada peroyeksi pertumbuhan perdagangan global yang juga mengalami perlambatan”, lanjut Budi.

Di sisi lain, narasumber kedua pada sosialisasi ini mengambil fokus pada pengenalan rencana keuangan pemerintah terbaru, APBN 2019. 

“APBN seperti mobil, mengantar kita ke tujuan kemerdekaan yang dicita-citakan oleh proklamator kita”, ungkap Praptono Djunedi, Peneliti BKF mengawali sesinya.

APBN merupakan instrumen untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. APBN digunakan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan keamanan untuk mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia yaitu kesejahteraan.

Postur APBN 2019 terdiri dari: Pendapatan sebesar Rp2,165 T; Pembiayaan Defisit sebesar Rp296 T; dan Belanja sebesar Rp2,461 T. Belanja negara diantaranya diperuntukkan untuk program perlindungan sosial dan dana desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bagi 40% penduduk berpenghasilan terendah.

“Setiap desa kurang lebih mendapatkan Dana Desa sebesar Rp933,9 juta dari APBN 2019. Kalian sebagai siswa-siswi jurusan akuntansi, sudah seharusnya bisa mulai tawarkan diri kepada aparatur desa masing-masing untuk bantu kawal pelaksanaan APBN di desa kalian terutama terkait implementasi Dana Desa”, tutup Praptono.

(fm/cs)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 20/MK.10/2019,   USD : 14,052.00    AUD : 10,069.13    GBP : 18,315.80    SGD : 10,375.44    JPY : 12,545.98    EUR : 15,837.44    CNY : 2,096.72