Diseminasi Hasil Kerja Sama Internasional Indonesia Di Bidang Infrastruktur


Jakarta (6/2): Pada hari Senin, 3 Februari 2014 bertempat di Hotel Inna Garuda Yogyakarta telah diselenggarakan “Diseminasi Hasil Kerja Sama Internasional Indonesia di Bidang Infrastruktur”. Secara khusus, diseminasi ini bertujuan untuk memberikan seluas-luasnya pemahaman kepada partisipan mengenai: (i) berbagai kerja sama pembangunan infrastruktur di kawasan, baik pada tingkat bilateral, regional, maupun interregional; (ii) peran dan fungsi kerja sama pembangunan infrastruktur bagi Indonesia dan kawasan; serta (iii) peran, posisi, dan tantangan Kementerian Keuangan. Selain itu, diseminasi tersebut juga dimaksudkan untuk menjaring masukan dari para stakeholders dalam rangka penguatan posisi Indonesia dalam kerja sama pengembangan infrastruktur internasional.

Acara dibuka oleh Parjiono, Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, yang kemudian dilanjutkan dengan paparan dari para pembicara, terdiri dari: (i) Gandy Setiawan, Kepala Bidang Bilateral, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, BKF;   (ii) John Burch, Infrastructure Advisor untuk Kementerian Keuangan RI; Astara Amantia Lubis, Direktur Riset, Asia Pacific Business Advisory Council (ABAC); dan Rimawan Pradiptyo, Regional Economist, Universitas Gadjah Mada.

Dalam pembukaannya, Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral menyampaikan bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, Indonesia selalu berpartisipasi aktif dalam berbagai forum kerja sama, baik di tingkat bilateral, regional maupun global. Kementerian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya pun banyak berperan dalam forum-forum kerja sama ekonomi dan keuangan. Selain menghasilkan berbagai inisiatif yang telah diimplementasikan, Kementerian Keuangan juga bermaksud menjawab tantangan-tantangan yang muncul dengan menjadi pelaku aktif (key player) dalam berbagai forum kerja sama tersebut.

Sesi pertama dengan tajuk “Kerja Sama Internasional Indonesia di Bidang Infrastruktur” dibawakan oleh Kepala Bidang Bilateral, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, yang memaparkan beberapa kerja sama internasional, diantaranya pada tingkat ASEAN, interregional, dan bilateral. Dalam kerja sama ASEAN, AIF telah dibentuk sebagai suatu pendanaan bersama (pooling fund) yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN dan Asian Development Bank (ADB). Pada kerja sama kawasan yang lebih luas, yaitu APEC, para Menteri Keuangan pada kepemimpinan APEC Indonesia 2013 lalu telah sepakat akan pendirian PPP Experts Advisory Panel dengan PPP Center di bawah Kementerian Keuangan Indonesia sebagai proyek percontohan. Sedangkan pada level kerja sama bilateral, beberapa negara mitra telah menunjukkan komitmennya untuk mendukung kerja sama di bidang pengembangan infrastruktur.

Sesi kedua bertajuk “Peran Sektor Swasta dalam Pengembangan Infrastruktur di Indonesia” dibawakan oleh Astara Amantia Lubis, Research Director, Asia Pacific Business Advisory Council (ABAC). Dalam paparannya disampaikan bahwa sektor swasta memiliki peran yang besar dalam mengisi gap pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Agar hal tersebut dapat berjalan dengan baik, dalam bentuk sinergi dan kemitraan pemerintah dan swasta, diperlukan respon kebijakan yang mendukung guna mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi, antara lain ketidakharmonisan peraturan perundangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kelembagaan, kesiapan proyek, dan dukungan financial intermediary seperti perbankan. Respon kebijakan yang mendukung akan memberikan dampak positif bagi terlaksananya kemitraan yang baik antara pemerintah dan swasta serta confidence (trust) untuk berpartisipasi aktif dalam kemitraan tersebut. Dalam kaitan ini, ABAC telah mengambil langkah maju dengan membentuk ABAC Infrastructure and Connectivity Working Group (ICWS) guna mendukung partisipasinya dalam pengembangan infrastruktur di kawasan Asia Pasifik.

Sesi ketiga bertajuk “Peran Pemerintah dan Sektor Swasta dalam Pengembangan Infrastruktur” dibawakan oleh John Burch, Infrastructure Advisor for Ministry of Finance, Indonesia. Dalam paparannya, disampaikan bahwa sektor swasta memiliki peran yang sangat penting, namun memerlukan dukungan dari pemerintah, seperti prioritas penganggaran untuk infrastruktur, dan penguatan kemitraan pemerintah dan swasta, antara lain melalui penguatan lingkungan domestik yang mendukung, dan keterbukaan dari pemerintah dalam mendengar masukan-masukan yang konstruktif bagi kelancaran pembangunan infrastruktur yang baik, serta pembentukan PPP Center merupakan langkah maju yang nyata dalam memperkuat kemitraan pemerintah dan swasta.

Sesi pembahas bertajuk “Tantangan Kelembagaan dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia” dibawakan oleh Rimawan Pradiptyo, Regional Economist Universitas Gadjah Mada. Beliau menyampaikan beberapa kendala pengembangan infrastruktur di Indonesia, diantaranya masalah pembebasan lahan, kegagalan pasar, regulasi, dan pembiayaan. Oleh karena itu, negara perlu lebih berperan aktif untuk membangun infrastruktur yang berkualitas, penguatan kelembagaan, peraturan perundangan yang mendukung, dan hubungan yang sinergis antara pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastuktur.

Sesi diakhiri dengan sesi tanya-jawab. Pada sesi ini beberapa perhatian utama yang disampaikan adalah pentingnya: (i) upaya yang berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan; (ii) kemitraan pemerintah dengan pihak swasta yang berasal dari dalam dan luar negeri dalam jangka menengah dan panjang; (iii) pentingnya untuk mengelaborasi lebih lanjut peran dari pihak di luar pemerintah dalam pembangunan infrastruktur; (iv) dan pemahaman berbagai pihak yang terkait di pemerintahan dalam melakukan kemitraan dengan pihak swasta; dan (v) perlunya peran pusat untuk menjembatani antara daerah dengan mitra swasta yang baik.

Pelaksanaan diseminasi memperoleh perhatian yang besar dari para undangan dan peserta yang hadir, meliputi perwakilan dari berbagai Universitas Negeri dan Swasta di Yogyakarta, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Yogyakarta, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Yogyakarta, Asosiasi Pengusaha Indonesia, Yogyakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Yogyakarta, Badan Kerja Sama dan Penanaman Modal Yogyakarta, Dinas Pemerintahan Provinsi Yogyakarta, Kantor Wilayah Kementerian Keuangan di Yogyakarta, dan Pusat-Pusat di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.

 

 

Acara Diseminasi ditutup oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di Yogyakarta. (pkrb/ps)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 18/KM.10/2018,   USD : 13,858.00    AUD : 10,640.43    GBP : 19,446.43    SGD : 10,515.60    JPY : 12,837.21    EUR : 17,023.35    CNY : 2,203.15