Seminar Kebijakan Fiskal 2014 dan Perkembangan Ekonomi di Jayapura


Jayapura (26/02): Kelanjutan dari rangkaian Seminar Kebijakan Fiskal 2014 dan Perkembangan Ekonomi diselenggarakan di Jayapura dengan mengusung tema “Peran Kebijakan Fiskal Menuju Masyarakat  Papua Mandiri dan Sejahtera”. Seminar diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 yang bertempat di Hotel Aston Jayapura. Acara dimulai pada pukul 09.00 WIT diawali dengan pembacaan doa kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh peserta seminar.

Seminar dibuka secara resmi sekaligus keynote speech yang disampaikan oleh Alfiker Siringoringo, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Papua. Alfiker Siringoringo menyampaikan salah satu maksud dan tujuan seminar ini adalah sebagai wadah untuk mencermati perekonomian dunia serta dampaknya terhadap perekonomian domestik termasuk perekonomian daerah seperti Papua dan Jayapura pada khususnya. Selain itu, disampaikan juga bahwa dalam rangka menghadapi ketidakpastian perekonomian dunia, pemerintah khususnya Kementerian Keuangan dengan didukung segenap pihak terkait akan semakin bekerja keras untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan akselerasi pertumbuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seminar ini juga merupakan salah satu upaya yang strategis dalam rangka mempertemukan rekan-rekan para pengambil kebijakan dengan rekan-rekan yang ada di daerah, serta rekan-rekan dari kalangan kampus, para pelaku ekonomi, pemerintah daerah, dan para pengusaha demi kemajuan perekonomian nasional. Pada akhir sambutannya, Alfiker Siringoringo sangat berharap kerjasama antara Kementerian Keuangan dengan berbagai pihak dapat berjalan dengan baik.

Sesi selanjutnya dan merupakan sesi utama adalah pemaparan dari para pembicara yang dimoderatori oleh Josephus Ronsumbre, Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Cenderawasih. Makmun, Ahli Peneliti Utama Badan Kebijakan Fiskal selaku pembicara pertama, memaparkan mengenai perkembangan perekonomian Indonesia dan pelaksanaan APBN 2014. Dalam paparannya, Makmun menyampaikan bahwa perkembangan perekonomian global baik secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada perekonomian domestik dan akhirnya akan berimbas juga pada perekonomian Papua pada khususnya. Selanjutnya, Makmun menjelaskan topik tersebut dalam empat bagian, yaitu perkembangan ekonomi global, perkembangan ekonomi domestik, outlook asumsi makro 2014, dan pelaksanaan APBN 2014.

Pemaparan selanjutnya disampaikan oleh Heru Subiyantoro, Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang mengusung topik kebijakan transfer daerah tahun 2014.  Heru Subiyantoro mengangkat isu yang perlu dicermati terkait hubungan antara pusat dan daerah, antara lain mengenai kondisi anggaran pemerintah pusat dan daerah yang sama-sama defisit, selalu lebih banyak pengeluaran dibanding penerimaan. Namun, menurut Heru Subiyantoro yang menjadi permasalahan bukan mengenai surplus atau defisitnya suatu anggaran tapi lebih menitikberatkan pada kualitas belanja/pengeluaran.

Selanjutnya, Iskandar, Tenaga Ahli pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai pembicara ketiga membahas mengenai optimalisasi peran Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara sebagai representasi Kementerian Keuangan di bidang pengelolaan fiskal. Kemudian paparan terakhir disampaikan oleh Agustinus Salle, selaku dosen Universitas Cenderawasih yang membahas topik tekait pengelolaan dana otonomi Papua, fakta dan permasalahannya.  Agustinus Sallle menyampaikan bahwa anggaran Papua berjumlah besar tetapi selalu bermasalah dengan buruknya kualitas belanja/pengeluaran. Selain itu, permasalahan otonomi khusus (Otsus) di  Papua juga menjadi  isu yang dibahas karena banyak kelompok dan pengamat mewacanakan bahwa otonomi khusus di Papua dinilai gagal. Pelayanan pendidikan dan kesehatan dinilai belum menunjukkan kinerja yang optimal, kesejahteraan OAP (Orang Asli Papua) belum beranjak baik sementara periode Otsus sudah berlangsung relatif lama. Paparan yang disampaikan juga menjelaskan mengenai rekomendasi kebijakan terkait masalah tersebut.

Acara ditutup dengan diskusi dan tanya jawab terkait materi yang telah disampaikan oleh para pembicara. Sesi tanya jawab direspon sangat baik oleh para peserta, terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan. Isu mengenai transfer daerah dan otonomi khusus mendominasi pertanyaan yang diajukan oleh para peserta. (hh/aip)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 26/KM.10/2018,   USD : 13,923.00    AUD : 10,580.97    GBP : 18,532.57    SGD : 10,405.95    JPY : 12,726.78    EUR : 16,263.79    CNY : 2,173.07