Seminar Kebijakan Fiskal 2014 dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Surabaya


Surabaya (16/04): Pada Selasa, 15 April 2014, Badan Kebijakan Fiskal  bersama-sama dengan Biro Komunikasi dan  Layanan Informasi, Kementerian Keuangan RI, menyelenggarakan seminar nasional dengan tema Kebijakan Fiskal 2014 dan Perkembangan Ekonomi Terkini. Seminar yang diselenggarakan di Hotel Meritus Surabaya, dimulai pada jam 09.05, dihadiri sekitar 250 peserta yang berasal dari berbagai instansi, perguruan tinggi dan lembaga keuangan di Jawa Timur. Seminar dibuka dengan keynote speech oleh Kepala Bappeda Propinsi Jawa Timur, Zainal Abidin, yang menekankan pentingnya kebijakan fiskal pro daerah sekaligus pro masyarakat. Menurutnya pada tahun 2014 ini, merupakan tahun terberat yang di hadapi, khususnya Jawa Timur.

Pada sisi lain, Kepala Kantor Perbendaharaan, Pardi, memberikan solusi guna keluar dari persoalan di tahun 2014. Menurutnya, perlu terus dilakukan penguatan-penguatan fungsi-fungsi kantor-kantor daerah di lingkungan Kementerian Keuangan. Upaya tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas para pengambil keputusan di daerah. Sehingga sangat penting untuk terus mengembangkan kegiatan koordinasi melalui berbagai forum, termasuk forum seminar pada hari ini. Peran pemerintah diharapkan mampu menjaga kesinambungan pembangunan melalui kebijakan dan keputusan-keputusan di berbagai level pemerintahan. Selanjutnya Kakanwil Perbendaharaan selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di Propinsi Jawa Timur, mengingatkan kembali perlu terus melakukan “silaturahmi” supaya kebijakan tidak saja memperoleh respon yang lebih baik namun juga yang tidak kalah pentingnya dipahami secara lebih jelas.

Menginjak sesi berikutnya, pada pukul 09.30 dilanjutkan diskusi dengan menampilkan 3 narasumber, yaitu Yoppy Abimanyu, Peneliti Madya pada Pusat Kebijakan Ekonomi dan Moneter, yang membawakan materi dengan judul, “ Ekonomi Indonesia”. Pembicara kedua, Rukijo, Direktur Pajak dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan materi presentasi, “ Penguatan Fiskal Daerah”. Sebagai narasumber terakhir, Rudi Purwono, Pembantu Dekan II Universitas Airlangga, yang juga merupakan regional economist untuk wilayah Jawa Timur.

Yoppy Abimanyu, menyampaikan bahwa perekonomian global saat ini, mulai menunjukkan adanya perbaikan. Ada kecenderungan meningkatnya permintaan global yang bersumber dari membaiknya perekonomian Amerika Serikat. Data dan angka menunjukkan bahwa ada pengaruh dari perubahan tersebut terhadap Indonesia.

Sedangkan Rukijo, menyampaikan pentingnya terus mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang dapat meningkatkan tax ratio, khususnya pajak yang menjadi sumber utama penerimaan daerah. Sehingga idealnya ratio pajak daerah menjadi konsentrasi para stakeholder di daerah. Dengan meningkatnya tax ratio tersebut, diharapkan ketergantungan terhadap APBN akan turun. Selama ini, APBN memberikan dukungan fiskal yang cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut kerapkali menimbulkan persoalan di level pemerintah daerah. Belum optimalnya kemampuan daerah untuk menyerap anggaran transfer dari pusat mengakibatkan naiknya Silpa yang sebagian besar dana tersebut disimpan dalam bentuk instrumen-instrumen keuangan.

Namun demikian penguatan penerimaan daerah tidak dapat dilakukan semata-mata dengan kebijakan pungutan di semua sektor. Pungutan hendaknya tidak bisa dilakukan dengan semena-mena. Kementerian Keuangan, bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Propinsi dan Kota/Kabupaten, melakukan penertiban perda-perda pungutan. Tujuannya adalah memastikan bahwa perda pungutan tersebut secara substansi dan regulasi, tepat.

Pada bagian lain, dana bagi hasil, masih menyimpan persoalan yang serius. Masih perlu dievaluasi agar formulasi dana bagi hasil semakin sesuai dengan porsi kontribusi dari masing-masing pemerintah daerah. Pada kesempatan tersebut, Direktur PDRD, memberikan contoh pajak rokok, yang saat ini 70 persen merupakan porsi pemda kota/kabupaten sedangkan sisanya, 30 persen diberikan untuk pemda propinsi. Ke depan, bagi hasil diharapkan bisa memberikan keadilan bagi daerah-daerah penghasil. Perubahan UU tentang Perimbangan Keuangan menjadi UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang saat ini tengah dipersiapkan, merupakan upaya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut.

Narasumber terakhir, Rudi Purwono, Regional Economist Jawa Timur, menyampaikan perkembangan ekonomi Jawa Timur 2013 dan prospek ekonomi 2014. Dalam paparannya disampaikan bahwa Jawa Timur mengalami pertumbuhan yang relatif lebih tinggi dibandingkan nasional, yaitu sebesar 6,55 persen. Dengan pertumbuhan tersebut, sektor pengangkutan dan komunikasi masih merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB. Sektor pertanian masih belum mengalami perbaikan. Padahal Jawa Timur memiliki jumlah penduduk lebih dari 38 juta jiwa. Dengan demikian perbaikan pertanian menjadi penting dan harus segera dilakukan jika Jawa Timur mau menghindari persoalan ketahanan pangan.

Walaupun secara sektoral, struktur perekonomian Jawa Timur didominasi oleh perdagangan, hotel dan restoran, industri pengolahan dan sektor pertanian. Jawa Timur lemah dalam investasi di ketiga sektor tersebut. Implikasinya konsentrasi komoditi-komoditi ekspor tertinggi bersumber dari industri di luar ketiga sektor tersebut. Menurut Rudi Purwono, perlu adanya investasi pada sektor-sektor tersebut. Apalagi Jawa Timur memiliki potensi energi yang cukup besar. Saat ini Jawa Timur telah menjadi salah satu klaster industri minyak gas dan kondensat nasional disamping Kalimantan Timur dan Riau daratan. Dengan kekuatan industri energi tersebut, telah terbangun sekitar 126 industri berbasis petrokimia. Adanya pertumbuhan industri tersebut menciptakan peluang bagi Jawa Timur untuk membangun industri kilang minyak.

Sesi selanjutnya tanya jawab yang direspon dengan cukup antusias oleh para peserta seminar. Tidak kurang dari 15 peserta yang mengajukan pertanyaan dan memberikan tanggapan terhadap materi presentasi yang disampaikan oleh narasumber. Namun mengingat waktu terbatas, hanya 9 peserta yang mendapat kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pandangan.

Seminar diakhiri pada jam 12.30 dan ditutup dengan makan siang. 

 

  Kurs Pajak : KMK Nomor 26/KM.10/2018,   USD : 13,923.00    AUD : 10,580.97    GBP : 18,532.57    SGD : 10,405.95    JPY : 12,726.78    EUR : 16,263.79    CNY : 2,173.07