Indonesia-Australia High Level Policy Dialogue


Jakarta (16/04) Dalam rangka kerjasama bilateral antara Indonesia dan Australia, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan menyelenggarakan High Level Policy Dialogue (HLPD) antara Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Keuangan RI dengan The Australian University, Departement of Foreign Affairs and Trade, Australian Government, dan Australian Aid. HLPD yang diprakarsai oleh Sri Mulyani Indrawati pada tahun 2007 baru bisa direalisasikan pada tahun 2008 hingga sekarang. HLPD 2014 diarahkan untuk merespon perkembangan hot issue yang terjadi, mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan inklusif dengan focus pada tiga topik utama yaitu : Industrial policy an Competitiveness, Revenue Policy, dan Energy Policy.

Acara dilaksanakan di Aula Mezanine, Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan RI yang dihadiri oleh 107 peserta yang berasal dari Kementerian Keuangan RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Perindustrian RI, ESDM, Pertamina, PGN, Universitas Indonesia, World Bank, ADB, IMF, Bappenas, Australian Treasury, dan Australian Embassy. Pukul 09.30 acara dibuka oleh Wakil Menteri Keuangan II, Bambang P.S. Brodjonegoro dilanjutkan dengan opening Speech oleh Australian Ambassador to Indonesia. Sementara itu Menteri Keungan hadir dan memberikan keynote speech setelah sesi II dilaksanakan.

Sesi I diawali oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Andin Hadiyanto yang memaparkan tentang “Framework of the Dialogue and Overview of Macroeconomic Conditions and Challenges Ahead ”. Sesi II dengan tema Industrial Policy and Competitiveness, dipandu oleh moderator Rizal Affandi Lukman (Kemenko) dengan para pembicara Hal Hill, Haryo Aswicahyono, Edimon Ginting, yang membahas tema “Does Indonesia have a’ Competitiveness Problem?”, Glenn Withers (ANU) membahas “Boosting Competitiveness The Education Reform Agenda”, Sjamsu Rahardja (World Bank) membahas “Infrastructure to Support Competitiveness”, dan Sandiaga Uno dengan pokok bahasan “Competitiveness : Private Sectors Perspectives”.

Sesi III dengan tema “Revenue Policy” di pandu William Wallace (Australian Treasury) sebagai moderator. Hadir sebagai pembicara Chris Lyon (The Australian Treasury) dengan pokok bahasan “Company Tax-impact on Competitiveness and Efficiency”, Blane Lewis (DFAT) yang membahas “Maximizing Regional Government Revenue”,  Rubino Sugana membahas “Final Tax on Security Transaction and Construction Services”. P.M. John L. Hutagaol (DJP) membahas “Personal Income Tax:Challenges and Prospect”. Sesi terakhir membahas “Energy Policy” dipandu moderator Setio Anggoro Dewo (PLN), dan pembicara Ian Coxhead (Wisconsin-Madison) membahas “Fossil Fuel Subsidies in Southeast Asia:Incidence, implications, and prospect for reform”, Budy P. Resosudarmo (ANU) tentang “Energy Policy in Indonesia”, Monthy Giriana (Bappenas) dengan pokok bahasan “Inter-Regional Gas Infrastructure Model for Domestic Gas Market”, dan Rimawan Pradiptyo (UGM) dengan judul paparan “Reform of Energy Subsidies-work to date on Behavioural Analysis of Fuel Subsidy Reform in Indonesia”. (aanridha-AIP)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 26/KM.10/2018,   USD : 13,923.00    AUD : 10,580.97    GBP : 18,532.57    SGD : 10,405.95    JPY : 12,726.78    EUR : 16,263.79    CNY : 2,173.07