Sosialisasi BPJS Kesehatan di Lingkungan BKF


Jakarta (23/04): Rabu pagi, bertempat di Ruang Rapat Fiskal Gedung R.M. Notohamiprodjo Lantai 3 Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Sekretariat BKF menyelenggarakan sosialisasi mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam rangka memberikan informasi dan pengetahuan yang komprehensif kepada para pejabat/pegawai di Lingkungan BKF terkait hal-hal yang berhubungan dengan BPJS Kesehatan yang merupakan transformasi dari PT ASKES (Persero). Dalam sosialisasi kali ini, Setban BKF menghadirkan narasumber yang sangat kompeten, berpengalaman, dan langsung berkecimpung dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan yaitu Dwi Desiawan, Kepala Departemen Pemasaran Sosial BPJS Kesehatan dan dimoderatori oleh Ahmad Solikhin, Staf Senior BKF yang sedang menyelesaikan program doktoral di Ruhr University, Jerman.

Dalam outline presentasinya, Dwi Desiawan menyampaikan mengenai latar belakang jaminan kesehatan; landasan hukum; kepesertaan dan iuran; hak, kewajiban, dan sanksi; manfaat jaminan kesehatan; dan Koordinasi manfaat (COB).

Dwi Desiawan memulai presentasinya dengan menyampaikan mengapa setiap penduduk perlu memiliki jaminan kesehatan. Dwi menjelaskan bahwa jaminan kesehatan diperlukan karena beberapa hal antara lain: tarif biaya pelayanan kesehatan terus mengalami kenaikan; pergeseran pola penyakit dari infeksi ringan ke penyakit kronis; perkembangan teknologi kedokteran semakin maju; pasien tidak mempunyai pilihan, memiliki posisi tawar yang lemah, mendapatkan informasi yang tidak seimbang terkait suatu penyakit; dan suatu penyakit berdampak pada ekonomi dan sosial pasien. Dwi kemudian mencontohkan, apabila ada sanak famili, tetangga di lingkungan kita yang terkena serangan jantung/perlu masuk ICU, berapa biaya yang harus disiapkan. Misalnya biaya yang dibutuhkan sebesar 150 juta rupiah, jika kita tidak memiliki jaminan kesehatan, berapa banyak saudara yang sanggup membayar ketika hal itu terjadi. Dengan sistem jaminan kesehatan, risiko yang mulanya berasal dari individu yang tentunya harus membayar sendiri, ditransformasikan menjadi risiko kelompok yang berprinsip gotong royong dengan mekanisme asuransi sosial bersifat wajib dengan iuran yang terjangkau namun mendapatkan manfaat yang luas dan berkelanjutan.

Dwi kemudian melanjutkan dengan menjelaskan landasan hukum terkait BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan merupakan tindak lanjut SJSN. SJSN merupakan hak konstitusional setiap orang dan wujud dari tanggung jawab negara. SJSN mempunyai azas: kemanusiaan; manfaat; dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. BPJS Kesehatan merupakan salah satu program yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Dwi melanjutkan presentasinya dengan menjelaskan mengenai kepesertaan dan iuran. Pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan telah dimulai pada tanggal 1 Januari 2014. Peserta jaminan kesehatan dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu Bukan Penerima Bantuan Iuran (Bukan PBI) yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), serta Bukan Pekerja (BP); dan Penerima Bantuan Iuran (PBI), yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu. Iuran yang harus dibayar oleh peserta BPJS Kesehatan jumlahnya bervariasi. Untuk PPU yang upahnya berasal dari APBN, iurannya sebesar 5% dari upah dibayar oleh pemerintah (3%) dan pekerja (2%). Untuk PPU yang upahnya berasal dari Non APBN, iurannya sebesar 4,5% dari upah dibayar oleh pemberi kerja (4%) dan pekerja (0,5%) (per 1 Juli 2015, berubah menjadi 5%, 4% oleh pemberi kerja dan 1% oleh pekerja). Sedangkan untuk PBPU dan BP, iuran dibayar sendiri oleh peserta yang bersangkutan dengan rincian untuk perawatan kelas 1 Rp. 59.500,-/jiwa/bulan, kelas 2  Rp. 42.500,-/jiwa/bulan, dan kelas 3 Rp. 25.500,-/jiwa/bulan. Dwi kemudian menjelaskan mengenai mekanisme pendaftaran peserta pada BPJS Kesehatan.

Peserta BPJS Kesehatan mempunyai hak dan kewajiban. Haknya adalah mendapatkan kartu; mendapatkan informasi; mendapatkan pelayanan; dan menyampaikan keluhan. Adapun kewajibannya adalah membayar iuran, mengisi data gaji dengan benar; memberikan data diri dan anggota keluarga secara lengkap dan benar; dan mentaati ketentuan dan prosedur.

Dwi kemudian menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan manfaat dari jaminan kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan yaitu pelayanan kesehatan yang dijamin, alur pelayanan kesehatan, pelayanan obat, pelayanan gawat darurat , Permenkes No. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN, program rujuk balik, penetapan kelas perawatan, pelayanan kesehatan yang tidak dijamin, koordinasi manfaat, dan alat bantu kesehatan.

Sosialisasi dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dipimpin oleh moderator. Dalam sesi ini, antusiasme peserta sosialisasi sangat tinggi. Banyak peserta yang mengajukan pertanyaan antara lain mengenai prosedur dan ketentuan yang diterapkan pada BPJS Kesehatan apakah berbeda dengan yang diterapkan pada PT. ASKES (Persero), mengapa tidak semua rumah sakit bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan mengapa pelayanan yang diberikan cenderung menurun.

Sosialisasi ini kemudian ditutup dengan penyampaian harapan dari moderator bahwa kegiatan ini dapat memberikan manfaat, informasi, dan pengetahuan yang luas kepada para pejabat dan pegawai di lingkungan BKF terkait dengan BPJS Kesehatan. (mi)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 26/KM.10/2018,   USD : 13,923.00    AUD : 10,580.97    GBP : 18,532.57    SGD : 10,405.95    JPY : 12,726.78    EUR : 16,263.79    CNY : 2,173.07