Workshop Memahami Ketentuan-Ketentuan Perdagangan Internasional dalam Kerangka WTO dan FTA di Bidang Jasa Keuangan


Pada tanggal 21 s.d. 22 April 2014, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB), BKF, telah menyelenggarakan kegiatan workshop mengenai “Memahami Ketentuan-Ketentuan Perdagangan Internasional dalam Kerangka WTO dan FTA di Bidang Jasa Keuangan” di hotel Swiss-belinn, Malang, Jawa Timur. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sekitar 40 orang peserta yang berasal dari berbagai instansi, baik pusat maupun daerah, serta menghadirkan sejumlah narasumber seperti Sdr. Adolf Warouw (Penasihat Tim Nasional Perundingan Perdagangan Internasional), Sdri. Sondang Anggraini (Direktur Perundingan Perdagangan Jasa, Kementerian Perdagangan), Sdr. Zulkarnain Sitompul (Analis Eksekutif Senior pada Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan, OJK), Sdr. Joko Siswanto (Analis Senior pada Direktorat Internasional, OJK), Sdr. Rudi Purwono (Regional Economist Surabaya), dan Sdr. Dalyono (Kepala Bidang ASEAN, PKRB, BKF). Bertindak sebagai moderator dalam acara workshop tersebut adalah Kepala PKRB dan Kepala Bidang Bilateral, PKRB.

Pada sesi mengenai perdagangan internasional, dijelaskan bahwa tujuan dilakukannya perdagangan internasional adalah untuk mendorong pertumbuhan, meningkatkan kesejahteraan, dan berpartisipasi dalam mata rantai nilai dunia (global value chain) seraya berperan aktif dalam menciptakan sistem dan praktek perdagangan yang lebih adil. Sistem perdagangan multilateral (WTO) mengatur tidak hanya perdagangan barang (GATT), melainkan juga perdagangan jasa (GATS). Perdagangan jasa sebagaimana diatur dalam GATS mencakup semua jenis jasa, kecuali “jasa pemerintah”. Adapun strategi yang digunakan Indonesia dalam perdagangan internasional adalah melalui berbagai fora (bilateral, ASEAN, multilateral – WTO, APEC, dan perdagangan jasa) dengan mengamankan akses pasar ekspor, menurunkan/menghapus hambatan perdagangan, mengamankan kebijakan nasional di fora internasional dan meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan. Dalam sesi ini juga dijelaskan berbagai hal yang terkait dengan WTO seperti prinsip-prinsip yang berlaku, struktur organisasi, cakupan dan fungsi, putaran-putaran perundingan yang telah dilakukan sampai saat ini, kepentingan umum dan khusus Indonesia seperti penyempurnaan aturan special and different treatment dan disiplin domestic regulation yang moderat. Prinsip-prinsip dan aturan umum yang melandasi WTO antara lain nondiskriminasi, pedagangan yang lebih bebas, prediktabilitas, memajukan fair competition, dan perlindungan terhadap nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Terhadap prinsip-prinsip umum tersebut, WTO memberikan pengecualian, misalnya pembentukan perjanjian perdagangan bebas secara bilateral dan regional yang menyimpang dari prinsip MFN. Pembentukan perjanjian perdagangan bebas (seperti Free Trade Agreement/FTA atau Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA) dimungkinkan oleh WTO, karena meskipun hal tersebut menyimpang dari prinsip MFN, perjanjian perdagangan bebas memiliki tujuan yang secara prinsip sama dengan WTO, yakni meningkatkan liberalisasi perdagangan. Dijelaskan juga beberapa hal yang terkait dengan FTA dan CEPA seperti perbedaan-perbedaan antara kedua jenis perjanjian tersebut, terutama adalah adanya fitur capacity building dalam CEPA, tahapan-tahapan pembentukan, kelebihan dan kekurangan kedua jenis perjanjian tersebut, perkembangan dan prospek FTA/CEPA, serta bagaimana menyikapi perjanjian-perjanjian perdagangan bebas secara positif dengan mendorong perjanjian yang lebih seimbang.

Sebagai anggota WTO, Indonesia terikat secara hukum pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan WTO. Keterlibatan Indonesia sebagai anggota WTO  kiranya perlu dipandang positif mengingat melalui WTO Indonesia dapat memperjuangkan dan melindungi kepentingan Indonesia dalam perdagangan internasional. Sebagai contoh, apabila negara mitra dagang melakukan praktek perdagangan antarnegara yang tidak sehat, misalnya mempersulit masuknya produk Indonesia ke negara tersebut tanpa alasan yang kuat, Indonesia dapat membawa kasus tersebut ke WTO.

Pada sesi yang membahas mengenai liberalisasi sektor jasa keuangan di Indonesia, disebutkan bahwa di bidang jasa keuangan, Indonesia tergolong cukup liberal dibandingkan dengan negara-negara lainnya, khususnya di lingkup ASEAN. Hal ini terlihat dari peringkat Indonesia yang menempati peringkat atas dalam hal keterbukaan sektor jasa keuangan, baik perbankan, asuransi, maupun pasar modal. Jasa keuangan, khususnya perbankan, merupakan tulang punggung dari suatu perekonomian sehingga sangat penting untuk diperkuat. Untuk memperkuat sektor jasa keuangan, khususnya perbankan, pemerintah telah melakukan deregulasi, termasuk pada saat Indonesia mengalami krisis keuangan yang parah pada tahun 1997/1998. Deregulasi sektor jasa keuangan di Indonesia lebih berdasarkan kebutuhan, bukan semata-mata karena dorongan liberalisasi dari pihak luar. Masuknya modal asing dalam sektor ini, tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan, yang perlu dicermati adalah bagaimana sektor jasa keuangan, khususnya perbankan, dapat meningkatkan financial inclusion di Indonesia mengingat tingkat akses masyarakat ke sektor ini relatif masih sangat rendah.

Dalam sesi ini juga dibahas mengenai pentingnya perdagangan jasa dalam perdagangan internasional. Meskipun porsi nilai ekspor jasa global masih sebesar 23% dari total ekspor global, dari sisi nilai tambah, kontribusi ekspor jasa mencapai 45% dari total nilai tambah ekspor global. Perdagangan jasa mencakup bidang yang luas dan dilakukan melalui 4 cara (mode): 1) cross-border supply, dimana pemberi jasa dan penerima jasa tidak perlu keluar dari negaranya; 2) consumption abroad, di mana penerima jasa datang ke negara tempat penyedia jasa; 3) commercial presence, di mana penyedia jasa mendirikan cabang atau perwakilan di negara tempat jasa dikonsumsi; dan 4) temporary employment, di mana penyedia jasa mengirimkan pegawainya ke negara penerima jasa (atau penyedia jasa perorangan sendiri yang datang). Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam liberalisasi jasa dapat dilakukan secara bilateral dan unilateral (autonomous). Secara bilateral, pendekatan yang digunakan bisa berupa positive list dan negative list. Dalam pendekatan positive list, semua sektor jasa pada prinsipnya tertutup bagi asing, kecuali sektor jasa yang dicantumkan dalam daftar (list) komitmen. Sebaliknya, dalam pendekatan negative list, hanya sektor jasa yang dicantumkan dalam daftar (list) yang tertutup bagi pihak asing. Sementara, liberalisasi secara unilateral dilakukan tanpa proses negosiasi dengan negara lain dan tidak dikomitmenkan dalam perjanjian perdagangan bebas, sehingga pembukaan akses pasar dapat diubah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, contoh: DNI (Daftar Negatif Investasi).

Pada sesi mengenai kesiapan Indonesia dalam menghadapi liberalisasi perdagangan, dilakukan pembahasan mengenai kelemahan-kelemahan Indonesia dan bagaimana strategi Indonesia untuk dapat memanfaatkan berbagai perjanjian perdagangan bebas. Berdasarkan indikator-indikator yang ada, seperti indikator makroekonomi, peringkat daya saing, dan kemudahan melakukan bisnis, Indonesia masih kalah dibandingkan negara-negara lain, termasuk di lingkup ASEAN. Dari sisi daya saing, setidaknya terdapat 7 permasalahan yang dihadapi Indonesia, yaitu: infrastruktur, logistik, energi, iklim usaha, regulasi, produktivitas tenaga kerja, dan daya kompetisi dan inovasi dari industri. Perlu strategi-strategi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Pada level pemerintah daerah, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan, seperti: peningkatan kemudahan berusaha bagi (calon) investor, identifikasi dan reformasi peraturan-peraturan daerah yang tumpang tindih dan bersifat menghambat kegiatan usaha, meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai, melaksanakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, meningkatkan kapasitas SDM daerah, menyiapkan action plan untuk implementasi priority integration sectors (PIS) daerah, memperkuat semua sektor baik yang terkait dengan perdagangan barang maupun jasa, serta meningkatkan koordinasi baik antardaerah maupun dengan pusat.

Secara umum, kegiatan workshop berjalan dengan baik dan mendapat respon positif dari para pemangku kepentingan, dimana hal itu terlihat dari banyaknya peserta yang hadir dan pada saat sesi tanya jawab. Dalam kesempatan tersebut, beberapa peserta juga mengusulkan agar kegiatan workshop dapat diperluas, baik dari sisi materi (tidak hanya mencakup sektor jasa keuangan) maupun tempat pelaksanaan (dilakukan di berbagai daerah lainnya).

 

  Kurs Pajak : KMK Nomor 26/KM.10/2018,   USD : 13,923.00    AUD : 10,580.97    GBP : 18,532.57    SGD : 10,405.95    JPY : 12,726.78    EUR : 16,263.79    CNY : 2,173.07