Departemen Keuangan Filipina Melaksanakan Studi Banding Reformasi Perpajakan dan Anggaran


Jakarta, (8/2); Bertempat di ruang rapat Analis-Fiskal lantai 3 gedung R.M. Notohamiprodjo, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menerima kunjungan delegasi Departemen Keuangan Filipina yang berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 8 s.d. 10 Februari 2017.

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF, Parjiono, dalam pembukaan acara menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan  menyambut baik kunjungan studi banding delegasi Filipina ke Indonesia. Ia memaparkan bahwa di tengah kondisi perekonomian global yang kurang baik, dalam 2 tahun belakangan ini pertumbuhan ekonomi Indonesia konsisten di angka 5%, termasuk tertinggi di kawasan ASEAN. Untuk terus meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, Indonesia berupaya untuk melanjutkan reformasi pada 3 pilar utama APBN, yaitu revenue, melalui reformasi di bidang perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara, qualified spending, dengan merealokasi subsidi untuk pembangunan infrastruktur dan perlindungan sosial, serta suistanable financing, pembiayaan yang melibatkan bilateral dan multilateral.

Director IV of Fiscal Policy and Planning Office, Departemen Keuangan Filipina, Elsa Agustin, menyampaikan terima kasih dan apresiasinya terhadap Kementerian Keuangan yang telah menyambut baik kedatangan delegasi Filipina. Maksud dan tujuan kunjungan ini adalah studi banding mengenai reformasi kebijakan pajak, sistem administrasi perpajakan, serta reformasi anggaran di Indonesia. Saat ini Filipina sedang melakukan reformasi perpajakan untuk membuat sistem pajak yang sederhana, lebih adil, dan lebih efisien sehingga dapat meningkatkan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan.

Selama tiga hari pelaksanaan studi banding, Kementerian Keuangan berkesempatan menyampaikan knowledge sharing dalam 4 sesi materi, yakni Overview of Taxation in Indonesia’’ oleh  Goro Ekanto, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, BKF, DGT Transformation Reform’’ oleh Ardiyanto Basuki, Kasubdit Harmonisasi Peraturan Perpajakan, DJP, “Tax Amnesty” oleh Riztiar Arinta dan Hari Santoso, DJP,  serta ‘’Indonesia Subsidy And Cash Transfer Policy’’ oleh Noor Iskandarsyah, Kepala Bidang Kebijakan Subsidi, Pusat Kebijakan APBN, BKF. Pada hari ketiga delegasi Filipina berkesempatan untuk berkunjung ke Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing untuk membandingkan sistem dan organisasi kantor pajak, serta melihat langsung pelaksanaan pemungutan pajak di lapangan. (atw/as/pg)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 32/KM.10/2017,   USD : 13,337.00    AUD : 10,524.71    GBP : 17,334.11    SGD : 9,789.34    JPY : 12,160.44    EUR : 15,716.38    CNY : 1,994.82