Kick Off Meeting Forum Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2017


Jakarta, (14/02): Untuk memperkuat koordinasi dengan ekonom di seluruh Indonesia, Badan Kebijakan Fiskal kembali menghimpun ekonom daerah ke dalam Forum Ekonom Kementerian Keuangan. Pertemuan pertama dilakukan di Hotel Aryaduta, Jakarta dan akan dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan sejenis kurang lebih di 15 kota besar Indonesia. Forum ini akan melakukan dialog dengan masyarakat, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk memberikan sosialisasi tentang berbagai kebijakan ekonomi yang akan diambil atau sudah diterapkan oleh pemerintah, menghimpun masukan dari berbagai lapisan di seluruh Indonesia dan pada akhirnya merumuskan kebijakan yang lebih efisien dan tepat.

Forum ini dibuka oleh Parjiono, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal dan diskusi dimoderatori oleh Robert Simanjuntak, Koordinator Forum Ekonom Kementerian Keuangan. Dalam kesempatan ini Parjiono memberikan penjelasan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara negara-negara berkembang. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju tetapi memiliki banyak tantangan dan hambatan. Salah satunya adalah disparitas sosial antara lapisan masyarakat di Indonesia dan salah satu solusinya adalah dengan pemungutan pajak dan belanja negara yang lebih efisien. Data rasio utang terhadap PDB juga menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling konservatif dan aman dalam pengeloaan utang.

Dalam kesempatan ini Direktur Kepatuhan, Potensi dan Penerimaan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, Yon Arsal memberikan paparan mengenai pelaksanaan tax amnesty di Indonesia. Indonesia diakui dunia sebagai negara dengan pelaksanaan tax amnesty paling berhasil. Lebih lanjut Yon menambahkan bahwa tugas berat masih menanti di depan, data yang telah terkumpul selama pelaksanaan tax amnesty harus selalu dipantau dan dikelola agar penerimaan pajak bisa didorong ke tingkat yang lebih baik. Dana repatriasi yang terkumpul juga harus dikelola dengan baik agar bisa bermanfaat optimal bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sejalan dengan paparan Yon Arsal, Rofyanto Kurniawan, Kepala Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal juga menekankan pentingnya pajak bagi pembangunan, apalagi saat ini porsi terbesar dari APBN didapat dari sektor perpajakan. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan rasio pajak. Berbagai pendekatan dan kerjasama dari berbagai pihak harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Rofyanto juga menambahkan bahwa mengingat pendapatan negara yang bisa didapat dari pajak juga terbatas maka pemerintah selalu berhati-hati dalam menyusun APBN.

Pada sesi selanjutnya, peserta forum mendapatkan materi tentang komunikasi publik dari Nufransa Wira Sakti, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Dalam paparannya Nufransa menjelaskan bahwa saat ini terjadi pergeseran dalam komunikasi publik. Fenomena berkembangnya media sosial di masyarakat membuat Kementerian Keuangan berbenah diri dan beradaptasi dalam mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan publik. Nufransa juga berharap Forum Ekonom ini juga dapat menjadi sarana untuk mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan publik dengan lebih efektif.

Harapan serupa juga dikemukakan oleh Syurkani Ishak Kasim, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral. Syurkani menjelaskan bahwa sosialisasi kebijakan yang lebih efektif diperlukan untuk memperkuat dukungan dari dalam negeri dan mengangkat posisi Indonesia di mata negara-negara lain. Syurkani juga berpesan bahwa Forum Ekonom Kementerian Keuangan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan sidang tahunan IMF-World Bank di Bali tahun 2018.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara menjadi pembicara penutup pada Forum ini. Suahasil menyampaikan bahwa di tahun 2017, Forum Ekonom Kementerian Keuangan mengalami perubahan yang cukup signifikan, yaitu optimalisasi jumlah ekonom yang duduk dalam Forum ini dan rekomendasi kebijakan yang akan diberikan oleh Forum ini kepada pemerintah akan direview dan dibukukan. Acara ditutup dengan penandatangan kontrak yang diwakili oleh Suahasil Nazara sebagai perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Bernadette Robiani sebagai perwakilan dari ekonom. (PS/ADY)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 40/KM.10/2017,   USD : 13,501.00    AUD : 10,540.84    GBP : 17,755.46    SGD : 9,902.59    JPY : 11,975.02    EUR : 15,845.42    CNY : 2,030.25