BKF Menyelenggarakan Workshop Pengembangan Efisiensi dan Transparansi Daerah Dalam Meningkatkan Investasi di Yogyakarta


Yogyakarta, (21/2); Sebagai rangkaian dari kegiatan Voyage to Indonesia 2018, menuju Sidang Tahunan IMF-WB (International Monetary Funds -  World Bank) yang akan berlangsung pada bulan Oktober tahun 2018, Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan Workshop pada hari Selasa (21/2) di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta. Workshop yang bertemakan “Pengembangan Efisiensi dan Transparansi Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inklusif serta Upaya Menarik Investasi di Daerah” ini dihadiri oleh para stakeholder terkait yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Akademisi, CSO, serta Pemerintah Pusat. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, BKF, Syurkani Ishak Kasim, dalam sambutan pembukanya menyampaikan bahwa tujuan dilakukannya workshop ini adalah merumuskan berbagai informasi dan data kondisi kekinian di Provinsi D.I. Yogyakarta dalam menghadapi tugas dan wewenang meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depannya khususnya dalam mengembangkan inovasi pendanaan pemerintah dan swasta. Informasi serta masukan yang akan diperoleh pada workshop ini akan digunakan untuk merumuskan secara detail bahan pertemuan Sidang Tahunan IMF-WB.

Workshop ini membagi diskusi ke dalam dua sesi. Pada sesi pertama, dengan dimoderatori oleh Irwanda Wisnu, peneliti pada Badan Kebijakan  Fiskal, lima pembicara secara bergiliran menyampaikan paparannya. Kelima pembicara tersebut adalah pertama, Djoko Tri Haryanto, peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, memaparkan Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah di Era Desentralisasi Fiskal. Kedua, Ria Sartika Azahari, Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah, DJPK, memaparkan Dukungan Transfer Ke Daerah Dalam Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik dan Investasi di Daerah. Ketiga, Tavip Agus Rayanto, Kepala Bappeda Prov. D. I. Y., memaparkan Kesiapan Pemda D.I.Y. Dalam Menjalankan Inovasi Pelayanan Publik dan Investasi di Daerah. Keempat, Rohidin B. Sudarno dari Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) memaparkan Keterlibatan Multistakeholder di Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran di Daerah. Serta kelima, Tri Widodo, Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM, memaparkan Lesson Learned and Global Perspective: Pentingnya Peningkatan Inovasi Pendanaan Daerah Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi di Daerah.

Djoko Tri Haryanto menyampaikan bahwa berdasarkan hasil kajian, penerapan desentralisasi fiskal sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 belum mampu merealisasikan aspek-aspek otonomi daerah. Hal ini dibuktikan dengan rasio tingkat desentralisasi fiskal terhadap pendapatan dan belanja daerah yang masih rendah. Djoko menyarankan agar pemerintah daerah terus meningkatkan aspek-aspek otonomi daerah, terutama dalam hal pendanaan melalui mekanisme yang tidak membebani sektor swasta dan sektor publik. Selanjutnya, Ria Sartika Azahari memaparkan beberapa kendala belum optimalnya desentralisasi fiskal selama ini, antara lain yaitu penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun, penetapan APBD yang terlambat, serta kemampuan SDM yang masih terbatas.

Provinsi D.I. Yogyakarta sebagai provinsi yang memiliki indeks kebahagiaan terbaik tingkat nasional masih memiliki tingkat kemiskinan yang berada di atas rata-rata nasional serta ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, Tavip Agus Rayanto mengungkapkan bahwa pemerintah D.I.Y. terus berupaya untuk mendorong investasi daerah melalui lima strategi peningkatan kualitas pelayanan publik. Kelima strategi tersebut yaitu pengembangan teknologi berbasis IT, peningkatan pelayanan prima dan terpadu, pengembangan inovasi daerah, pengembangan infrstruktur kawasan terpadu, serta pengembangan daya saing.

Memasuki sesi kedua diskusi, empat pembicara selanjutnya berkesempatan menyampaikan paparan dengan dipandu oleh Dudi Rulliadi, Kepala Subbidang Kerja Sama Pendanaan Lembaga Internasional Dan Negara Mitra, BKF. Pembicara pertama, Dian Aryani, Kepala Divisi Manajemen dan Risiko Bank Pembangunan Daerah Provinsi D.I.Y. memaparkan Peluang dan Tantangan KPBU dari Perspektif Pelaku Usaha Pemerintah Daerah. Kedua, Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) memaparkan Evaluasi Kesiapan Pemda Dalam Mendukung Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah dan Swasta. Ketiga, Pradana Murti, Kepala Divisi Project Development P.T. SMI memaparkan Peluang dan Tantangan dalam Implementasi KPBU di Indonesia. Dan keempat, Gonang Djuliastono, Wakil Ketua Umum KADIN Propinsi D.I.Y. memaparkan Iklim Investasi di Era Desentralisasi Fiskal.

Salah satu pembicara pada sesi kedua, Robert Endi Jaweng memaparkan tiga besar masalah utama tata kelola di daerah yang meliputi perizinan usaha, program pengembangan usaha swasta, dan interaksi pemerintah daerah dengan pelaku usaha. Ketiga masalah ini menunjukkan bahwa intervensi perbaikan iklim usaha dan peningkatan daya saing daerah relatif berada di dalam pengawasan pemerintah daerah. Untuk menyelesaikan ketiga masalah tersebut, Robert merekomendasikan pemerintah daerah untuk memastikan relevansi kebijakan dan keberpihakan kepada usaha berskala mikro-kecil-menengah, serta mendorong semakin terbukanya ruang pengambilan kebijakan yang berbasis kepada kebutuhan layanan usaha yang krusial dalam peningkatan produktivitas. (atw/pg)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 25/KM.10/2017,   USD : 13,286.00    AUD : 10,090.98    GBP : 16,942.84    SGD : 9,603.04    JPY : 11,976.71    EUR : 14,842.85    CNY : 1,950.15