Penandatangan Nota Kesepahaman Kementerian Keuangan dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha


Jakarta, (2/3): Bertempat di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I, Kompleks Kementerian Keuangan, diselenggarakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kemenkeu dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Nota kesepahaman ini dibuat sebagai wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa nota kesepahaman ini berawal dari concern Presiden Joko Widodo yang melihat bahwa pergerakan harga pangan di Indonesia cukup tinggi. Ia melanjutkan bahwa untuk menjaga perekonomian tetap tumbuh, presiden menginginkan agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Berangkat dari hal tersebut Menkeu dengan K/L lain berkomitmen untuk bekerjasama menjaga harga pangan yang terjangkau oleh masyarakat.

Adapun ruang lingkup nota kesepahaman tersebut meliputi pemanfaatan data dan/atau informasi; analisis dan investigasi bersama; edukasi, sinkronisasi, dan koordinasi peraturan atau kebijakan; dan bantuan narasumber atau ahli. Nota kesepahaman ini diharapkan dapat berdampak terhadap persaingan usaha yang lebih sehat dan yang lebih penting adalah memproteksi masyarakat dari perilaku atau tindakan pelaku usaha komoditas pangan yang merugikan masyarakat.

Turut hadir dalam penandatangan tersebut, Menteri Perdagangan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Sekretaris Jenderal Kemenkeu dan beberapa pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan. (is/pg)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 17/KM.10/2017,   USD : 13,313.00    AUD : 10,036.79    GBP : 17,037.46    SGD : 9,537.48    JPY : 12,170.03    EUR : 14,348.00    CNY : 1,933.40