Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Perekonomian Terkini 2017 di Mataram


Mataram, (16/3); Badan Kebijakan Fiskal (BKF) bekerjasama dengan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan  mengadakan Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Perekonomian Terkini pada hari Kamis, 16 Maret 2017, bertempat di Aula Magister Manajemen Universitas Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Seminar dengan tema “Menjaga Kredibilitas APBN” ini dihadiri oleh sejumlah kalangan, seperti akademisi, mahasiswa, dan dinas-dinas terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

Seminar yang dibuka oleh Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Dr. Sahri MS ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan perekonomian terkini, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan juga memberikan informasi mengenai berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Melalui seminar ini, diharapkan dapat diperoleh masukan dari berbagai kalangan yang nantinya dapat melengkapi informasi-informasi yang dibutuhkan di dalam penyusunan kebijakan fiskal.

Kegiatan seminar diisi dengan penyampaian materi dan diskusi yang dipandu oleh Taufik Chaidir, Lektor Universitas Mataram. Sesi pertama dengan tema “Perkembangan dan Outlook Ekonomi” dibawakan oleh Rofyanto Kurniawan, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Kebijakan Fiskal. Sesi kedua dengan tema “Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Daerah” dibawakan oleh Riko Amir, Kepala Subdirektorat Mitigasi Risiko Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Sedangkan sesi ketiga dengan tema “Perkembangan Perekonomian Daerah NTB” dibawakan oleh Mansur Afifi, Guru Besar Ekonomi Universitas Mataram.

Rofyanto, sebagai narasumber pertama, memaparkan beberapa hal terkait perkembangan dan outlook ekonomi. Menurut Rofyanto, pada tahun 2016, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu menemukan titik balik pertumbuhan ekonomi. Pada tahun tersebut, ekonomi Indonesia Indonesia mengalami penguatan menjadi sekitar 5,0% jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sekitar 4,8%. Sementara pertumbuhan ekonomi di sejumlah wilayah di dunia seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok, justru sedang mengalami pelemahan pada tahun yang sama.

Menurutnya, ada sejumlah tantangan perekonomian yang mungkin dihadapi Indonesia pada tahun 2017, seperti potensi kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika atau The Fed dan ekonomi Tiongkok yang diperkirakan belum akan tumbuh tinggi. Namun begitu, ekonomi Indonesia dipandang masih dapat tumbuh lebih tinggi. Pada tahun 2017, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,1% atau lebih besar dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 5,0%.

Pertumbuhan ekonomi sendiri telah menciptakan lapangan pekerjaan di sejumlah sektor. Namun menurut Rofyanto, upaya untuk menurunkan kemiskinan dan ketimpangan masih harus dioptimalkan. Berdasarkan data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2016 mencapai 27,76 juta orang (10,7%). Walau angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,25 juta orang jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2016 yang sebesar 28,01 juta orang (10,86%), tingkat kemiskinan di sejumlah daerah tercatat masih tinggi. “Ini tantangan bersama bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menurunkan angka kemiskinan di daerah,” kata Rofyanto.

Riko Amir, sebagai narasumber kedua, memaparkan beberapa hal terkait pembiayaan yang dapat diakses guna pembangunan infrastruktur di daerah. Menurut Riko, infrastruktur yang memadai adalah salah satu penyumbang pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Untuk kemudian menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap positif, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan bahwa pendanaan infrastruktur yang dibutuhkan mencapai sebesar Rp 4.769,2 Triliun, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019.

 “Dari total tersebut, APBN dan APBD hanya mampu menyerap sebanyak 41,25%. Sementara untuk sisanya dibutuhkan creative financing atau alternatif pembiayaan lainnya,” kata Riko. Dalam hal ini, alternatif pembiayaan dapat berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 22,23% dan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebesar 36,52%. 

Mansur Afifi, sebagai narasumber ketiga, memaparkan beberapa hal terkait perkembangan perekonomian daerah di NTB. Menurut Mansur, kondisi perekonomian di daerah menjadi salah satu faktor utama yang akan memengaruhi kinerja pembangunan secara nasional. “Pertumbuhan ekonomi nasional merupakan resultansi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, perhatian terhadap pembangunan di daerah harus diberikan dalam porsi yang cukup sehingga dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi secara nasional,” kata Mansur.

Pertumbuhan ekonomi di wilayah NTB selama 7 tahun terakhir sempat beberapa kali mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi NTB menyentuh angka minus 1,12%. Sementara pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi justru melonjak menjadi 21,24%. Sektor yang dinilai menjadi kontributor utama terhadap lonjakan pertumbuhan ekonomi tersebut adalah sektor pertambangan. Pada tahun 2016, inflasi di NTB tercatat sebesar 2,65% atau lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi nasional yang mencapai 3,02%. Sementara itu, tingkat kemiskinan di NTB cenderung mengalami penurunan selama periode 5 tahun terakhir. Dalam upaya mendukung pertumbuhan perekonomian di NTB, terdapat sejumlah sektor unggulan dan prioritas yang dapat dikembangkan. Salah satunya adalah pembangunan sektor pertanian dengan mengembangkan produk unggulan sapi, jagung, dan rumput laut. Tidak hanya sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbesar, sektor pertanian masih memberikan kontribusi rata-rata terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB dalam lima tahun terakhir. Selain itu, sektor pariwista juga merupakan sektor unggulan yang dapat dikembangkan di NTB. (ed/sn)

Kami akan melakukan perbaikan sistem yang dimulai pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 pukul 16.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 pukul 16.00 WIB, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini (layanan aduan : ikp@fiskal.kemenkeu.go.id).   Kurs Pajak : KMK Nomor 12/KM.10/2017,   USD : 13.354,00    AUD : 10.244,88    GBP : 16.447,90    SGD : 9.511,25    JPY : 11.781,48    EUR : 14.313,72    CNY : 1.941,40