Focus Group Discussion: Digital Financial Services in Indonesia


Jakarta, (12/5): Perusahaan financial technology semakin berkembang di Indonesia. Pada tahun 2016 berdasarkan data Asosiasi Financial Technology Indonesia, jumlah perusahaan financial technology di Indonesia mencapai 160 perusahaan. Selanjutnya, perkembangan perusahaan financial technology tersebut perlu diimbangi dengan adanya peraturan yang menjaga keseimbangan antara perkembangan financial technology beserta inovasinya dan kerangka regulasi, termasuk perlindungan konsumen.

Berdasarkan hal tersebut, dan mengingat salah satu Aksi Keuangan Inklusif (AKI) Kementerian Keuangan yang tertuang dalam dokumen Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) periode 2016—2019 adalah analisis kerangka kebijakan dan regulasi terkait financial technology, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan – Badan Kebijakan Fiskal mengadakan focus group discussion (FGD) dengan tema “Digital Financial Services in Indonesia: Opportunities and Challenges for Increasing Financial Inclusion while Protecting the Financial Consumer” pada hari Jumat, 12 Mei 2017 yang bertempat di Ruang Rapat Pendalaman Keuangan, Gedung Radius Prawiro dengan narasumber Jami Hubbard Soli, Senior Policy Advisor, Financial Services Consumer Protection, Asian Development Bank (ADB).

Dalam FGD tersebut, narasumber menyampaikan bahwa layanan keuangan digital berpotensi untuk mengurangi korupsi, mengurangi pasar keuangan informal, dan meningkatkan keuangan inklusif. Namun demikian, layanan keuangan digital juga berpotensi menimbulkan terjadinya fraud yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Berdasarkan hal tersebut, regulator terkait perlu berkolaborasi untuk menghasilkan regulasi perlindungan konsumen. Selain itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi layanan keuangan digital, antara lain, adalah ketidakefektifan implementasi regulasi dan guidelines perlindungan konsumen, teknologi yang belum mampu secara efektif memonitor pasar keuangan, dan sulitnya konsumen melakukan proses ganti rugi.

Dalam mendukung suksesnya implementasi layanan keuangan digital, perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi permasalahan bagi konsumen dalam penggunaan financial technology, seperti kegagalan transaksi, kurangnya likuiditas agen, relatif sulitnya user interface, kurang maksimalnya penanganan komplain, tidak transparannya biaya, fraud, dan kurangnya perlindungan data dan privasi. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendukung perkembangan financial technology di Indonesia, antara lain pengetahuan masyarakat mengenai financial technology, jumlah toko yang menyediakan pembayaran via mobile, pihak pendorong perkembangan financial technology, dan konsumen penerima manfaat terbesar dengan adanya financial technology.

Aktivitas yang perlu dilakukan untuk mendukung berkembangnya financial technology di Indonesia, antara lain pemetaan ekosistem untuk memahami permintaan dan penawaran financial technology, pertemuan reguler antar regulator terkait financial technology, pembahasan isu financial technology di pertemuan ASEAN, dan sharing knowledge dengan penyedia financial technology dari negara lain.

Hasil yang didapat dari FGD ini akan menjadi salah satu referensi dalam penyempurnaan analisis kerangka kebijakan dan regulasi terkait financial technology(pksk)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 32/KM.10/2017,   USD : 13,337.00    AUD : 10,524.71    GBP : 17,334.11    SGD : 9,789.34    JPY : 12,160.44    EUR : 15,716.38    CNY : 1,994.82