FGD Peningkatan Efektivitas Peran DAU dalam Pemerataan Kemampuan Keuangan Antardaerah


Bandung, (15/8) : Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN), Badan Kebijakan Fiskal, menggelar Focus Group Discussion di Bandung dengan tema “Peningkatan Efektivitas Peran DAU dalam Pemerataan Kemampuan Keuangan Daerah”. Acara ini dibuka dengan penyampaian keynote speech dari Kepala Pusat Kebijakan APBN, Rofyanto Kurniawan. Rofyanto menyampaikan bahwa DAU harus digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mengingat DAU merupakan komponen terbesar dari TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa). Namun, pengalokasian DAU belum berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan, oleh karena itu perlu untuk melihat kembali bagaimana DAU digunakan, apakah penggunaan DAU sudah optimal, dan upaya-upaya apa yang bisa dilakukan serta reformulasi dari DAU.  

FGD yang dimoderatori oleh Agung Kurniawan, Kepala Subbidang Dana Desa dan Perekonomian Daerah ini menghadirkan perwakilan dari dua puluh daerah yang menjadi sampel dari survei PKAPBN dan tiga narasumber. Hadir sebagai narasumber pertama yaitu Dewi Puspita, Kepala Bidang Kebijakan Keuangan Daerah, PKAPBN, BKF. Dalam paparannya Dewi menyampaikan terkait temuan awal kajian peningkatan efektivitas peran DAU, diantaranya perhitungan DAU Nasional masih belum sepenuhnya memperhatikan keseimbangan pendanaan pusat dan daerah karena masih terdapat PNBP BLU, Pajak DTP, dan PNBP K/L dalam perhitungan PDN Neto. Indikator IPM dan persentase penduduk miskin menunjukkan perbaikan yang diikuti dengan perbaikan pemerataan antardaerah (konvergen), sedangkan perbaikan PDRB per kapita belum diikuti dengan pemerataan antardaerah yang lebih baik (divergen). Selain itu, daerah berpendapat perubahan DAU di tengah tahun dapat mempengaruhi pencapaian output APBD, sehingga diusulkan agar perubahan alokasi DAU dapat  diperhitungkan dalam tahun yang akan datang.

Narasumber kedua, Kepala Bidang Anggaran - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bekasi, Arief Abdurachman memberikan pandangan dan saran terkait DAU, yaitu Formula DAU yang memasukan PAD sebagai salah satu indeks dalam perhitungan kapasitas fiskal daerah perlu diperhitungkan lagi untuk pembobotannya, karena akan menimbulkan disentif DAU terhadap PAD bagi daerah yang PAD nya tinggi, dan kurang memotivasi daerah yang mempunyai PAD rendah untuk menggali potensi PAD nya. Narasumber ketiga yaitu Ardi Adji, Senior Economist di TNP2K. Dalam paparannya Ardi menyampaikan terkait DAU dan Penanggulangan Kemiskinan. Saat ini TNP2K sedang melakukan Pilot Project pengembangan model Advokasi Belanja Publik untuk penajaman anggaran penanggulangan kemiskinan di daerah  dengan tujuan meningkatkan relevansi arah kebijakan, program dan alokasi APBD, serta konsolidasi belanja APBN-APBD dan antar APBD untuk kebutuhan intervensi penanggulangan kemiskinan.

Sesi terakhir merupakan sesi tanya jawab. Pada sesi ini beberapa peserta memberikan usulan dan masukan sebagai pandangan apakah suatu kebijakan perlu dilanjutkan atau tidak serta penyampaian harapan kepada pemda untuk pengalokasian DAU yang lebih bermanfaat. (is/lnf)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 26/KM.10/2018,   USD : 13,923.00    AUD : 10,580.97    GBP : 18,532.57    SGD : 10,405.95    JPY : 12,726.78    EUR : 16,263.79    CNY : 2,173.07