Indonesia Siap Bantu Pengembangan Kebijakan Fiskal di Afghanistan


Yogyakarta (23/8): Posisi Indonesia dalam percaturan ekonomi global saat ini semakin diperhitungkan oleh masyarakat dunia. Negara kita tidak lagi hanya sebagai penerima bantuan internasional, namun mulai berperan aktif untuk mendukung pembangunan di negara berkembang lainnya. Peningkatan peran internasional tersebut mendorong Kementerian Keuangan turut meningkatkan perannya dalam kerja sama ekonomi dan keuangan antar bangsa. Terdapat beberapa mitra bilateral yang menyatakan ingin menjalin relasi lebih erat dengan Kementerian Keuangan, satu di antaranya adalah Afghanistan.

Wakil Menteri Keuangan Afghanistan, Khalid Payenda, dalam pertemuannya dengan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di sela-sela Annual Islamic Finance Conference di Yogyakarta (23/8), mengungkapkan keinginannya agar Indonesia membantu pengembangan institusi kebijakan fiskal di Afganistan. Sampai saat ini, proses formulasi kebijakan fiskal di Afghanistan dinilai masih dalam taraf dasar dan sangat perlu untuk ditingkatkan. Prof. Suahasil Nazara sebagai pucuk pimpinan BKF menyambut baik keinginan tersebut, dan menyatakan Indonesia siap membantu Afghanistan.

Khalid Payenda menyampaikan bahwa perumusan kebijakan fiskal di Afghanistan merupakan tangggung jawab Direktorat Jenderal Macro and Fiscal Performance. Dengan jumlah sumber daya manusia yang sangat terbatas, unit ini bertugas menyusun kerangka makro ekonomi, proyeksi Growth Domestic Product (GDP), serta penerimaan dan pengeluaran. Afghanistan berharap Indonesia dapat membantu meningkatkan proses formulasi kebijakan fiskal yang lebih mumpuni dengan kemampuan analisis data yang lebih baik.  Selain itu, Afghanistan juga ingin belajar bagaimana Kementerian Keuangan menghadapi proses politik dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara; satu hal yang saat ini menjadi tantangan besar bagi Kementerian Keuangan Afghanistan.

Merespon permintaan Afghanistan, Kepala BKF berterima kasih kepada Wamen Payenda yang memberikan kepercayaan kepada Kementerian Keuangan Indonesia untuk berperan dalam pengembangan otoritas kebijakan fiskal di negara tersebut. Secara khusus, Kepala BKF juga membuka diri apabila pihak Kementerian Keuangan Afghanistan berkeinginan untuk berkunjung ke BKF dalam waktu dekat, guna melihat langsung proses bisnis yang selama ini dijalankan.

Kerja sama bilateral ini merupakan tindak lanjut konkret dari Memorandum of Understanding on Technical Cooperation antara Indonesia dan Afghanistan yang telah ditandatangani pada saat kunjungan kenegaraan Presiden Mohammad Ashraf Ghani, 5 April 2017. Selanjutnya, kedua pihak menyepakati untuk segera menyusun langkah-langkah lanjutan yang terukur dan terencana, yang nantinya akan dimasukkan ke dalam sebuah dokumen Plan of Action. (DW/PKRB)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 45/KM.10/2017,   USD : 13,537.00    AUD : 10,372.05    GBP : 17,799.26    SGD : 9,943.59    JPY : 11,905.47    EUR : 15,740.55    CNY : 2,036.14