Sosialisasi Ketentuan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK) dan Pelaksanaan Uji Kompetensi


Jakarta, (28/08):  Bertempat di Aula Lantai 2 Gedung R.M. Notohamiprodjo - Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menggelar acara Sosialisasi Ketentuan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK) dan Pelaksanaan Uji Kompetensi. Peserta acara sosialisasi adalah seluruh pejabat struktural eselon III dan eselon IV, serta Pejabat Fungsional Peneliti dan Pelaksana di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal yang memenuhi syarat untuk mengikuti uji kompetensi JFAK.

Mengawali acara, Basuki Purwadi selaku Sekretaris BKF memberikan sambutan pembukaan. Dalam sambutannya, Basuki memaparkan secara umum latar belakang dibentuknya BKF. Sejarah berdirinya BKF tidak lepas dari pemikiran Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani, yang memiliki pandangan bahwa perlu dibentuk sebuah unit yang dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan terpercaya dan mampu menjadi “syaraf” bagi Kementerian Keuangan. Unit dimaksud diharapkan mampu memberikan rekomendasi dan masukan-masukan berkualitas kepada para pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya kepada Menteri Keuangan. Basuki menyebut bahwa dalam rangka memenuhi ekspektasi dimaksud, maka BKF perlu menghasilkan output kajian yang didasarkan pada landasan akademis dan berkualitas baik. Dengan demikian, arah kebijakan fiskal ke depan diharapkan menuju ke arah yang benar.

Lebih lanjut, Basuki berharap bahwa implementasi penggunaan JFAK merupakan upaya BKF untuk melakukan tranformasi guna memenuhi ekspektasi yang tinggi dari pimpinan terhadap BKF. Transformasi tersebut perlu diharmonisasikan dengan peraturan yang ada dan harus dilakukan dengan cara yang smooth, sehingga tidak menimbulkan ketidakstabilan dalam organisasi.  Sosialisasi yang diselenggarakan ini diharapkan mampu menjadi bekal para peserta untuk menjadi Analis Kebijakan yang kompeten.

Sambutan berikutnya diberikan oleh Muhammad Taufiq selaku Deputi Kajian Kebijakan LAN. Taufiq menyebut bahwa transformasi BKF dengan mengimplementasikan JFAK merupakan peristiwa yang cukup penting dan fenomenal dalam sejarah Republik. Mungkin BKF adalah unit organisasi setingkat eselon I yang pertama dan satu-satunya di Indonesia dalam melakukan alih jabatan dari struktural ke fungsional secara besar-besaran.

BKF dapat menjadi suatu pilot-project yang baik dan menjadi contoh adanya kesadaran, bahwa di era Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang baru perlu adanya birokrasi yg lebih profesional. Taufiq menyebut bahwa birokrasi di Indonesia saat ini sekitar 70% merupakan staf administrator, sisanya kebanyakan merupakan profesi guru dan pekerja medis. Kondisi yang demikian perlu diperjelas arahnya, bahwa tugas birokrat secara umum adalah membuat atau merumuskan kebijakan. Untuk itu arah kompetensi para birokrat perlu diperjelas. Birokrat harus mampu menghasilkan kebijakan yang berkualitas, sehingga regulasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan di lapangan secara baik, bukan justru menjadi penghalang gerak dan menimbulkan fenomena bottle-neck.

Lebih lanjut, pilihan karir jabatan fungsional ke depan diharapkan akan semakin populer. Pola karir tidak harus dilakukan dalam satu jenis jabatan, namun dapat mulai dijajaki pola karir diagonal, misalnya dari struktural ke fungsional, atau sebaliknya. Dengan demikian, birokrasi diharapkan mampu menanggapi tuntutan perubahan lingkungan eksternal yang terjadi secara dinamis. Taufiq menyampaikan apresiasinya kepada BKF atas transformasi yang dilakukan, khususnya dalam inisiasi implementasi penggunaan JFAK.

Menginjak acara paparan materi, bertindak sebagai moderator adalah Wahyu Kusuma Romadhoni selaku Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, dengan narasumber Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (PUSAKA), Erna Erawati. Dalam sesi paparan, Erna menjelaskan materi yang berkisar tentang latar belakang dan dasar hukum JFAK, serta teknis pelaksanaan uji kompetensi. Erna menyebut bahwa JFAK merupakan jabatan fungsional tertentu yang mempunyai tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan pada lingkungan instansi pusat dan daerah. Kajian dan analisis kebijakan merupakan kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam melakukan analisis kebijakan adalah profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi, dan efektivitas. Hasil dari analisis kebijakan adalah untuk mencapai tujuan tertentu, atau untuk menyelesaikan masalah-masalah publik. Setelah sesi pemaparan materi selesai, pada akhir sesi dibuka sesi tanya-jawab interaktif antara narasumber dengan para peserta sosialisasi. (sdm)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 37/KM.10/2017,   USD : 13,226.00    AUD : 10,591.85    GBP : 17,745.58    SGD : 9,819.87    JPY : 11,959.78    EUR : 15,782.37    CNY : 2,020.92