RAPBN 2018: Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan


Medan, (6/9): Badan Kebijakan Fiskal (BKF) bekerja sama dengan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Utara menyelenggarakan Seminar Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK) dengan tema “RAPBN 2018: Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan”. Acara seminar dilaksanakan di Hotel JW Marriott, Medan, dan dihadiri oleh para pejabat pemerintah daerah Sumatera Utara, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan dan perbankan, akademisi dan mahasiswa.

Mengawali acara seminar, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumut, Bakhtaruddin, menyampaikan welcome remarks yang sangat berharap agar seminar ini akan menjadi forum yang sangat menarik untuk menampung aspirasi masyarakat dalam bentuk dialog interaktif untuk merumuskan solusi atas permasalahan yang kita hadapi saat ini.  Bakhtaruddin menyampaikan bahwa ada tiga agenda yang akan dibahas dalam seminar ini terkait Kondisi Perekonomian Indonesia Terkini, Sosialisasi RAPBN 2018, dan Kondisi Ekonomi Makro dan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya, Plt. Sekretaris Daerah Prov. Sumatera Utara, Ibnu S Hutomo, menyampaikan keynote-speech. Pada kesempatan ini, Hutomo sangat mengapresiasi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah Sumut pada tahun 2017, dimana dana APBD meningkat dan mencapai lebih kurang 13T. Capaian ini adalah yang terbaik dari tahun tahun sebelumnya yang hanya mencapai 10T. Dengan dana yang tersedia, diharapkan pembangunan nantinya akan dapat didistribusikan dengan baik dan merata kepada sekitar 14 juta jiwa penduduk di 33 kota.  Program pembangunan prioritas diterapkan di wilayah pantai timur, pantai barat, pegunungan dan Nias. Program prioritas yang sangat menonjol adalah pembangunan jalan tol seperti Medan-Binjai, Medan-Kuala Namu, Tebing Tinggi – R. Parapat, Tebing Tinggi – Kisaran, dan tak kalah pentingnya adalah pengembangan dari aspek pariwisata.

Pemaparan materi dari para narasumber dimoderatori oleh Paidi Hidayat, Akademisi dari Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU). Narasumber pertama adalah Rofyanto Kurniawan selaku Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, BKF, Kementerian Keuangan; Didik Kusnaini, Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara I, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan sebagai narasumber kedua dan narasumber terakhir adalah Wahyu Ario Pratomo, Ekonom Kementerian Keuangan dari Prov. Sumatera Utara.

Sebelum menyampaikan paparan mengenai kondisi perekonomian terkini, Rofyanto mengapresiasi pembangunan di Sumatera Utara dengan adanya kereta bandara pertama di Indonesia. Selanjutnya, beliau menyampaikan beberapa risiko yang dapat mempengaruhi prospek ekonomi global antara lain proteksionisme perdagangan, re-balancing ekonomi Tiongkok dan harga komoditas yang masih lemah.  Secara spasial, perekonomian nasional masih didominasi oleh Sumatera dan Jawa dengan kontribusi sebesar 80,34 persen. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 diperkirakan akan mencapai 5,2 persen. Rofyanto menegaskan bahwa faktor pendukung pencapaian target pertumbuhan 2017 sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang stabil dan kegiatan sosial masyarakat yang tetap tinggi mendukung kinerja konsumsi rumah tangga; kerja sama yang baik antara pemerintah maupun swasta untuk mendukung investasi; pembangunan infrastruktur, komitmen investasi asing, iklim investasi domestik, kebijakan dan kondisi ekonomi negara maju dan berkembang lainnya.

Paparan kedua terkait Sosialisasi RAPBN 2018 disampaikan oleh Didik Kusnaini. Didik menyampaikan bahwa APBN sebagai instrumen untuk mencapai tujuan kemerdekaan tidak hanya dengan mendorong perekonomian yang tumbuh tinggi, berkelanjutan dan berkeadilan, namun juga melalui indikator kesejahteraan sosial yaitu pengurangan kemiskinan dan kesenjangan serta mencerdaskan kehidupan bangsa.  Meskipun indikator kesejahteraan sosial menunjukkan perbaikan namun akselerasi penurunan kemiskinan dan ketimpangan harus terus dioptimalkan.

Pada tahun 2016, pemerintah memberlakukan efisiensi belanja negara yang berdampak pada adanya pemotongan anggaran sekitar 130T yang dialihkan untuk belanja yang lebih produktif. Meskipun demikian, defisit tetap terjaga di 2,49% terhadap PDB, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,01% dan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan BUN (LK BUN). Sampai dengan Juli 2017, realisasi defisit adalah sebesar 1,54 persen terhadap PDB, lebih rendah dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,95 persen. Pada RAPBN 2018, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat sebesar 5,4 persen, tingkat inflasi 3,5 persen dan nilai tukar rupiah Rp13.500. Defisit RAPBN tahun 2018 dapat diturunkan menjadi 2,19 persen terhadap PDB, penerimaan perpajakan terus ditingkatkan dengan tetap menjaga perbaikan iklim investasi dan dunia usaha, PNBP lebih optimal dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menjaga kelestarian sumber daya alam.

Selanjutnya, kondisi ekonomi makro dan keuangan Provinsi Sumatera Utara disampaikan oleh Wahyu Ario Pratomo, Dosen FEB USU dan Regional Ekonom Kementerian Keuangan. Menurut Ario, peran Sumut dalam perekonomian nasional cukup besar berkisar 4,5 persen– 5,2 persen, namun pendapatan perkapita masih lebih rendah dibandingkan nasional. Inflasi Sumut tahun 2017 diperkirakan akan lebih rendah dari inflasi nasional yang mana faktor penyumbang inflasi ini adalah kenaikan harga perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar  Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara pada Maret 2017 sebanyak 1,453 juta jiwa (10,22%), angka ini berkurang sekitar 2.000 orang bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin Maret 2016 yang berjumlah 1,455 juta jiwa (10,79%).  Selain itu, Ario juga menyampaikan beberapa rekomendasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Sumut antara lain meningkatkan peranan industri pengolahan, peningkatan daya saing dan pencarian pasar baru dan perbaikan kesejahteraan petani.

Sesi terakhir adalah sesi tanya-jawab dari para peserta seminar, beberapa pertanyaan terkait dengan alokasi dana desa yang belum optimal dan pemerataan pembangunan yang diharapkan sampai dengan daerah-daerah terpencil. (rr/pns)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 37/KM.10/2017,   USD : 13,226.00    AUD : 10,591.85    GBP : 17,745.58    SGD : 9,819.87    JPY : 11,959.78    EUR : 15,782.37    CNY : 2,020.92