Workshop "Infrastructure Asset Securitization in Focus"


Bali, (15/09): Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Australian Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) mengadakan workshop dengan tema “Infrastructure Asset Securitization in Focus” pada hari Rabu s.d. Kamis, 14-15 September 2017. Workshop ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan yang terkait dengan pendanaan Infrastruktur dengan skema sekuritisasi aset diantaranya Pemerintah (Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian BUMN) Otoritas Keuangan dan Moneter (OJK dan BI), BUMN (PT PELINDO, BPJS, TASPEN, PT JASA MARGA), perbankan dan sektor swasta (Bank Mandiri, PEFINDO, BEI) dan Institusi Internasional (AIIB, IFC, Sumitomo Mitsui Corporation, WB).

Kegiatan workshop diawali dengan sambutan yang disampaikan oleh Arif Baharudin selaku Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal. Arif menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia tetap kuat dan stabil walaupun di tengah-tengah ketidakpastian global. Foreign Direct Investment (FDI) Indonesia semakin meningkat beberapa tahun belakangan. Dimana hal ini sesuai dengan amanah Presiden Jokowi untuk menjadikan investment sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Namun, perlu menjadi catatan bahwa peringkat doing business Indonesia masih jauh dari ideal di peringkat 91. Untuk memperbaiki iklim investasi dan doing business di Indonesia, Presiden Jokowi telah menunjukkan komitmen jelas dengan penyederhanaan prosedur dan birokrasi. Di samping itu, yang tidak kalah penting yaitu komitmen pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur untuk lebih memikat ketertarikan investor asing ke Indonesia.

Selanjutnya, Aloysius Kik Ro (Deputi Menteri BUMN) menyampaikan pendahuluan dan latar belakang workshop ini. Disampaikan bahwa Presiden Jokowi telah menunjukkan tekad yang kuat untuk membangun fondasi pembangunan ekonomi Indonesia, salah satunya dengan meningkatan kapasitas manusia Indonesia melalui pendidikan, Indonesia dapat kompetitif di pasar global serta pembangunan infrastruktur fisik.

Sesi Pertama mengambil Tema Skema Sekuritisasi Aset Infrastruktur: Sudut Pandang Supply. Sesi ini dimoderatori oleh Arif Baharudin, Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan, dengan 4 narasumber yaitu Cendy Hadiputranto (PT Mandiri Manajemen Investasi), Richard Timbs (Global Infrastructure Hub), Elvyn Masassya (PT Pelindo II), Sid Kusuma (Sarana Multigriya Finansial). Sesi Pertama dihadiri panelis dari pihak issuer (PT Pelindo II dan PT SMF) dan pihak financer (PT MMI).

 

Pada sesi ini disepakati bahwa sektor swasta, perbankan dan BUMN harus mempunyai peran lebih dalam menjembatani gap pembiayaan Infrastruktur Indonesia. Untuk melangkah ke depan, harus ada kesamaan visi dan misi dari 3 pihak utama (Issuer, Financer dan Investor) terkait skema sekuritisasi aset infrastruktur. Selain itu juga diperlukan dukungan yang kuat dari supporting parties misalnya Lembaga Pemeringkat/Pefindo terkait credit enhancement. Juga dibutuhkan prinsip kesederhanaan dimana dengan koordinasi dan komunikasi yang baik, pihak-pihak terkait dapat menyederhakan prosedur dan instrumen skema sekuritisasi aset.

Sesi Kedua masih dengan tema yang sama namun mengambil dari Sudut Pandang Demand. Bertindak selaku moderator Romuald Semblat (AIPEG), bersama 4 narasumber yaitu Silvano Rumantir (Mandiri Sekuritas), Rahim Khawaja (Sumitomo Mitsui Corp), Weili Chen (Standard Chartered), dan Kuncoro Budi Winarno (BPJS). Sesi Kedua dihadiri panelis dari pihak Investor atau calon Investor.

Pada sesi ini dijelaskan bahwa Infrastruktur pada dasarnya investasi jangka panjang sehingga investor yang paling cocok adalah investor jangka panjang yang cenderung menyukai investasi yang stabil dan aman. Begitu juga dengan skema sekuritisasi aset infrastruktur, investor yang paling potensial adalah investor jangka panjang seperti pension funds dan asuransi.

Sesi Ketiga membahas Skema Sekuritisasi Aset Infrastruktur dilihat dari Sudut pandang Regulator. Sebagai moderator Brahmantio Isdijoso (DJPPR-Kemenkeu), dengan narasumber kunci Adriyanto (BKF-Kemenkeu) dan 6 narasumber lainnya yaitu Dodok Dwi Handoko (DJKN-Kemenkeu), Frits Horas Silalahi (BKPM), Gonthor R, Aziz (OJK), Teni Widuriyanti (Bappenas), Simon Milnes (Australian Treasury) dan Ketut A Kusuma (World Bank Jakarta).

 

Pemerintah selaku regulator akan mendukung penuh wacana skema sekuritisasi aset infrastruktur sehingga BUMN didorong untuk mengeksplor cara-cara innovative dari segi pendanaan infrastruktur. Pada kesempatan ini diperkenalkan skema nasional untuk sekuritisasi aset infrastruktur dengan pola (1) Bangun, (2) Operasikan, (3) Sekuritisasi lalu kembali ke pola 1 yaitu bangun kemudian beroperasi lalu disekuritisasikan. Bisa melalui program insentif, deregulasi dan sebagainya. Pemerintah siap untuk memberikan support program baik berupa insentif, pengecualian dan sebagainya jika diperlukan untuk mengakselerasi skema sekuritisasi aset infrastruktur. (sbr/rah)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 40/KM.10/2017,   USD : 13,501.00    AUD : 10,540.84    GBP : 17,755.46    SGD : 9,902.59    JPY : 11,975.02    EUR : 15,845.42    CNY : 2,030.25