Seminar Forum Ekonom Kementerian Keuangan 2017 di Semarang


Semarang, (20/9): Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharan Jawa Tengah dan Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Tengah meyelenggarakan Seminar Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK) dengan tema “RAPBN 2018: Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan” yang berfokus pada pengelolaan utang dalam mewujudkan pembangunan yang merata.

Acara seminar diselenggarakan di Ballroom Hotel Santika Premiere, Semarang, dengan dihadiri para pejabat pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang, akademisi dari perguruan tinggi, perwakilan Kantor Wilayah dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pusat Statistik, serta perwakilan dari asosiasi seperti Apindo, Hipmi dan Kadin.

Seminar didahului dengan penyampaian welcoming remarks oleh Drs. Mirza Effendi, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan tujuan seminar untuk menyebarkan informasi mengenai kebijakan fiskal pemerintah serta mendapat masukan dari pihak terkait sehingga dapat lebih tepat dan akurat kedepannya. Sambutan diikuti dengan penyampaian program dan kebijakan fiskal di Provinsi Jawa Tengah dan pentingnya keselarasan antar kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter.

Acara dilanjutkan dengan penyampaian keynote speech oleh Ganjar Pranowo, S.H., M.IP., Gubernur Provinsi Jawa Tengah diikuti prosesi pemukulan gong pembukaan. Dalam keynote speech yang disampaikan, beliau menyampaikan kondisi besarnya jumlah masyarakat miskin di provinsi Jawa Tengah walaupun pertumbuhan ekonomi telah mencapai 5.2% dengan inflasi yang terjaga. Ganjar Pranowo menguraikan tantangan pemerataan pembangunan masyarakat Jawa Tengah berupa perbedaan tujuan politis dalam penyusunan prioritas anggaran, tata kelola pemerataan penyerapan anggaran yang masih belum tepat sasaran, serta belum termanfaatkannya alternatif pembiayaan di masyarakat daerah. Pada akhir keynote speech, disampaikan harapan agar seminar ini dapat memberi langkah konkret dalam menjawab berbagai tantangan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Seminar kali ini melibatkan Maruto Umar Basuki S.E., M.Si., akademisi Universitas Diponegoro sebagai moderator, bersama tiga orang pembicara dari pihak pemerintah pusat serta akademisi yaitu Adrianto Ph.D, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal; DR Ihda Muktiyanto, S.E., M.Sc., Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Pengelolaan Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; serta Akhmad Syakir Kurnia Ph.D, Ekonom FEKK Provinsi Jawa Tengah.

Adrianto sebagai pembicara pertama menyampaikan kondisi perekonomian Indonesia terkini dan arah kebijakan RAPBN 2018. Dalam pemaparannya, disampaikan kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif baik mencapai 5.01% pada semester I 2017 dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata dunia sebesar 3%. Pertumbuhan ekonomi didukung oleh peningkatan ekspor, terutama ekspor barang industri, serta pertumbuhan dari sektor transportasi dan pergudangan terutama diferensiasi pada moda transaksi online. Pada RAPBN 2018, optimisme pertumbuhan ekonomi ini masih terjaga melalui target pertumbuhan ekonomi mencapai 5.4% dengan defisit APBN diperkirakan 2.92% dari PDB.

Optimalisasi defisit APBN dilakukan dengan penerapan arah dan strategi kebijakan fiskal melalui penguatan kualitas belanja dengan fokus pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas desentralisasi fiskal. Selain itu, strategi kebijakan fiskal dilakukan dengan memperlebar celah fiskal serta menjaga daya tahan dan pengendalian risiko salah satunya melalui pengendalian rasio utang pemerintah. 

Dalam pemaparan berikutnya mengenai pengelolaan utang yang efektif untuk pemerataan pembangunan, Ihda menjelaskan bahwa pembiayaan melalui utang masih diperlukan untuk dapat membiayai belanja produktif di bidang infrastruktur, pendidikan kesehatan, dana transfer ke daerah, serta belanja sosial. Ihda melanjutkan bahwa kondisi utang Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi aman. Pengelolaan utang secara professional, hati-hati, transparan dan terukur menjadi prinsip kunci dalam menjaga risiko pembiayaan. Untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, Pemerintah tetap berupaya melaksanakan strategi pengelolaan utang yang akuntabel dan transparan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan serta mendukung pengembangan pasar keuangan.

Narasumber terakhir, Akhmad Syakir, memberikan pandangan lebih fokus pada kondisi perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada semester I 2017. Dalam paparannya, Jawa Tengah merupakan daerah strategis yang menyumbang 8.65% aktifitas ekonomi Nasional dengan didominasi aktifitas ekonomi dari sektor industri pengolahan. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan pertumbuhan yang stabil, walaupun provinsi mengalami penurunan ekspor TPT dan produk Mebel yang menjadi andalan.  Pada akhir paparan, Akhmad Syakir memberikan masukan dalam pengelolaan kebijakan fiskal Jawa Tengah berupa perlunya peningkatan realisasi belanja modal/infrastruktur, serta optimalisasi pendapatan asli daerah, khususnya melalui eksplorasi pajak air permukaan yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat.

Pada sesi akhir seminar, peserta berkesempatan melakukan diskusi yang secara umum berfokus pada upaya percepatan realisasi pendapatan dan kewenangan kebijakan fiskal Pemerintah Daerah dalam rangka pengurangan ketergantungan terhadap sumber pembiayaan melalui utang pemerintah. (msm/h)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 49/KM.10/2017,   USD : 13,541.00    AUD : 10,210.46    GBP : 18,170.40    SGD : 10,025.91    JPY : 11,981.28    EUR : 15,962.94    CNY : 2,045.10