Seminar Edukasi Publik di Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon


Cirebon, (18/10); Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Kota Cirebon menyelenggarakan seminar edukasi publik pada hari Rabu, 18 Oktober 2017. Edukasi Publik ini mengangkat dua tema yaitu Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-BPJS Kesehatan) dan Kebijakan Transfer ke Daerah khusus Dana Desa dengan menghadirkan narasumber dari Badan Kebijakan Fiskal yang diwakili oleh Dewi Puspita selaku Kepala Bidang Kebijakan Keuangan Daerah, Pusat Kebijakan APBN. Acara yang berlangsung di Aula Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tersebut dibuka dan dimoderatori oleh Dr. H. Suwirno selaku Wakil Rektor III Universitas 17 Agustus 1945 Kota Cirebon.

Mengawali paparannya di hadapan para dosen dan mahasiswa, Dewi Puspita menjelaskan tentang bagaimana APBN sebagai Instrumen untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Salah satu wujud kemakmuran masyarakat adalah pelayanan kesehatan yang memadai. Sektor kesehatan mempunyai nilai strategis untuk mendorong produktivitas sehingga mempunyai kontribusi positif untuk menggerakkan sektor riil dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah sejak tahun 2014 menerapkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan tujuan: 1) meningkatkan akses layanan kesehatan; 2) Perbaikan mutu layanan, dan; 3) Perlidungan Finansial. Selama dua tahun penerapannya, cakupan JKN mencapai 171 juta jiwa dengan sebagian penduduk dijamin oleh asuransi swasta dan sebagian lainnya dibiayai secara mandiri oleh perusahaan. Selain itu, JKN telah meningkatkan perlindungan kesehatan, khususnya untuk penyakit katastropik dan meningkatkan akses ke fasilitas kesehatan dengan biaya yang lebih terjangkau. Program JKN ini menghadapi tantangan berupa defisit pembiayaan yang berasal dari besarnya beban pemerintah untuk membiayai Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi masyarakat kurang mampu.

Pada pemaparan kedua Dewi menjelaskan tentang kebijakan dana desa termasuk implementasinya di daerah. Dana Desa digulirkan mulai tahun 2015 berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan undang-undang tersebut Dana Desa yang bersumber dari APBN ditetapkan sebesar 10% dari dan diluar transfer ke daerah secara bertahap.  Pada awal penerapannya alokasi Dana Desa sebesar Rp 20 triliun dan meningkat hinga Rp 60 triliun pada tahun 2017 dengan jumlah desa yang mencapai 74.954. Perubahan mekanisme penyaluran Dana Desa dari 3 tahap pada 2015 menjadi 2 tahap sejak 2016. Penggunaan Dana Desa disalurkan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Dewi Puspita juga memaparkan tentang tugas dan fungsi pendamping desa yang sangat penting bagi pelaksanaan Dana Desa. Pelaksanaan Dana Desa perlu mendapatkan pengawasan dari semua pihak termasuk masyarakat.

Sesi diskusi diisi dengan tanya jawab dengan dosen dan mahasiswa, beberapa pertanyaan menarik diajukan salah satunya terkait langkah-langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan JKN dan kebijakan pemerintah untuk menghadapi bonus demografi. Selain itu terdapat pertanyaan mengenai bagaimana pencegahan penyelewengan Dana Desa dan strategi peningkatan pengelolaan BUMdes agar dapat meningkatkan kesejahteraan Desa. (db/rr)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 26/KM.10/2018,   USD : 13,923.00    AUD : 10,580.97    GBP : 18,532.57    SGD : 10,405.95    JPY : 12,726.78    EUR : 16,263.79    CNY : 2,173.07