Seminar Forum Ekonom Kementerian Keuangan di Banjarmasin


Banjarmasin, (19/10): Badan Kebijakan Fiskal (BKF) bekerja sama dengan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharan Kalimantan Selatan menggelar Seminar Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK) yang mengangkat tema  RAPBN 2018: Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan. Bertempat di Ballroom Hotel Swiss Belhotel Borneo, Banjarmasin, seminar ini bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan fiskal kepada stakeholder di daerah, yaitu para pejabat pemerintah daerah, pelaku usaha, ekonom, serta para akademisi di wilayah Kalimantan Selatan.

Mengawali acara seminar, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Selatan, Usdek Rahyono, menyampaikan welcome remarks-nya. Dalam welcome remarks-nya, Usdek mengapresiasi terselenggaranya seminar FEKK ini di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sesi selanjutnya,  Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor membuka acara seminar FEKK ini secara resmi yang ditandai secara simbolis dengan pemukulan gong.

Acara inti penyampaian materi seminar nasional menghadirkan tiga narasumber. Mereka adalah Gandy Setiawan, Kepala Bidang Kerjasama Ekonomi dan Keuangan ASEAN, BKF; Kurnia Chairi, Kepala Subdirektorat Analis Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara, Direktorat Jenderal Angggaran; dan Prof. Muhammad Handry Imansyah, Ekonom Provinsi Kalimantan Selatan, dengan dimoderatori oleh Syahrituah Siregar, Dosen Universitas Lambung Mangkurat. Hadir sebagai narasumber sesi pertama, Gandy mempresentasikan Perkembangan dan Kesiapan (Chiang Mai Initiative Multilateralisation) CMIM dalam Kerjasama Keuangan ASEAN +3. CMIM merupakan multilateral liquidity support arrangement yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan likuiditas dan kesulitan neraca pembayaran jangka pendek saat terjadi krisis. Selain itu CMIM juga bertujuan untuk melengkapi fasilitas bantuan pendanaan Internasional yang telah ada. Partisipan CMIM adalah negara-negara yang tergabung dalam ASEAN+3 (10 negara ASEAN, Jepang, Korea Selatan, China) dan terdiri dari 27 pihak yang menandatangani Articles of Agreement (AoA), yaitu para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara ASEAN+3, ditambah Otoritas Moneter Hong Kong, China.

Pada sesi ke-2, Kurnia berkesempatan memaparkan topik mengenai Efektivitas Bantuan Sosial dalam Pemerataan Kesejahteraan. Pada kesempatannya, Kurnia menyampaikan beberapa hal penting dalam rangka pemerataan kesejahteraan, yaitu: (1) momentum ekonomi tahun 2018 perlu dijaga untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi; (2) penerimaan negara harus terus diperkuat dengan didukung langkah-langkah reformasi; (3) belanja negara difokuskan untuk pemerataan pembangunan, penyelesaian proyek strategis, dan perlindungan kepada masyarakat menengah ke bawah; (4) defisit RAPBN 2018 yang lebih rendah untuk menjaga fiscal sustainability dengan utang yang terukur dan dikelola secara transparan, akuntabel, serta sesuai standar internasional; (5) program-program bagi masyarakat khususnya guna pengurangan kemiskinan dan kesenjangan akan terus ditingkatkan dan diperbaiki.

Narasumber terakhir, Prof. Muhammad Handry mempresentasikan tentang Kondisi Ekonomi Makro dan keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Prof. Muhammad Handry mengungkapkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kalimantan Selatan tahun 2017 relatif baik dan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional (5.15% yoy) meskipun cenderung melambat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 5,28% yoy. Selain itu Prof. Muhammad Handry juga memaparkan kondisi terkait pertumbuhan ekspor di Kalimantan Selatan. Negara yang menjadi tujuan utama ekspor Kalimantan Selatan seperti Tiongkok, India dan Jepang mengalami kenaikan signifikan di dalam permintaan ekspornya. Ekspor batubara merupakan komoditi utama ekspor Kalimantan Selatan dan juga merupakan motor penggerak perekonomian Kalimantan Selatan. Namun, ekspor Kalimatan Selatan masih berupa bahan mentah dan setengah jadi sehingga nilai tambah yang diperoleh masih sangat kecil dan industri pengolahan belum berkembang. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan beserta Pemerintah Kabupaten dan Kota harus saling bersinergi untuk menciptakan iklim investasi di bidang industri pengolahan kelapa sawit beserta turunannya, bukan hanya di bidang ekstraktif semata.(cs/lnf)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 45/KM.10/2017,   USD : 13,537.00    AUD : 10,372.05    GBP : 17,799.26    SGD : 9,943.59    JPY : 11,905.47    EUR : 15,740.55    CNY : 2,036.14