BKF Selenggarakan Forum Diskusi Lifting Migas


Jakarta, (18/10): Bekerja sama dengan World Bank, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI menggelar forum diskusi dengan tema “Masa Depan Perekonomian Nasional di Tengah Lifting Minyak dan Gas yang Terus Menurun”. Forum ini bertujuan untuk membahas lebih rinci dampak penurunan produksi minyak bumi dan gas bumi Indonesia terhadap penerimaan negara, kinerja neraca pembayaran dan perekonomian nasional.

Forum diskusi ini dibuka dengan keynote speech dari Purwiyanto, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara. Purwiyanto menyampaikan bahwa migas tidak hanya digunakan untuk pembangunan industri dan rumah tangga, tetapi juga menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang merupakan penopang ekonomi nasional. Namun, saat ini share migas dalam APBN semakin berkurang, dimana tahun 2016 menjadi titik terendah share migas selama 20 tahun terakhir. Hal tersebut dipengaruhi oleh turunnya harga minyak dunia yang berdampak pada harga minyak mentah Indonesia.

Ia melanjutkan, pada tahun 2025, diprediksi kontribusi minyak turun secara signifikan sebesar 25% dan gas bumi sebesar 22%. Menurut Purwiyanto, penyebab turunnya share migas salah satunya yakni kegiatan investasi hulu migas yang terus menurun. Relatif rendahnya investasi berdampak pada terhambatnya penemuan cadangan migas baru. Meskipun demikian, Indonesia masih memiliki cadangan migas yang terbilang cukup besar di lepas pantai atau offshore. Guna memaksimalkan potensi cadangan tersebut, ia berharap agar kebijakan strategis untuk peningkatan investasi dan pengembangan produksi dapat segera diakselerasi. Sehingga penurunan produksi migas tidak akan berlanjut dalam jangka panjang yang akan berdampak pada perekonomian secara keseluruhan.

Banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah, pelaku industri maupun investor. Misalnya tantangan dari sisi infrastruktur, lapangan produksi yang sudah tua (mature), teknologi hingga perizinan dalam pengembangan industri hulu migas. Dalam diskusi yang berlangsung selama tiga jam tersebut, beberapa pembicara dari SKK Migas dan Indonesian Petroleum Association (IPA) sepakat bahwa dibutuhkan simplifikasi peraturan dan kepastian hukum dalam meningkatkan investasi industri hulu migas untuk mendorong peningkatan produksi migas dalam negeri.

Luky Alfirman, Staff Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara, sebagai salah satu narasumber, mengungkapkan bahwa Kemenkeu sebagai pengelola keuangan negara sangat mendukung pengembangan industri hulu migas yang memiliki kontribusi pada penerimaan negara. Ia mengatakan, Kemenkeu dalam membantu peningkatan produksi migas memberikan instrumen fiskal berupa insentif perpajakan yang tetap mempertimbangkan keadilan dengan industri yang lain. Cara lain yang dilakukan ialah bekerja sama dengan Kementerian ESDM, merevisi konsep kontrak bagi hasil migas yang semula melalui skema cost recovery menjadi skema gross split. Menurut Luky, Pemerintah akan terus berupaya memberikan kepastian kondisi iklim bisnis bagi pelaku industri maupun investor agar industri hulu migas dapat semakin berkembang sehingga produksi migas dapat kembali meningkat. (is/atw)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 45/KM.10/2017,   USD : 13,537.00    AUD : 10,372.05    GBP : 17,799.26    SGD : 9,943.59    JPY : 11,905.47    EUR : 15,740.55    CNY : 2,036.14