Kunjungan Mahasiswa Universitas Pakuan Bogor ke Badan Kebijakan Fiskal


Jakarta, (25/10): Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sebagai unit perumus rekomendasi kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman tentang kebijakan fiskal kepada khalayak termasuk kalangan akademisi. Bertempat di Aula Lantai 2, Gedung Notohamiprodjo, Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan sosialisasi dengan mengangkat materi Multilateral Development Banks: Keberadaannya di Tengah Tantangan Global dan Keuangan Inklusif di Indonesia dalam acara kunjungan mahasiswa Universitas Pakuan Bogor.

Sosialisasi kali ini menghadirkan dua narasumber yaitu Dalyono, Kepala Bidang Forum Multilateral, Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, BKF dan Millennia Aulia Susanti, Kepala Subbidang Strategi Keuangan Inklusif, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, BKF. Sosialisasi ini dimoderatori oleh Tri Achya Ngasuko, Pejabat Fungsional Peneliti BKF.

Acara di awali dengan sambutan oleh Endang Larasasti, Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Publik BKF. Pada sesi diskusi, Dalyono berkesempatan menjadi narasumber pertama yang memberikan paparan tentang Multilateral Development Banks. Dalyono menjelaskan tentang pengertian Multilateral Development Bank dengan menjelaskan satu per satu pengertian komponennya. Komponen pertama yaitu multilateral, multilateral artinya banyak dan komplek, yaitu menggambarkan jumlah keanggotaanya yang banyak serta kompleksitas dalam pengambilan keputusan dan analisis. Development, artinya memperbaiki hard infrastructure seperti jalan dan jembatan serta memperbaiki soft infrastructure antara lain pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan kesetaraan gender. Kemudian komponen berikutnya yaitu Bank, dalam hal ini Bank International yang mengumpulkan uang dalam bentuk patungan dan investasi kemudian disalurkan kembali. Jadi Bank Internasional sebenarnya pengertiannya sama dengan bank secara umum, namun cakupannya lebih luas.

Narasumber kedua, Millennia Aulia Susanti membawakan topik Keuangan Inklusif di Indonesia. Millenia menyampaikan bahwa pertumbuhan Indonesia cenderung stabil dan kemiskinan menurun, namun kesenjangannya antara penduduk yang kaya dan miskin meningkat. Salah satu cara untuk mengurangi kesenjangan tersebut adalah dengan adanya keuangan inklusif. Keuangan inklusif adalah kondisi ketika masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan formal seperti bank, asuransi dan pasar modal. Millenia juga menjelaskan pentingnya keuangan inklusif yang akhir-akhir ini menjadi trend baik di Indonesia dan forum-forum Internasional.  Pertama, ketika masyarakat memiliki tabungan di Bank, mereka dapat mencegah kerugian akibat pencurian atau bencana. Kedua, akses terhadap kredit pembiayaan menjadi penting karena kredit berguna bagi individu dan UMKM untuk mengembangkan bisnisnya, serta untuk mendapatkan modal usaha dengan kredit bunga yang lebih kecil. Ketiga, akses asuransi penting untuk memitigasi risiko seperti sakit atau bencana. Terakhir, pentingnya layanan pasar modal yang memungkinkan individu untuk melakukan investasi, sebagai penghasilan tambahan, dan untuk mengembangkan usaha.(cs/is/ps)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 45/KM.10/2017,   USD : 13,537.00    AUD : 10,372.05    GBP : 17,799.26    SGD : 9,943.59    JPY : 11,905.47    EUR : 15,740.55    CNY : 2,036.14