Seminar Kebijakan Pendanaan Riset dan Pembentukan Forum Profesor Riset Nasional


Depok (9/11), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bekerjasama dengan Kementerian Keuangan c.q. Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan seminar bertajuk “Kebijakan Pendanaan Riset yang Implementatif untuk Mewujudkan Daya Saing Bangsa sesuai Nawacita”. Seminar diselenggarakan di Ballroom, The Margo Hotel, Depok, Jawa Barat, dengan mengundang 218 Profesor Riset aktif di seluruh Indonesia, serta perwakilan Kepala Unit Litbang dari 45 Kementerian/Lembaga.

Pada kesempatan pertama, Basuki Purwadi, Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal mendapat kesempatan mewakili Kepala Badan Kebijakan Fiskal memberikan sambutan. Dalam kesempatannya, Basuki memberikan apresiasi atas kerjasama antara LIPI dan Kementerian Keuangan sehingga acara seminar dapat terselenggara dengan baik. Disampaikan pula bahwa kerjasama antara LIPI dan Kementerian Keuangan dalam hal mendorong peningkatan kualitas riset semacam ini bukanlah kerjasama yang pertama.

Kementerian Keuangan memiliki salah satu unit bernama Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang merupakan unit perumus kebijakan dan memanfaatkan jabatan fungsional peneliti di dalamnya. BKF menjadi salah satu contoh demikian dekatnya pelaksanaan penelitian dengan proses perumusan kebijakan. Hal ini yang kemudian membedakan BKF dengan unit Litbang lain, dimana policy maker berada dalam satu payung kelembagaan yang sama dengan sumber daya peneliti. Dalam seminar, dibahas tentang peraturan penganggaran riset yang terbaru sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017. Basuki mengharapkan masukan dari peserta seminar dari sisi substansi ketentuan yang telah ada, agar aturan tersebut lebih applicable dan terjamin sisi akuntabilitasnya.

Pada kesempatan selanjutnya, Bambang Subiyantoro selaku Pelaksana Tugas Kepala LIPI memberikan arahan dan secara resmi membuka rangkaian acara seminar dan pembetukan Forum Profesor Riset Nasional (FPRN). Bambang menyebut, “IPTEK harus menjadi bagian integral dari pembangunan sosial, ekonomi, dan politik, serta ikut mewarnai proses pengambilan keputusan politik dan investasi. Oleh karena itu, peran peneliti dengan landasan etika yang kokoh sangat diperlukan dan harus menjadi kunci kesuksesan bangsa”. Dalam arahannya, Bambang membahas pula beberapa hal terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas IPTEK). Diharapkan melalui forum seminar ini dapat menjadi media dalam mendapatkan masukan dan saran penyempurnaan RUU dimaksud, sebelum nantinya disahkan.

Menginjak inti acara, para narasumber diberikan kesempatan untuk memaparkan materi. Terdapat tiga sesi pembahasan seminar, sesi pertama membahas kebijakan riset, sesi kedua membahas penganggaran riset, dan sesi ketiga membahas pendanaan riset. Pada sesi pertama bertindak selaku moderator adalah Prof. Suharsono (LIPI), dengan narasumber Daryatmo Mardiyanto (Ketua Pansus RUU Sisnas IPTEK) dan Laksana Tri Handoko (Deputi Ilmu Pengetahuan Teknik, LIPI). Pada sesi ini banyak diulas mengenai filosofi dan semangat dari upaya revisi UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sisnas IPTEK, bahwa semangatnya adalah memajukan IPTEK di Indonesia dan mengintegrasikan kegiatan riset dalam suatu roadmap yang mampu mendorong sinergi segenap pihak, baik pemerintah, instansi pendidikan, maupun sektor swasta. Selain itu, dipaparkan pula mengenai pola ketentuan pengelolaan jabatan fungsional peneliti yang baru oleh Laksana Tri Handoko.

Pada sesi kedua, bertindak selaku moderator adalah Prof. Rosichon Ubaidillah (LIPI), dengan tiga orang narasumber yaitu Yudi Hidayat (LIPI), Ira Nurhayati Djarot (Direktur Sistem Riset dan Pengembangan, Kemenristekdikti), dan Adi Indra Hendrawan (Kemenristekdikti). Pada sesi kedua dibahas mengenai sistem penganggaran riset nasional dan studi banding dengan mekanisme sejenis di negara maju. Dibahas pula mengenai Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045 serta implementasi teknis pemberlakuan ketentuan dalam PMK Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017.

Menginjak sesi terakhir, tema bahasan adalah mengenai pendanaan riset. Hal yang diulas antara lain adalah beberapa alternatif pendanaan riset dari dalam negeri, baik melalui lembaga milik pemerintah maupun non-pemerintah. Sesi ini dimoderatori oleh Prof. I Made Sudiana (LIPI), menghadirkan narasumber Zanaria (Kemenkeu) dan Teguh Raharjo (Direktur Eksekutif, Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia). Dalam paparanya, Teguh menyebut bahwa lembaga Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI) lebih condong pada pendanaan penelitian pada ilmu-ilmu murni (basic research), sehingga hal tersebut yang menjadi keunikan dari DIPI. Pada kesempatan yang sama, Zanaria turut memaparkan beberapa skema pendanaan riset dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang saat ini berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan. Disampaikan bahwa LPDP selain melakukan pendanaan biaya pendidikan atau beasiswa, juga melakukan pendanaan riset melalui program Bantuan Dana Riset Inovatif-Produktif (RISPRO). Adapun RISPRO lebih ditujukan pada pendanaan riset yang sifatnya menghasilkan suatu output/produk inovasi dan skema pendanaannya dimungkinkan untuk termin lebih dari setahun (multiyears).

Rangkaian acara dilanjutkan hingga hari berikutnya dengan agenda pembentukan Forum Profesor Riset Nasional (FPRN). Pada hari kedua, Profesor Riset yang hadir dibagi ke dalam tiga komisi. Komisi pertama membahas tema Sumber Daya Manusia (SDM) Riset, komisi kedua membahas penganggaran riset, dan komisi ketiga membahas RUU Pengganti UU Sisnas IPTEK. Hasil-hasil utama dari tiap komisi kemudian dibawa ke sidang pleno untuk disepakati sebagai rencana kerja pengurus FPRN dalam satu tahun ke depan. Dalam sidang pleno diputuskan pula susunan pengurus FPRN. Terpilih sebagai Ketua adalah Prof. Dr. Syamsudin Haris (LIPI), sebagai Wakil Ketua adalah Prof. Tahlim Sudaryanto (Kementerian Pertanian), selanjutnya sebagai Sekretaris Jenderal adalah Prof. Dr. I Made Sudiana (LIPI), serta sebagai Bendarahara Umum adalah Prof. Dr. Bambang Widarsono (Kementerian ESDM).

Acara kemudian ditutup oleh Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Thomas Djamaluddin. Dalam kesempatannya, Thomas berharap semoga melalui peraturan pengelolaan jabatan fungsional peneliti yang baru dan Forum Profesor Riset Nasional yang telah terbentuk, akan semakin memperlihatkan kontribusi Profesor Riset di Indonesia. Kontribusi Profesor Riset hendaknya bukan lagi hanya sebatas lingkup instansi, namun lebih dari itu agar diupayakan dapat berkontribusi hingga lingkup nasional. (RAP/PNS)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 45/KM.10/2017,   USD : 13,537.00    AUD : 10,372.05    GBP : 17,799.26    SGD : 9,943.59    JPY : 11,905.47    EUR : 15,740.55    CNY : 2,036.14