Kunjungan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirendeu ke Badan Kebijakan Fiskal


Jakarta, (8/11): Sebagai bagian dari kegiatan diseminasi informasi terkait kebijakan fiskal, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI, kembali menerima kunjungan mahasiswa yang kali ini berasal dari Universitas Muhammadiyah Cirendeu. Kunjungan yang digelar di Aula Lantai 2, Badan Kebijakan Fiskal, dibuka dengan sambutan oleh Kepala Bagian Umum, Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal, Lukas Lantip Ciptadi. Dalam sambutannya, Lukas menyampaikan bahwa kegiatan ini diadakan untuk membuka kesempatan bagi semua universitas untuk mengenal bagaimana Badan Kebijakan Fiskal membuat kebijakan, seperti kebijakan APBN dan ekonomi makro.

Sesi presentasi dan diskusi yang merupakan acara inti dipandu oleh Aep Soleh, Kepala Subbidang Subsidi Industri dan Rumah Tangga, Pusat Kebijakan APBN, BKF. Paparan pertama disampaikan oleh Bhayu Purnomo, Kepala Subbidang Lembaga Rating, PKEM, BKF membahas terkait ekonomi makro di Indonesia. Bhayu menjelaskan bahwa Indonesia termasuk small open economy yang artinya ekonomi Indonesia akan terpengaruh oleh ekonomi global. Dengan kata lain Indonesia terbuka dengan risiko – risiko jika terjadi gejolak dalam perekonomian global. Dalam estimasi IMF terbaru, terdapat peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi di dunia.  Di Indonesia sendiri, Bhayu mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonominya pada kuartal 3 tahun 2017 sebesar 5,06%. Pertumbuhan tersebut menurutnya lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Pertumbuhan yang meningkat ini ditopang oleh semua komponen yang tumbuh, beberapa diantaranya bahkan tumbuh cukup tinggi seperti investasi dan eskpor impor.  Lebih lanjut ia menjelaskan pertumbuhan berdasarkan regional atau kawasan juga tumbuh positif walaupun mayoritas pertumbuhan masih didominasi dari Jawa. Untuk meningkatkan pemerataan pertumbuhan di tiap kawasan, diperlukan adanya konektivitas seperti jalan, pelabuhan maupun bandara. Oleh karena itu, dalam 5 tahun ke depan pemerintah masih menggalakkan pembangunan infrastruktur.

Selanjutnya Fino Valico Waristi, Kepala Subbidang Belanja Modal, PKAPBN, BKF, memaparkan tentang perkembangan pelaksanaan kebijakan fiskal Indonesia. Kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah yaitu bersifat ekspansif. APBN memiliki tujuan untuk kesejahteraan yaitu masyarakat memperoleh keadilan dan kemakmuran. Untuk mencapai hal tersebut, ada 4 prioritas yang dikembangkan saat ini yaitu di sektor pendidikan yang alokasi belanjanya mencapai 20%. Kedua adalah kesehatan, sebesar 5% dari APBN. Ketiga alokasi infrastruktur, hal ini agar mobilitas dan aksesebilitas menjadi lebih baik sehingga berdampak pada kegiatan ekonomi. Prioritas keempat yaitu perlindungan sosial. Untuk mewujudkan hal tersebut, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dengan cara, pertama memperbesar fiscal space dengan optimalisasi pendapatan, belanja yang berkualitas dan pembiayaan kreatif. Kedua, percepatan dan perbaikan pola penyerapan dan ketiga dengan mengendalikan mandatory spending, seperti pendidikan, kesehatan, dll. Untuk 2018, APBN dibuat lebih kredibel, transparan dan terukur. Tujuannya agar APBN dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.  (is/cs)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 45/KM.10/2017,   USD : 13,537.00    AUD : 10,372.05    GBP : 17,799.26    SGD : 9,943.59    JPY : 11,905.47    EUR : 15,740.55    CNY : 2,036.14