APEC Seminar on Disaster Risk Financing in The Asia Pacific Region


Padang, (04/12) : Sebagai bagian dari APEC Working Group on Disaster Risk Financing dan rangkaian kegiatan Voyage to Indonesia dalam rangka Annual Meetings IMF-World Bank Group 2018, Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan World Bank dan PT. Reasuransi Maipark menyelenggarakan APEC Seminar on Disaster Risk Financing in The Asia Pacific Region. Seminar ini difokuskan pada mekanisme pembiayaan untuk risiko bencana di Indonesia dan anggota APEC lainnya sehingga diharapkan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan bencana di Indonesia.

Mengawali seminar, Wali Kota Padang, Mahyedi Ansharullah menyampaikan opening remarks mengenai semangat kota padang untuk kembali bangkit setelah berkali-kali mengalami gempa melalui pengelolaan risiko bencana yang lebih baik. Opening remarks juga diberikan oleh Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Irfa Ampri, dengan titik berat pada pentingnya pembahasan mengenai mekanisme pembiayaan risiko bencana bagi Indonesia. Dengan mempertimbangkan beban pembiayaan bencana terhadap APBN Indonesia, serta posisi geografis Indonesia sebagai daerah rawan bencana, Indonesia memiliki urgensi dalam mengembangkan mekanisme pembiayaan bencana yang lebih cepat dan efektif. Selanjutnya Operation Manager World Bank Group Indonesia, Rolande S. Pryce menyampaikan salah satu tugas utama World Bank adalah membantu negara dengan risko bencana alam cukup tinggi, untuk menjadi negara yang memiliki resilience terhadap dampak maupun risiko terjadinya bencana alam. 

Diskusi sesi pertama membahas mengenai pendekatan yang saat ini diterapkan oleh Indonesia dalam penanganan bencana. Detty Rosita dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bertindak sebagai moderator dengan beberapa panelis yaitu Irfa Ampri, John Kennedy Aziz, anggota DPR Komisi VII, dan Encep Sudarwan, Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Irfa Ampri menyampaikan mekanisme pembiayaan risiko bencana di Indonesia saat ini yang dilakukan melalui kebijakan retensi risiko dan kebijakan transfer risiko. Kebijakan retensi risiko dilakukan melalui penganggaran dana siap pakai yang dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu terjadinya bencana. Adapun kebijakan transfer risiko direncanakan melalui kebijakan asuransi Barang Milik Negara (BMN) dan pengembangan pasar reasuransi. Encep menyampaikan rencana penerapan kebijakan asuransi BMN dengan lebih detail berupa BMN bangunan pemerintah, transportasi, dan Infrastruktur pada 2018. Mekanisme asuransi BMN direncanakan untuk dibiayai dari anggaran Kementerian/Lembaga pengelola BMN sehingga diharapkan dapat mengurangi beban anggaran untuk pembiayaan risiko ex-post bencana. Selanjutnya, John Kennedy Aziz memaparkan trend alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana yang dirasa jauh dari proporsi ideal dan terus mengalami penurunan. Fakta ini menunjukkan adanya urgensi untuk melakukan optimalisasi anggaran penanggulangan bencana. Menutup diskusi pada sesi pertama, moderator mengulas adanya tantangan terkait kelengkapan dan akurasi data objek pembiayaan bencana di Indonesia.

Pembahasan pada sesi kedua berfokus pada peran sektor swasta dalam memperkuat ketahanan keuangan Indonesia terkait penanggulangan bencana. Kristiyanto, Kepala Bidang Kerja Sama Keuangan Interregional bertindak sebagai moderator dengan pembicara Rianto, Otoritas Jasa Keuangan,  memaparkan peran OJK dalam mengatur regulasi dan melakukan pengawasan terkait asuransi dan reasuransi bencana. OJK telah menghasilkan salah satu regulasi pendukung pembiayaan risiko bencana berupa skema asuransi premi mikro, skema reasuransi perusahaan asuransi. Skema ini dirasa dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pembiayaan risiko bencana. Yasril Y Rasyid dari PT Reasuransi MAIPARK menambahkan adanya tantangan koordinasi stakeholder dalam penyusunan skema pembiayaan risiko bencana yang tepat bagi Indonesia. Selain tantangan tersebut, skema pembiayaan risiko Indonesia dapat dimaksimalkan dengan mewajibkan partisipasi masyarakat dalam skema tersebut. Gambaran tentang produk pembiayaan risiko bencana yang telah dilakukan Indonesia disampaikan oleh Ika Riani dari Kementerian Pertanian. Ika menyampaikan showcase penerapan Asuransi Usaha Tani Padi dan Asuransi Usaha Tani Sapi. Namun demikian, pembiayaan tersebut masih dibiayai dari subsidi premi dari Pemerintah. Diskusi dilanjutkan dengan paparan showcases dari International Finance Cooperation (IFC). Anita Untario memaparkan produk IFC berupa earthquake index insurance serta pengembangan agri insurance. Hal penting yang menjadi point diskusi pada sesi ini ialah penyusunan skema pembiayaan yang tidak hanya melibatkan sektor swasta namun juga memperkuat pasar keuangan melalui pemerataan objek asuransi bencana.

Pembahasan pada sesi berikutnya dimoderatori Eka Chandra Buana dari Bappenas dengan membahas elemen yang dibutuhkan dalam skema pembiayaan yang efektif. Walikota Padang mengawali diskusi dengan memaparkan pengalaman penanggulangan bencana gempa bumi Padang 2009. Kotamadya Padang menginisiasi program Kota Cerdas Bencana dengan fokus pada edukasi masyarakat terkait pengurangan risiko bencana. Selanjutnya Danar Widhiyani dari BNPB memaparkan langkah ideal dalam manajemen risiko bencana berupa pemahaman risiko bencana Indonesia, penyempurnaan tata kelola risiko dan investasi dalam pembiayaan risiko melalui integrasi pembiayaan risiko bencana dalam pertimbangan kebijakan fiskal. Didik Kusnaini dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menyampaikan kelemahan dalam mekanisme dana siap pakai pada APBN Indonesia. Keterbatasan dana, keterbatasan kecepatan respon serta perbedaan antara perencanaan pembiayaan risiko bencana dan proses penyusunan APBN menjadi hambatan utama yang perlu diatasi dalam mewujudkan pembiayaan bencana yang efektif.

Pembahasan pada hari pertama disimpulkan pada sesi wrap up yang dimoderatori Dalyono, Kepala Bidang Kerja Sama Multilateral, BKF. Diskusi panel bersama perwakilan panelis masing-masing sesi menghasilkan kesimpulan bahwa skema pembiayaan risiko bencana perlu segera disusun dengan memperhatikan beberapa skema penerapan yang telah dilakukan. Pemerintah Kota Padang berfokus pada edukasi dan kesadaran masyarakat terkait pembiayaan risiko. Adapun referensi teknis dapat merujuk pada skema program asuransi mikro yang dikembangkan OJK. Adapun untuk menyiapkan skema pembiayaan risiko bencana nasional, perlu dilakukan kerja sama dengan pihak swasta dan akademisi dalam penyusunan naskah akademis dalam penyiapan payung hukum skema tersebut. Apabila persiapan tersebut telah dilakukan, penerapan skema dapat dilakukan dengan penerapan pilot project pembiayaan. (msm/lnf)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 49/KM.10/2017,   USD : 13,541.00    AUD : 10,210.46    GBP : 18,170.40    SGD : 10,025.91    JPY : 11,981.28    EUR : 15,962.94    CNY : 2,045.10