Seminar Voyage to Indonesia:


Yogyakarta, (25/1): Mengawali rangkaian G20 Meeting tahun 2018 (G20 Framework Working Group/FWG), Indonesia melalui Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, pada tanggal 23 Januari 2018 mengadakan “Seminar on Inequality and the Role of Technology in Shaping the Future of Work” di Yogyakarta. Seminar yang dihadiri oleh sekitar 250 peserta yang berasal dari organisasi internasional, kementerian/lembaga, akademisi dan pihak swasta ini dibuka oleh Rionald Silaban, Staff Ahli Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional, Kementerian Keuangan. Seminar ini juga merupakan rangkaian program “Voyage to Indonesia (VTI)” dalam rangka penyelenggaraan Sidang Tahunan IMF-World Bank di Bali pada bulan Oktober tahun ini.

Dalam kesempatan tersebut Rionald menyampaikan harapannya agar Indonesia dan juga negara-negara yang tergabung dalam G20 dapat sama-sama belajar dan berbagi pengalaman bagaimana memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, pertumbuhan, lapangan kerja dan mengurangi ketimpangan.

Saat ini menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, dalam keynote speech-nya, perkembangan teknologi membuat hidup masyarakat lebih mudah. Namun demikian, menurutnya perkembangan teknologi saat ini atau biasa disebut revolusi industri 4.0 yang akan didominasi oleh otomasisasi dan digitalisasi harus dapat diantisipasi oleh pemerintah, terutama yang akan berdampak pada ketersediaan lapangan kerja maupun ketimpangan.

Kepala Bappenas mengungkapkan menurut riset yang dilakukan oleh McKinsey di tahun 2016, akan ada sekitar 52,6 juta pekerjaan yang akan tergantikan sebagai akibat dari perkembangan industry 4.0. Namun, di sisi lain, sebanyak 3,7 juta pekerjaan baru akan tercipta. Hal ini menurutnya, menjadi concern bagi pemerintah karena jumlah pekerjaan baru yang akan muncul lebih kecil dibandingkan dengan pekerjaan yang akan hilang. Oleh karena itu, pemerintah tengah memetakan pekerjaan yang tidak akan terdampak oleh perkembangan industri yang akan datang.

Sementara itu, ketimpangan juga akan menjadi salah satu tantangan bila pemerintah tidak bisa mengantisipasi gelombang perubahan teknologi. Ketimpangan lanjut Bambang, tidak hanya menjadi isu bagi Indonesia saja tetapi juga menjadi isu negara – negara di dunia bahkan di level negara maju. Perkembangan teknologi ungkap Bambang, dapat memberikan keuntungan bagi beberapa pihak, seperti peningkatan pendapatan bagi pekerja yang memiliki skill di bidang teknologi yang mumpuni. Hal ini akan menimbulkan pelebaran ketimpangan jika hanya segelintir orang saja yang memperoleh manfaat dari perkembangan teknologi. Sehingga pemerintah perlu melakukan upaya – upaya untuk mencegah terjadinya ketimpangan yang semakin tinggi.

Lebih lanjut Bambang menjelaskan bahwa pemerintah tengah menggencarkan berbagai upaya untuk meminimalisasi dampak tersebut, seperti peningkatan skill untuk siswa pendidikan vokasi baik dari level sekolah menengah, politeknik maupun training. Ia menekankan bahwa pemerintah harus dapat memastikan bonus demografi untuk tenaga kerja Indonesia dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dengan baik. Ilmu terkait teknologi informasi harus menjadi salah satu kurikulum utama dalam pendidikan tersebut. Tidak hanya kurikulum, peningkatan soft skill dan hard skill juga dibutuhkan untuk membuat para pekerja menjadi lebih berkualitas. Selain itu, penguatan sertifikasi dengan  meningkatkan kualifikasi yang dibutuhkan. Hal ini lanjut Bambang dapat mencegah kemungkinan terjadinya unemployment, karena perusahaan atau pemberi kerja merasa yakin terhadap kemampuan pekerjanya. (is/atw/cs)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 24/KM.10/2018,   USD : 14,134.00    AUD : 10,658.45    GBP : 19,032.00    SGD : 10,539.58    JPY : 12,756.55    EUR : 16,665.12    CNY : 2,222.96