Warta Fiskal

Penguatan Kemitraan Regional dan Bilateral

Edisi: 6 / Tahun 2018

Tumbuh bersama (growing together) adalah kata yang mencerminkan kondisi ideal kemitraan (partnership) antarnegara. Kesenjangan sumberdaya (planet, people dan technology) di setiap negara, menuntut semua negara harus melakukan kerjasama kemitraan yang saling melengkapi (close the gap). Bentuk kerjasama kemitraan, bisa bersifat multilateral atau regional ataupun bilateral. Dalam konteks bilateral, Indonesia telah menjalin kerjasama kemitraan dengan 162 negara serta satu teritori khusus yang berupa non-self governing territory (www.kemlu.go.id). Sedangkan dalam konteks regional, Indonesia menjalin kerjasama kemitraan antara lain dengan EU (European Union), APEC (Asia Pasific Economic Cooperation), dan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). 

|

Warta Fiskal

APBN 2019 : Sehat, Adil, dan Mandiri

Edisi: 5 / Tahun 2018

Sehat, adil, dan mandiri adalah tiga kata yang menjadi mantra dalam APBN 2019. Pemilihan tiga kata ini tentu tidak sembarangan tetapi disengaja untuk menggambarkan suasana kebatinan dalam penyusunan APBN.

|

Warta Fiskal

Tax Holiday Untuk Mendorong Investasi

Edisi: 4 / Tahun 2018

Tax holiday secara sederhana dipahami sebagai a temporary reduction or elimination of a tax. Suatu periode sementara dimana tarif pajak yang diterapkan untuk produk atau jasa tertentu dikurangi atau dihapus. Ini identik dengan pengurangan pajak (tax abatement), subsidi pajak atau pengurangan pajak (tax subsidy or tax reduction). 

|

Warta Fiskal

Makro Fiskal 2019: Dorong Investasi dan Daya Saing

Edisi: 3 / Tahun 2018

Desain Kebijakan Makro-Fiskal diperlukan untuk membangun suatu narasi teknokratik yang menjiwai penyusunan APBN. Tahun 2019 merupakan tahun terakhir pemerintahan Jokowi-JK sehingga desain kebijakan makro-fiskal dalam RAPBN 2019 perlu menunjukkan kulminasi pembangunan yang berjalan dan merangkai keberlanjutan ke periode berikutnya.

|

Warta Fiskal

Lembaga Ekonomi Yang Merakyat

Edisi: 2 / Tahun 2018

Lembaga Keuangan adalah badan usaham yang bergerak dalam jasa keuangan, aset utamanya berbentuk aset keuangan maupun tagihan-tagihan (claims) berupa saham obligasi dan pinjaman. Fungsinya sebagai mediator antara kelompok masyarakat pemilik modal dan yang memerlukan dana. Industri jasa keuangan, memiliki fungsi dan peran sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja, dan memberantas kemiskinan (Sri Mulyani Indrawati, Menkeu RI, 2017). Sebagai sebuah industri, Pemeritah merancang Undang-Undangnya, sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan regulasi operasional dan pengawasan

|

Warta Fiskal

Green Economy

Edisi: 1 / Tahun 2018

Selama lebih dari 50 tahun praktik penambangan di Indonesia sangat rakus cadangan karena menambang dan menjual mineral mentah (bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, dll) tanpa diolah terlebih dahulu serta kurang memperhatikan kelestarian lingkungan. Pengusaha tambang beralasan bahwa investasi pabrik pengolahan (smelter) sangat mahal. Sementara hutan kita juga terus mengalami deforestasi dan degradasi. Banyak lahan hutan telah berubah wajah menjadi lahan gundul. Sebagian lagi berubah fungsi menjadi jalan raya, jalan tol, rumah penduduk, dan gadung perkantoran. Karena peremajaannya kurang menyebabkan areal hutan yang hilang lebih besar dibandingkan areal hutan baru.

|

ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


KONTAK: Jl. Dr. Wahidin No. 1 Gd. R. M. Notohamiprodjo, Jakarta Pusat 10710
email: ikp@fiskal.kemenkeu.go.id

  Kurs Pajak : KMK Nomor 20/MK.10/2019,   USD : 14,052.00    AUD : 10,069.13    GBP : 18,315.80    SGD : 10,375.44    JPY : 12,545.98    EUR : 15,837.44    CNY : 2,096.72