Warta Fiskal

Percepatan Belanja Publik

Edisi: 3 / Tahun 2015

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan daya serap anggaran sejak pemerintah mereformasi pengelolaan keuangan negara (termasuk keuangan daerah).Misalnya perbaikan tata kelola, perbaikan atau revisi atas kebijakan pengadaan barang/jasa , revisi atas kebijakan pengadaanlahan sebagai salah satu input untuk pembangunan nfrastruktur, sampai dengan pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA).

|

Warta Fiskal

Era Baru Kebijakan Subsidi

Edisi: 2 / Tahun 2015

Kebijakan subsidi harus diarahkan pada barang atau jasa public goods. Di wilayah ini, negara harus memberikan jaminan kepada warga negara tanpa kecuali untuk mendapatkan akses yang luas terhadap barang atau jasa tersebut. Negara tidak boleh memberikan subsidi pada barang atau jasa private goods karena dalam mendapatkan barang tersebut bisa diakses melalui mekanisme persaingan murni. Kebijakan subsidi disebut salah sasaran bila mengalir ke sasaran private good. Di Indonesia, kasus seperti ini terjadi pada subsidi BBM yang sudah terjadi bertahun-tahun tanpa solusi. Orang kaya menjadi pelanggan terbesar subsidi BBM. Praktik ini tentu bias dari prinsip dasar subsidi dan membuat ekonomi Indonesia menjadi kurang sehat.

|

Warta Fiskal

APBN 2015

Edisi: 1 / Tahun 2015

Total belanja Negara pada APBNP 2015 ditetapkan sebesar Rp 1.984,1 triliun atau naik sekitar Rp 142 triliun dibandingan dengan APBN 2014 sebesar Rp 1.842,5 triliun. Secara teori, belanja negara (spening) menjelaskan tersedianya dana untuk melaksanakan tiga fungsi ekonomi, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

|

Warta Fiskal

Pencapaian Fiskal 2014

Edisi: 6 / Tahun 2014

Beberapa masalah dalam persiapan Pilkada serentak 2015 mencuat dan berpotensi menjadi polemik yang bisa mengakibatkan kegaduhan politik baru. Mulai dari nasib Golkar dan PPP yang terancam tak bisa ikut, hingga anggaran bagi 184 KPU daerah yang belum tersedia.

|

Warta Fiskal

Indonesia Hebat

Edisi: 5 / Tahun 2014

Presiden Joko Widodo atau sering dipanggil Jokowi, memimpin Negeri ini dengan visinya “Indonesia Hebat”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Jokowi menjalankan sembilan agenda prioritas yang Ia namakan Nawa Cita. Dari Sembilan agenda perioritas tersebut, setidaknya ada tiga agenda yang memerlukan peran Badan Kebijakan Fiskal (BKF) selaku unit perumus kebijakan fiskal.

|

Warta Fiskal

Tantangan Fiskal

Edisi: 4 / Tahun 2014

Dalam membangun kemandirian ekonomi, peran fiskal sangat penting. Pemerintah harus mengoptimalkan sumber daya ekonomi yang tersedia untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan Negara. Pajak hanya meningkat bila sumberdaya ekonomi dikuasasi Negara dan dikelola secara mandiri.

|

ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


KONTAK: Jl. Dr. Wahidin No. 1 Gd. R. M. Notohamiprodjo, Jakarta Pusat 10710
email: ikp@fiskal.depkeu.go.id

  Kurs Pajak : KMK Nomor 43/KM.10/2018,   USD : 15,215.00    AUD : 10,821.68    GBP : 20,048.24    SGD : 11,041.22    JPY : 13,573.74    EUR : 17,600.18    CNY : 2,200.95