[Warta Fiskal]-Badan Kebijakan Fiskal

Green Economy Green Economy

Edisi: 1 / Tahun 2018

Selama lebih dari 50 tahun praktik penambangan di Indonesia sangat rakus cadangan karena menambang dan menjual mineral mentah (bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, dll) tanpa diolah terlebih dahulu serta kurang memperhatikan kelestarian lingkungan. Pengusaha tambang beralasan bahwa investasi pabrik pengolahan (smelter) sangat mahal. Sementara hutan kita juga terus mengalami deforestasi dan degradasi. Banyak lahan hutan telah berubah wajah menjadi lahan gundul. Sebagian lagi berubah fungsi menjadi jalan raya, jalan tol, rumah penduduk, dan gadung perkantoran. Karena peremajaannya kurang menyebabkan areal hutan yang hilang lebih besar dibandingkan areal hutan baru.

Technological Change Technological Change

Edisi: 6 / Tahun 2017

Bisnis berbasis teknologi informasi bergeral begitu cepat. Muncul fenomena kejutan di hampir seluruh dunia, masuk tanpa memberi tahu, menembus tanoa hambatan, dan menggeser tanpa memaksa atau melawan. Pemain-pemain lama seperti dihipnotis, karena tiba-tiba market share-nya tergerus begitu dalam, omzetnya menguap, dan ancaman laba di depan mata. Apa yang harus dilakukan oleh para pimpinan bisnis yang berada di posisi incumbent?

Sektor Keuangan Sektor Keuangan

Edisi: 5 / Tahun 2017

Dunia saat ini mengalami era distruktif di beragam sektor, termasuk sektor keuangan. Distrupsi disebabkan oleh mantra-mantra start-up termasuk mantra dari financial technology (Fintech Mantra). Sebut saja Bitcoin, uang digital, yang mengilangkan peran pihak ketiga dalam transfer uang antar nasabah, yang biasanya menjadi area mainan (play ground) bank atau institusi finansial. Mantra ini bisa mengurangi peran bank dan pada akhirnya berimplikasi terhadap employee layoff. Mantra lainnya adalah Peer to Peer (P2P) Landing, yang memberikan kemudahan kepada calon investor untuk melakukan investasi kepada calon nasabah potensial. Bila mantra ini efektif dan meluas, akan mengurangi Dana Pihak Ketika (DPK) dan penyaluran kredit perbankan.

APBN 2018 APBN 2018

Edisi: 4 / Tahun 2017

Pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan yang dipercepat, merupakan tema kebijakan fiskal tahun 2018. Pemerintah mantargetkan pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2018 sebesar 5,4 persen. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah memacu investasi dan infrastruktur. Sekitar Rp410,7 triliun dana APBN 2018 dialokasikan untuk mendukung pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan sepanjang 865 km, irigasi 781 km, pembangunan rumah susun (Rusun) sebanyak 13.405 unit dan meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi 95,15 persen.

Dana Desa Dana Desa

Edisi: 3 / Tahun 2017

Keyakinan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa sehingga terwujudnya kemandirian desa telah diamanatkan dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dana desa merupakan dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan desa. Pemberian dana desa ini juga telah dijadikan sebagai salah satu program Jokowi-JK yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Insentif Fiskal Insentif Fiskal

Edisi: 2 / Tahun 2017

Suatu Negara disebut mandiri bila Negara tersebut bisa membangun dan melayani masyarakatnya dengan kemampuan sendiri (self financing), yaitu kapasitas penerimaan yang bersumber dari pajak mencukupi atau melebihi kebutuhan belanja negara tersebut. Ini impian semua negara, akan tetapi sedikit sekali negara yang mampu mencapai level seperti ini. Kebanyakan negara memiliki postur anggaran yang belanjanya didesain lebih besar dari kemampuan penerimaan pajak. Pemerintah memilih kebijakan defisit (deficits budget) untuk memacu pertumbuhan yang lebih cepat. Konsekuensinya, negara tersebut harus berutang, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri, untuk menutup fiscal gap.