Analisis Implementasi Spending Review pada Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2013-2015

Bilmar Parhusip

Abstract

Kajian ini menganalisis implementasi technical spending review pada Kementerian Negara/Lembaga (K/L) tahun 2013-2015 di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini menemukan bahwa spending review di Indonesia dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) dengan keterlibatan yang terbatas dari K/L. Kajian ini menyimpulkan bahwa pendekatan penyusunan spending review topdown tidak efektif dalam proses dan penggunaan laporan spending review dalam pengambilan keputusan penganggaran dan implementasi penganggaran berbasis kinerja. Isu kontekstual dan implementasi ditemukan menjadi hambatan utama dari implementasi spending review K/L.


Full Text:

PDF

References


Afrizal. (2015). Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif

dalam Berbagai Displin Ilmu. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Allen, R.,& Tommasi, D. (2001). Managing Public Expenditure: A Reference Book for Transition Countries,

France: OECD.

Allen, R. (2009). The Challenge of Reforming Budgetary Institutions in Developing Countries. International

Monetary Fund.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. (2016).Hasil Penyelenggaraan Diklat Reguler Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Bogor: Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2016a). Laporan atas Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri 2015. Jakarta:BPK.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2016b). Laporan atas Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015. Jakarta: BPK.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2016c). Laporan atas Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Kementerian Kesehatan 2015. Jakarta: BPK.

Bouckaert, G.,& Halligan, J. (2008).Managing Performance: International Comparisons. London & New

York: Routledge.

Creswell, J.W. (2015). Penelitan Kualitatif & Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan. Edisi Ke-

Yogyakarta: Pustaka.

Commonwealth. (2016). Key Principles of Public Sector Reforms: Case Studies and Framework.

Commonwealth Secretariat.

Curristine, T.L.Z., & Joumard, I. (2007). Improving Public Sector Efficiency: Challenges and

Opportunities. OECD Journal on Budgeting, 7(1). 161-201.

Curristine, T. (2005). Government Performance: Lessons and Challenges, OECD Journal on

Budgeting. 5(1). 127-150.

Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPB. (2016a). Data Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan

Anggaran (PA). Jakarta: Direktorat Pelaksanaan Anggaran.

Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPB. (2016b). Hasil Konfirmasi Spending Review. Jakarta:

Direktorat Pelaksanaan Anggaran.

Direktur Jenderal Perbendaharaan. Surat Edaran Jenderal Perbendaharan Nomor SE-54/PB/2013

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Review Pelaksanaan

Anggaran dan Spending Review Tahun 2013.

Direktur Jenderal Perbendaharaan. Surat Edaran Jenderal Perbendaharan Nomor SE-2/PB/2015

tentang Penyusunan Spending Review Tahun 2015.

Direktur Jenderal Perbendaharaan. Surat Edaran Jenderal Perbendaharan Nomor SE-12/PB/2016

tentang Penyusunan Spending Review.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB). (2013).Spending Review 20 Kementerian Lembaga: Bahan

Masukan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lembaga

Tahun Anggaran 2014. Jakarta: DJPB.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan.2014.Spending Review 2013: Bahan Masukan Pertemuan Tiga Pihak

(Trilateral Meeting) Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lembaga Tahun Anggaran 2015. Jakarta:

DJPB.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB). (2015).Spending Review 2015. Jakarta: DJPB.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB). (2016).Spending Review 2016: Preliminary Report,

Jakarta: DJPB.

De Graaf, G.,& Huberts, LWJC. (2008,July-August). Portraying the Nature of Corruption Using

an Explorative Case Study Design. Public Administration Review. 640-653.

Hilton R.M.,& Joyce, P.G. (2011).Performance Information and Budgeting in Historical and Comparative

Perspective dalam Pieters. B Guy, Pierre, John. The Handbook of Public Administration.

London: Sage Publication.

Kementerian Dalam Negeri. (2016). Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015. Jakarta:

Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Kesehatan. (2016). Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2015. Jakarta:

Kementerian Kesehatan.

Kementerian Keuangan. (2014). Dasar-dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia edisi II, Direktorat

Jenderal Anggaran. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran.

OECD. (2007). Performance Budgeting in OECD Countries. Paris: OECD.

OECD. (2008). Performance Budgeting: A User’s Guide. OECD Observer Policy Brief. 1-7.

OECD. (2012).Budgeting Levers, Strategic Agility and The Use Of Performance Budgeting In 2011/12. Paper

dipresentasikan pada the OECD 8thAnnual Meeting on Performance and Results.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/Permen-KP/2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan

Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.02/2015 tentang Perubahan atas PMK

Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Penny, J. (2012). Value for Money dan International Development: Deconstructing Myths to Promote a More

Constructive Discussion. Paris: OECD.

Robinson, M. (2013).Spending Review, Working Party of Senior Budget Officials. Paper dipresentasikan

pada3th Annual Meeting of OECD Senior Budget Officials.

Robinson, M. (2014). Connecting Evaluation and Budgeting. OECD Working Paper Series No. 30.

Washington DC: Independent Evaluation Group World Bank.

Rosen, H.S., & Gayer, T. (2010). Public Finance. New York: McGraw Hill.

Rubin, I.,& Kelly, J. (2007).Budget and Accounting Reforms.dalam E. Ferlie, L. E. Lynn & C. Pollitt

(ed.). The Oxord Handbook of Public Management. New York: Oxford University Press. 563-

Schiavo-Campo, S. (1999, July - Desember).Strengthening “Performance” in Public Expenditure

Management. Asian Review of Public Administration. Vol. XI. No. 2 . 23-44.

Spending Reviewakan Membuat Kita Selalu Ada.(2013, Maret). Majalah Treasury Indonesia. Edisi I/2013.

-16.

Wijaya, M.A. (2016). Konsepsi dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja. Warta Anggaran. Edisi 30

tahun 2016. 19-22. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran.

World Bank. (1998). Public Expenditure Management Handbook. Washington D.C: World Bank.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN

tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Kajian Ekonomi dan Keuangan