ENG  |  IND
Pembiayaan Perubahan Iklim di Indonesia

Indonesia menginginkan untuk mengarahkan pertumbuhan ekonomi dan penurunan risiko perubahan iklim terefleksikan dalam reformasi kebijakan fiskal yang telah diperkenalkan di beberapa tahun belakangan ini untuk memenuhi target penurunan gas rumah kaca yang dideklarasikan pada tahun 2009. Diharapkan bahwa penurunan sebesar 26% apabila dilakukan pada level Business As Usual (BAU) sampai dengan tahun 2020, atau 41% dengan dukungan internasional. Kebijakan publik dan pembiayaannya akan memainkan peran yang penting untuk memenuhi target tersebut.

img-right

Berdasarkan CDKN, laporan kajian 2012, salah satu mekanisme kunci untuk memfasilitasi pembiayaan perubahan iklim di Indonesia melalui Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), yang dibentuk pada tahun 2009 untuk mengumpulkan dan mengoordinasikan dana dari berbagai sumber untuk membiayai kebijakan dan program perubahan iklim di Indonesia, baik untuk mitigasi dan adaptasi. Karena mitigasi perubahan iklim menjadi perhatian utama, kunci utama untuk memenuhi komitmen ini adalah mendesain Rencana Aksi Nasional terhadap penurunan emisi gas rumah kaca, yang diatur dibawah Peraturan Presiden No, 61/2011. Rencana nasional mengatur pondasi untuk perencanaan Nationally Approved Mitigation Actions (NAMAs) di bawah UNFCCC. Komitmen Indonesia untuk mereduksi emisi gas rumah kaca telah menjadi salah satu pionir dari beberapa sebagian kecil negara non Annex I untuk menentukan peraturan reduksi emisi gas rumah kaca. Selain itu, rencana aksi regional terhadap penurunan emisi gas rumah kaca (RAD-GRK), terdiri dari kontribusi provinsi  untuk menurunkan targetnya, dimana laporannya akan kemudian diterbitkan pada tahun 2012.


UNFCCC, EU, dan World Bank mengestimasikan total biaya untuk kegiatan mitigasi perubahan iklim bagi negara berkembang, yaitu sekitar USD 150 miliar per tahun (estimasi skala rendah) dan USD 180 miliar per tahun (untuk estimasi skala tinggi). Diasumsikan sebesar 5%-10% pembagian untuk Indonesia, aksi mitigasi suatu negara mungkin membutuhkan biaya antara USD 7,5 miliar dan USD 9 miliar per tahun. Indonesia juga disediakan beberapa estimasi dalam kebutuhan pembiayaan perubahan iklim, termasuk yang telah dipresentasikan di Second National Communication kepada UNFCCC, oleh Kementerian Keuangan dalam laporannya Green Paper, yang juga telah disubmit sebagai bagian di laporan RPJMN.


Pengeluaran yang direncanakan dalam RAN GRK pada tahun 2012, diperkirakan sebesar Rp. 15,9 triliun pada 2012 untuk disesuaikan dengan harga saat ini dan Rp. 15,2 triliun untuk harga pada tahun 2010. Tabel berikut menunjukkan rangkuman sumber pendanaan perubahan iklim di Indonesia.


img-sumber-pendanaan


Kebutuhan Pembiayaan Perubahan Iklim

Berdasarkan kajian yang dilakukan melalui Indonesia’s First Mitigation Fiscal Framework (2011), diestimasikan bahwa biaya mitigasi untuk aksi mitigasi dalam RAN-GRK adalah sekitar Rp. 670 triliun (USD 70,5 miliar) sampai pada tahun 2020. Direncanakan berdasarkan target RAN-GRK yaitu 0.767 GtCO2e dikalikan dengan biaya rata-rata untuk tiap beratnya yaitu Rp. 91.000 (USD 9,5) per tCO2e. Selain itu, sumber pembiayaan yang ada adalah hanya sebesar Rp. 15,9 triliun (USD 1,67 miliar), diperoleh dari anggaran pemerintah pusat, di luar anggaran pembiayaan pemerintah, dan anggaran pemerintah lokal pada tahun 2012. Sebagai hasil, pembiayaan saat ini hanya mampu membiayai 23% dari total mitigasi yang dibutuhkan (UNDP 2012).

Tujuan dan Periode Jumlah yang Dibutuhkan
Rp. Triliun
USD miliar Sumber
Estimasi sumber pendanaan untuk aksi penurunan emisi 37.8 3.7 RPNJM 2010-2014
26% reduksi emisi GRK 83 81.3 DNPI (2009)
41% reduksi emisi GRK 168 164 DNPI (2009)
Aksi adaptasi Belum ditentukan   Prasetyantoko dan Setiawan (2011)

Diadaptasi dari: Tirpak et al. (2012) 
sumber: The Effectiveness of Climate Finance: A Review of the Indonesia Climate Change Trust Fund, 2014

 


Mitigasi

Kebutuhan pembiayaan mitigasi di Indonesia ditunjukkan pada table berikut.

No Sumber

Kebutuhan Mitigasi
(dalam USD)

Kebutuhan Mitigasi Tahunan (dalam USD)
1 RPJMN, 2010 3.7 bn (2010 – 2014) 925 juta
2 Second National Communication, 2009 8.3 bn (26%) 0.83 – 1.68 bn
3 DNPI – McKinsey Cost Curve, 2009 385.2 bn (2010 – 20130) 19.26 bn
4 Bappenas, 2011 28.07 bn (RAN-GRK 2010-2020) 2.8 bn
5 CPEIR, 2012 70.5 bn (RAN-GRK until 2020) 7.05 bn
Adaptasi

Berdasarkan RAN API (2014) yang sekarang dalam proses revisi, sampai saat ini belum ada perhitungan kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan kebijakan adaptasi perubahan iklim yang dikembangkan untuk mendukung rencana aksi di Indonesia. Biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan adaptasi ini belum dikembangkan. Perkiraan jumlah biaya adaptasi pertahun untuk negara bekembang adalah sebagai berikut:

Assessment Annual Cost Year
UNDP 2007 $86 billion 2015
UNFCCC 2007 $28-67 billion 2030
World Bank 2006 $9-41 billion Present
Oxfam 2007 $50 billion Present
Stern Review 2006 $4-37 billion Present 
(Sumber: Financing Adaptation: Opportunities for Innovation and Experimentation, 2008)                 
Gambaran Pembiayaan Perubahan Iklim di Indonesia

Mitra pembangunan internasional telah berkontribusi signifikan terhadap sumber pendanaan publik domestik sebesar kurang lebih Rp. 2.851 miliar (USD 324 juta) ke dalam aliran dana perubahan iklim publik. Sekitar 55% pembagian dana perubahan iklim ditujukan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta (umumnya dalam bentuk pinjaman). Sedangkan sebesar 32% dari pendanaan perubahan iklim di Indonesia disalurkan secara tidak langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah lokal dan pusat (seperti pengembangan kebijakan) dan organisasi yang terlibat dalam pengembangan kapasitas dan pengetahuan, termasuk konsultan swasta, organisasi internasional dan LSM.

Ilustrasi berikut memberikan informasi mengenai gambaran pembiayaan perubahan iklim di Indonesia.


Pembiayaan Publik Perubahan Iklim

Pada tahun 2011, setidaknya Rp. 8.377 miliar (USD 951 juta) pembiayaan publik perubahan iklim telah dimanfaatkan di Indonesia. 66% bersumber dari pendanaan nasional, sedangkan sumber internasional berkontribusi sebesar 34%.

*Satuan dalam gambar adalah dalam Rupiah (IDR)
(sumber: The Landscape of Public Climate Finance in Indonesia, 2014)

Pendanaan Publik Domestik untuk Perubahan Iklim

Pendanaan Publik Internasional untuk Perubahan Iklim

Pendanaan Perubahan Publik Sektor Swasta

Upaya awal telah dilakukan oleh Badan Koordinasi Investasi Indonesia (2012) untuk melakukan pelacakan terhadap data investasi pada tiga tahun terakhir (2010-2012)  terhadap teknologi rendah karbon di Indoensia (selengkapnya terdapat dalam tabel berikut).

No Sektor 2010 2011 2012
Jumlah Investasi Jumlah Investasi Jumlah Investasi
Sektor Primer 253 12,131.34 363 16,526.3 305 15,063.2
1 Tanaman pangan dan penanaman 166 8,727.3 255 9,367.5 211 6,251.0
2 Peternakan 59 156.5 62 247.2 22 61.0
3 Kehutanan 8 101,171.6 11 12.5 9 132.5
4 Perikanan 2 1.0 5 0.1 7 14.3
5 Pertambangan 18 3,075 30 6,899.2 56 8,604.4
 Sektor Sekunder 419 25,612.6 706 38,533.8 577 38,110
6 Industri makanan 166 16,405.4 258 7,9940.9 176 7,719.4
7 Tekstil 26 431,7 52 999.2 176 7,719.4
8 Bahan kulit dan sepatu 4 12.5 3 13.5 6 62.9
9 Kayu 6 451.3 14 514.9 5 52.1
10 Kertas dan percetakan 25 1,102.8 53 9,296.3 56 4,997.2
11 Bahan kimia 64 3,266.0 106 2,711.9 81 4,213.0
12 Karet dan plastik 48 522.8 81 2,295.7 78 2,310.7
13 Mineral non-logam 13 2,264.6 39 7,440.5 36 9,008.4
14 Logam, mesin, dan elektronik 50 789,6 76 6,787.0 68 5,838.6
15 Perlengkapan kesehatan dan instrumen optik dan jam - - 1 - - -
16 Kendaraan bermotor dan perlengkapan transportasi lainnya 15 362.2 16 529.1 15 589.0
17 Industri lainnya 2 3,7 7 4.8 5 11.5
Sektor Tersier 2013 22,882.2 244 20,940.6 200 12,509.4
18 Elektrisitas, penyediaan gas, dan air bersih 31 4,929.8 49 9,134.7 57 2,825.6
19 Konstruksi 7 67.6 8 598.2 22 2,168.5
20 Perdagangan dan perbaikan 32 116.4 31 328.6 22 1,001.5
21 Hotel dan restoran 27 390.3 26 394.4 18 861.3
22 Transportasi, penyimpanan, dan komunikasi 34 13,787.7 27 8,130.1 15 3,703.9
23 Perumahan, industri, dan aktivitas bisnis 3 261.7 8 732.7 4 58.0
24 Jasa lainnya 69 3,328.6 95 1,621.9 57 1,891.6
Total Investasi Langsung dari Luar Negeri dalam miliar Rupiah 875 69,626.3 1,313 76,000.7 1,082 65,682.7
Total FDI dalam miliar USD 6.74 8.44 7.3

(sumber: Status of Climate Finance in Indonesia, 2013)

Kemudian, untuk investasi langsung dari sumber luar negeri, sejumlah sektor memperoleh keuntungan seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

No Sektor 2010 2011 2012
Jumlah Investasi Jumlah Investasi Jumlah Investasi
Sektor Primer 428 3,003.9 713 4,883.2 814 4,480.7
1 Tanaman pangan dan penanaman 159 751.0 264 1,222.5 316 1,271.9
2 Peternakan 11 25.0 14 21.1 7 15
3 Kehutanan 12 39.4 15 10.3 13 12.5
4 Perikanan 19 18.0 29 10.0 16 24.4
5 Pertambangan 227 2,200.5 391 3,619.2 462 3,156.8
Sektor Sekunder 1,091 3,337.3 1,643 6,789.6 1,571 8,594.1
6 Industri makanan 194 1,025.7 308 1,104.6 334 1,148.8
7 Tekstil 110 154.8 166 497.3 133 378.1
8 Bahan kulit dan sepatu 30 130.4 59 255.0 71 130.1
9 Kayu 31 43.1 29 51.1 21 16.4
10 Kertas dan percetakan 32 46,4 42 257.5 55 1,069.7
11 Bahan kimia 159 793.4 223 1,467.4 214 2,476.9
12 Karet dan plastik 100 104.3 148 370.0 133 585.8
13 Mineral non-logam 8 28.4 46 137.1 52 123.4
14 Logam, mesin, dan elektronik 269 289.5 383 1,772.8 332 1,284.4
15 Perlengkapan kesehatan dan instrumen optik dan jam 2 - 5 41.9 2 1.6
16 Kendaraan bermotor dan perlengkapan transportasi lainnya 97 393.8 147 770.1 156.0 1,308.0
17 Industri lainnya 59 27.6 87 64.7 68 70.8
Sektor Tersier 1,557 9,943.6 1,996 7,801.7 1,801 5,177.2
18 Elektrisitas, penyediaan gas, dan air bersih 42 1,428.6 64 1,864.9 76 1,072.3
19 Konstruksi 65 618.4 63 353.7 55 195.9
20 Perdagangan dan perbaikan 735 773.6 899 826.0 784 396.6
21 Hotel dan restoran 181 326.6 205 242.2 226 729.6
22 Transportasi, penyimpanan, dan komunikasi 87 5,072.1 86 3,798.9 78 1,872.8
23 Perumahan, industri, dan aktivitas bisnis 71 1,050.4 109 198.7 135 328.5
24 Jasa lainnya 376 553.9 560 517.3 447 581.6
Total Investasi Langsung dari Luar Negeri dalam miliar Rupiah 3,076 16,214.8 4,342 19,474.5 4,186 18,252
Total FDI dalam miliar USD 1.80 2.18 2.03

(sumber : Status of Climate Finance in Indonesia, 2013)

Karena terbatasnya data yang akurat terhadap investasi perubahan iklim, kedua tabel tersebut memberikan ilustrasi terhadap perkiraan awal dari besar kontribusi swasta di berbagai sektor. Secara umum, investasi langsung dari domestik dan luar negeri menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2010 ke tahun 2011. Berdasarkan tipe dari proyek yang paling diminati oleh perusahaan untuk menginvestasi dalam teknologi rendah karbon, sejumlah sektor menjadi lebih diketahui seperti pertanian, transportasi dan lainnya. Sektor ini mengindikasikan adanya kemungkinan tingkat ketertarikan yang tinggi untuk investasi dalam bidang perubahan iklim. Untuk investasi langsung dari domestik, apabila dikombinasikan, sektor ini memberikan total 31,4% dari investasi yang dibuat pada tahun 2011. Sedangkan, pada tahun 2011 investasi langsung dari luar negeri, untuk sektor yang sama adalah sebesar 28,6%.

Berdasarkan analisis terhadap data investasi di Indonesia pada tahun 2012, beberapa kesimpulan dapat ditarik. Sektor swasta telah menunjukkan komitmen dalam bentuk jumlah yang cukup besar dalam aktivitas mitigasi perubahan iklim, dengan asumsi bahwa mereka belum sadar bahwa kegiatan tersebut dapat memberikan pengaruh dalam penurunan emisi gas rumah kaca.

Peran Bank Nasional

Bank pusat Indonesia, Bank Indonesia, saat ini sedang menyusun peraturan terhadap perbankan hijau. Peraturan ini akan mewajibkan peminjam untuk mengakses peminjam yang potensioal bukan hanya berdasarkan pada segi finansial, tetapi juga dari standar sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan adanya peraturan ini nantinya, Bank Indonesia akan memberikan insentif kepada sektor swasta untuk menginvestasikan dan terlibat dalam “sektor hijau” dan juga memberikan signal yang baik kepada bank lainnya untuk turut berpartisipasi dan menggambarkan dukungan dari pemerintah. Bank ini sedang dan masih melakukan kajian terhadap berbagai intervensi seperti pajak, pinjaman lunak, dan skema peminjaman (Bank Indonesia, 2012).

Saat ini, beberapa bank nasional sudah memulai mengeluarkan dana dalam bentuk sejumlah proyek rendah karbon. Termasuk di dalamnya, pembangkit listrik tenaga panas bumi yang dibiayai oleh BNI (sekitar USD 862 juta), program energi efisiensi yang didanai oleh Eximbank Indonesia dan ADB dengan total USD 200 juta. Contoh lainnya adalah Bank Mandiri yang menyalurkan dananya sebesar USD 100 miliar melalui proyek CDM. Dana tersebut disediakan oleh AFD

(Sitorus, 2012).

Penggunaan Pembiayaan Perubahan Iklim di Indonesia pada Tahun 2011

Tabel berikut menggambarkan secara umum mengenai penggunaan transfer APBN sebagai pembiayaan perubahan iklim pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan skala aktivitas yang dapat diidentifikasi sebagai aktivitas terkait perubahan iklim dan aktivitas yang berpotensial untuk memberikan keluaran terkait iklim. Sebagai tambahan terhadap pembiayaan perubahan iklim domestik, tabel berikut juga menujukkan peran dari penyaluran perubahan iklim internasional melalui APBN dan di luar APBN.

Sumber: Hasil analisa kelompok terhadap data anggaran dan perencanaan internasional

Catatan: Jumlah dana dalam juta rupiah dan dibulatkan untuk memperoleh nilai keseluruhan, dan tidak dilakukan penambahan atau pengurangan. Rentang pembiayaan perubahan iklim internasional diperoleh dari menggunakan data APBN untuk mengestimasi skala total dari pembiayaan perubahan iklim internasional, dimana jawaban dari survey terhadap pendanaan internasional masih belum memiliki kejelasan.

sumber: The Landscape of Public Climate Finance in Indonesia, 2014